Digital Diplomacy Eco-Tourism : Globalizing Local Communities Without Impacting The Environment

Digital Diplomacy

Eco-Tourism :
Globalizing Local Communities
Without Impacting The Environment

Waktu :
Rabu, 28 - 29 September 2016

Tempat :
Gedung Pakarti Center, Tanah Abang III, Jakarta

Press Release :

Sesparlu, Indonesia's Senior Diplomatic Training program, in collaboration with Jakarta's Center for Strategic Intemational Studies (CSIS) will hold a 2-day series of Digital Diplomacy seminars with the theme "Eco-Tourism Globalizing Local Communities Without lmpacting the Environment". Each seminar deals with the various aspects of how local economies are benefiting from international partners yet face the challenge of safeguarding their own environment. It will be opened on Wednesday, 28 September 2016, at the CSIS Auditorium in Central Pakarti Building on Tanah Abang 3 street in Central Jakarta. It is free for the general public but registration is a must at http://digital diplomacyecotourism eventbrite.com.

The list of speakers and topics of the seminars provide a wide understanding of how Digital Diplomacy has shaped Eco-Tourism. The first keynote speech is by Yanuar Nugroho, Deputy II, Presidential Staff office, and moderated by the Executive Director of CSIS Jakarta, Phillips Vermonte.

The first seminar will discuss why tourism is ever more important and will feature Bertine Kemphuis from the World Bank, IIndriyani Setiawati from ndonesia Eco- Tourism Network and travel writer Fiona Callaghan.

The second time slot will be an Innovation Seminar on Public-Private Partnership (PPP) with panelists Lydia Napitupulu from the University of Indonesia and the representative of Coordinating Ministry for Maritime Affairs Deputy for Infrastructure Coordination.

The next Innovation Seminar will focus on the Role of the Social-Media Influencer featuring Ilham Kamazka Batara from journesia.com, blogger Margareta Astaman, and a representative from National Geographic, Sigit Tri Wibowo from Folk Indonesia.

The Thursday begins at 9am with the second keynote speech by Triawan Munaf, the Head of the Creative Economy Agency. Next will be the Tweets from the Top segment where the Head of the Foreign Ministry's Senior Diplomatic Training moderates the Ambassadors from New Zealand and France who are joined by Tantowi Yahya from the Indonesian Parliament's Commission 1 in overseeing of Foreign Affairs.

The after-lunch seminar is about Conventional Business vs Digital Technology. Based Business, with panelsits Yose Rizal Damuri from the CSIS, Donny Oskaria the CEO of Antavaya, Mikhael Undarsa the co-founder of tiket.com and adventurer Dhandy Laksono The seminar on Updates from the Region features Rum Pagao the Regent of Boalerno in Gorontalo, and traveller Audrey Jivajenni.

In the afternoon the seminar on Ideas Matter features former Education Minister Anies Baswedan, layaria com CEO Dennis Adhiswara, Galih Mulya from Embara Films, and Henry Vienayoko from Goarchipelago.com. The 2-day seminar will be closed with a presentation of Policy Recommendations by the senior diplomats taking part in Sespariu batch 55 from the Foreign Ministry's Center for Education and Training. Not only will members of the public benefit from this program, but those Indonesian diplomats can be better prepared to face the increasingly interconnected world during their next postings abroad. .

DAY 1

Opening Speech:
Phillips J. Vermonte (Direktur Eksekutif CSIS)

Keynote Speech #1:
Teten Masduki (Chief of Staff to President Joko Widodo)
Moderator:
Phillips J. Vermonte

Why Eco-Tourism?

1. Bertine Kamphuis (World Bank)
2. Indriani Setiawati (Indonesia Eco-Tourism Network)
3. Fiona Callaghan (traveller)

Moderator:
Eko Junor

Pembicara Why Eco - Tourism ?

Innovation #1,

Public Private Partnership (PPP):

1. Lydia Napitupulu (FE UI)
2. Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc (Deputy for Infrastructur Coordination, Coordinating Ministry for Maritime Affairs)
3. Dandy Rafitrandi (CSIS)

Moderator:
Andrew W. Mantong

Pembicara Innovation #1

Innovation #2 

The Role of Social Media Influencer:

1. Ilham Kamazka Btara @btara555 (Co-Founder journesia.com)
2. Margareta Astaman (blogger)
3. Sigit Tri Wibowo (Folk Indonesia)

Moderator:
Phillips J. Vermonte

Pembicara Innovation #2

DAY 2

Keynote Speech #2:
Triawan Munaf (Head of Creative Economy Agency, BEKRAF)
Moderator:
Yose Rizal Damu

Pembicara Keynote Speech #2

Tweets from the Top:

1. H.E. Dr. Trevor Matheson (Amb. of New Zealand to Indonesia)
2. H.E. Corinne Breuze (Amb. France to Indonesia
3. Tantowi Yahya (Commission I DPR)

Moderator:
Odo Manuhutu

Pembicara Tweets from the Top

Conventional Business 

 vs Digital Technology Based Business:

1. Yose Rizal Damuri (CSIS)
2. Donny Oskaria (CEO Antavaya)
3. Mikhael Gaery Undarsa, (Co-Founder tiket.com)
4. Dhandy Dwi Laksono (Adventurer)

Moderator:
Philips J. Vermonte

Pembicara Conventional Business....

Updates from the Region:

1. Drs. Rum Pagao (Regent of Boalemo, Gorontalo)
2. Audrey Jiwajenni (traveller)

Moderator:
Gilang Kembara

Pembicara Update The Region

Idea Matters:

1. Anies Baswedan (Education Expert)
2. Dennis Adhiswara (CEO layaria.com)
3. Galih Mulya (Embara Films)
4. Henry Vienayoko (GOarchipelago.com)

Moderator:
Meirisa Sukasa

Pembicara Idea Matters

Ulasan diskusi :

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah memberikan banyak perubahan kepada cara orang berinteraksi satu sama lain sekaligus institusi yang melingkupi banyak aktivitas manusia. Dalam kontur demikian, karakter diplomasi, oleh beberapa pihak, juga dipercaya tengah berubah. Diplomasi tidak lagi hanya dilakukan secara formal dalam latar dan suasana tertentu, namun telah mengundang banyak aktor sedemikian rupa sehingga aktivitas diplomasi semakin terikat dengan akuntabilitas publik.

Dalam kontur demikian, pengelolaan informasi oleh negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan nasionalnya menjadi lebih penting. Dunia digital bertransformasi menjadi state-craft yang semakin penting di berbagai unit pelaksanan kebijakan luar negeri di banyak negara yang mengembangkan unit diplomasi digital untuk tidak lagi hanya menjangkau pejabat negara lain, namun juga menjangkau publik dan penduduk negara lain, perusahaan-perusahaan, maupun aktor-aktor non negara lainnya.

Slide foto - foto selama Hari Pertama

Dalam konteks ini, tujuan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semakin menjadi agenda penting dalam diplomasi, terutama bersamaan dengan fokus pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan elemen pendapatan nasional dalam visi menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Hal ini berkenaan dengan fakta bahwa perkembangan media sosial telah mampu dengan cepat menghadirkan gambaran mengenai alam dan kehidupan masyarakat di Indonesia kepada penduduk-penduduk negara lain di seluruh dunia. Sementara itu, banyak daerah yang tadinya tidak terjangkau oleh infrastruktur tradisional menjadi terpapar oleh meningkatnya kunjungan ke daerah-daerah wisata baru.

Situasi tersebut mencerminkan tren dalam hubungan internasional di mana semakin banyak lokal menjadi global. Dalam kajian Hubungan Internasional, kompleksitas demikian, yakni ketika banyak agenda berjalin-kelindan dan banyak isu lokal terangkat ke permukaan, dipahami sebagai sesuatu yang mendatangkan tantangan pengelolaan tersendiri yang membuat pejabat-pejabat publik semakin harus berpikir secara holistik mengenai dampak tata kelola yang mungkin muncul dari satu area yang ditanganinya secara rutin. Aplikasi digital dalam diplomasi dalam mewujudkan tujuan nasional yang berkaitan dengan pariwiasata pun, dengan demikian, tidak akan dapar menjadi suatu pengecualian dari tuntutan tersebut.

Slide foto - foto selama Hari Kedua

Di sisi lain, meningkatnya mobilitas manusia dan meningkatnya aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan aktivitas turisme itu sendiri, maupun upaya pembangunan fisik untuk menunjang pertumbuhan daerah-daerah wisata juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan demikian, pencapaian tujuan nasional untuk pariwisata serta pelestarian lingkungan sekitar menjadi dua agenda yang tumpang tindih. Hal ini memerlukan pemikiran dan diskusi mendalam agar agenda-agenda yang saling beririsan dalam misi tersebut dapat diselaraskan dan berjalan berdampingan untuk tujuan nasional yang utama.

Dalam kerangka pemahaman demikian, CSIS dan Sesparlu menyelenggarakan serangkaian seminar publik yang bertujuan secara mendalam membahas bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat publik maupun masyarakat luas untuk lebih memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat global sekaligus memikirkan dampaknya pada pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat di area-area destinasi pariwisata di Indonesia.


NOMagz.com

Forum Diskusi Ekonomi Politik

Forum

Diskusi Ekonomi Politik

Waktu :
Senin, 26 September 2016

Tempat :
Restoran Penang Bistro Resto,
Jl. Kebon Sirih Raya No. 59. Menteng, Jakarta Pusat

Perekonomian Indonesia saat ini dalam situasi yang tidak baik. Salah satu upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah melalui sektor industri. Beberapa sektor industri dipacu untuk swasembada nasional. Tantangannya adalah bagaimana hal tersebut dapat dibarengi kebijakan mendukung. Saat ini industri nasional berbahan baku garam tengah diombang-ambing. Beberapa kebijakan terkait impor garam tengah dikaji ulang. Industri akan diwajibkan menyerap garam lokal, bukan garam impor, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Sementara garam lokal masih memiliki persoalan spesifikasi yang belum sesuai dengan kebutuhan industri. Jika benar diberlakukan, beberapa sektor industri akan mengalami kebangkrutan. Tak sedikit karyawan dan buruh pabrik yang akan di PHK. Juga sektor lain yang menjadi turunan dari industri berbahan baku garam. Potensi penerimaan negara otomatis akan berkurang

Pembicara :

• Faisal Basri (Pengamat Ekonomi Indonesia)
• Toni Tanduk (Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia/AIPGI)
• Rizal Edi Halim (Dosen Fakutas Ekonomi UI)

Ulasan Redaksi :

Toni Tanduk
Garam mempunyai unsur kimia Natrium dan Sodium. Natrium banyak digunakan untuk pemutih/bleaching misal produk pulp(bubur kertas), dan tekstil. Garam merupakan produk strategis. Isu impor garam menjadi sensitif bila dikaitkan dengan garam lokal produk petani garam. Berkembang isu negatif hal impor garam oleh industri pengguna garam. Penyerapan garam lokal oleh industri pengguna garam dianggap belum optimal. Penyebabnya adalah lemahnya data base tentang garam maupun industri pengguna garam. Potensi lahan garam 25.000 ha. Kebutuhan garam nasional 3.903.000 ton/tahun. Kebutuhan industri Petrokimia/CAP 1.750.000 ton, Konsumsi Rumah Tangga 700.000 ton, industri Aneka Pangan 450.000 ton, Pengasinan Ikan 400.000 ton. Standar Nasional Indonesia tentang garam, mencakup kadar air, calcium, magnesium, logam berat, impuritas/kekotoran.
Tantangan :
- Memperhatikan daya saing industri, termasuk pengamanan pasokan bahan baku.
- Kualitas garam lokal yang masih rendah dan impuritasnya tinggi.
- Impuritas calcium dan magnesium rata-rata > 3.000 ppm, persyaratannya maksimal 600 ppm.
- Akurasi data produksi garam lokal belum valid.
Usulan :
- Percepatan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi lahan di NTT/NTB.
- Ketersediaan data produksi yang valid.
Biaya produksi petani garam lokal RP 600,-RP700,-/kg, tidak kompetitif dibanding garam impor. Kepemilikan lahan garam rata-rata 2-3 ha/petani. Di Madura hanya Pamekasan dan Sumenep lah penghasil garam. Mutu garam Rembang lebih baik dibanding di Pati. Produktivitas garam lokal 1.000 ton/ha. PT Garam memproduksi 330.000 ton/tahunnya. Intinya perlu perbaikan di hulunya, perlu kemitraan dengan petani garam lokal, butuh verifikasi data. Harga FOB garam di Australia 25 USD/ton, harga di Indonesia 55 USD/ton.

Faisal Basri
Akar kontroversi, Indonesia memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia (54.000 Km), merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, luas lautannya 2/3 total wilayah.Produksi garam adalah di darat, harus dicetak mirip sawah padi. Produktivitas petani garam tergantung luas laut, cuaca, dan lahan. Di Nusa Tenggara Timur curah hujannya 3 bulan dalam setahunnya, di Australia ada wilayah bercurah hujan 1 bulan/setahun. Opportunity costnya adalah lahan untuk pariwisata dan perumahan.Persoalan muncul di negara yang kelebihan produksi/supply. Kebutuhan garam nasional 2014 sebanyak 3,612 juta ton/tahun.
Industri CAP menyerap 1,913 juta ton, Industri Aneka Pangan menyerap 473,133 juta ton. Produksi garam lokal 2,252 juta ton/tahun. Garam lokal dipandang harganya rendah RP 300,-/kg. Pada 2011 Kementerian Perdagangan mematok harga garam kualitas 1, RP 750,-/kg.Kualitas 2, RP 550,-/kg. Isunya untuk membantu petani garam. Semua garam lokal akan diserap pemerintah, dan disiapkan dana RP 30 triliun. Tugas industri manufaktur adalah berproduksi, menciptakan daya saing, menciptakan lapangan kerja, ekspor, membayar pajak. Komponen biaya garam dalam industri makanan dan minuman +/- 30%. Kalau harga garam lokal mahal, daya saing industri akan menurun. Dan akan masuk produk impor, terutama dari negara-negara ASEAN. Garam impor RP 574,-/kg relatif lebih murah dari harga patokan pemerintah. PT Garam juga tidak sanggup membeli garam lokal dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Data pertumbuhan industri manufaktur 2011-2015, industri makanan/minuman tumbuh 8,5%, industri kimia, farmasi dan produk biologi tumbuh 7,6%. Perlu modernisasi PT Garam dengan mengolah garam lokal, seperti yang sudah dilakukan oleh PT Susanti, PT Unichem, PT Candy Indonesia, menjadi garam yang bermutu lebih baik. Solusinya, meningkatkan kualitas produk garam lokal, selesaikan di hulunya agar semakin kompetitif.Arthur, Ahli Teknologi Garam. Luas lahan di Jawa Timur termasuk Madura 6.000 ha, Jawa Barat 6.000 ha, Jawa Tengah 5.000 ha.
India menghasilkan 25 juta ton garam/tahun. Produktivitas petani garam sangat tergantung cuaca, curah hujan, evaporasi. Perlu regulasi yang berjangka panjang. Ada 13.000-21.000 orang petani yang terlibat. Musim produksi awal Juni sampai akhir Oktober. Lama evaporasi 6 minggu. Adanya La Nina mengancam produksi garam di 2016. Konsumsi garam Indonesia 3-3,5 kg/capita. Malaysia 5 kg/capita. Konsumsi rumah tangga Indonesia 1,1 juta ton/tahun.
Ada ancaman kurang supply tahun ini, saat ini belum nampak dampaknya karena masih ada stok. Tahun 2010 petani garam lokal memproduksi 50.000 ton. Produksi garam tergantung sinar matahari, kadar kandungan, deposit. Teknologi hanya bisa meningkatkan kualitas, tidak meningkatkan jumlah. Untuk meningkatkan produksi perlu menambah lahan.

NOMagz.com

Seminar "Gaya Hidup Sehat Cegah Risiko Jantung Koroner"

Seminar

"Gaya Hidup Sehat
Cegah Risiko Jantung Koroner"

Waktu :
Sabtu, 24 September 2016

Tempat :
RS MITRA KELAPA GADING - AUDITORIUM LANTAI 6

PEMBICARA :

• Prof. Bambang Budi Siswanto, MD, PhD, FIHA, FASCC, FAPSC, FACC (Guru Besar Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah)
• Prof. Dr. Dra. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt. M.Sc. (Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia)

Penyelenggara :
TEMPO Media Group Topik 

Diskusi adalah mengurai apa saja penyebab, gejala, faktor risiko, kasus jantung koroner yang sering ditemui saat ini dan cara mengurangi risiko jantung koroner- Sharing tentang penelitian terkini tentang kardiovaskular dan gaya hidup sehat cegah risiko jantung koroner baik di Indonesia maupun luar negeri.

Selama acara diadakan berbagai hal :
- Pemeriksaan Tensi Darah, Timbang Badan, Gula Darah, Ukur Lemak Tubuh, Kekeroposan Tulang (untuk 70 peserta)
- Morning Coffee
- Lunch
- Goodie Bag
- Free Registration Fee

Narasumber

Ulasan redaksi :

Prof. Bambang Budi Siswanto
'PENYAKIT JANTUNG KORONER, PENCEGAHAN, DAN DIAGNOSIS'
PJK adalah penyumbatan pada pembuluh darah arteri koroner yang bertugas menyuplai oksigen dan makanan ke jantung. PJK penyebab kematian tersering saat ini.
Ada 10 macam penyakit jantung.
Penderita PJK harus minum obat pengencer darah dan obat kolesterol. Penyumbatan pembuluh menyebabkan disfungsi endotel. Keluhan baru timbul kalau penyumbatannya hampir total. Plak aterosklerosis bukan menempel. Gejala dan tanda PJK, Ateroskelorosis umumnya tidak mempunyai keluhan. Sampai sumbatan sudah berat (lebih dari  70%). Robekan pecah. Gejala PJK, nyeri dada, terasa berat, panas, seperti ditekan. Sesak napas, sulit bernapas. Keluar keringat, mual, muntah. Berdebar. Pingsan. Tanpa gejala--> mati mendadak.

Di mana rasa nyeri dirasakan ? Tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung di belakang tulang dada, belakang tulang dada - leher, dari dada menjalar ke bahu,dari dada menjalar ke rahang, ulu hati, punggung diantara belikat. Diagnosis PJK, Elektrokardiografi (EKG). Treadmilll test (60%-80%). Elektrokardioografi (melihat otot jantung). Muilti Slice Coronary Topography (90%). Angiografi koroner/kateterisasi (Diagnosis pasti/golden standard).
Faktor risiko yang tidak dapat imodifikasi, usia tua lebih banyak dari usia muda, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan, riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat imodifikasi, merokok, hipertensi, diabetes melitus, diet tinggi kolesterol, peningkatan kolesterol dan LDL, HDL rendah, obesitas, kurang aktivitas fisik.
Kelebihan berat badan jika indeks masa tubuh lebih dari 25, lingkar pinggang pria lebih dari 90 cm, perempuan lebih dari 80 cm. Mengurangi berat badan dengan diet yang benar dan aktivitas fisik. Penurunan berat badan akan menurunkan tekanan darah dan kolesteol. Pencegahan PJK, stop merokok. Makan makanan sehat. Meningkatkan asupan sayur, buah dan sereal. Menurunkan total kalori jika berat badan belebih. Menurunkan asupan garam, alkohol. Meningkatkan aktivitas fisik.
Tekanan darah terkontrol (lebih dari 140/90 cm hg).
Olah raga 30 menit, 3-4 kali per minggu, kontinyu, ritmis, interuval, progresif, ketahanan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jakarta CCU Network System bagi pasien dengan nyeri dada bisa dirujuk ke Puskesmas, RSUD, RS Swasta, Klinik. WA 081934178177, Direct line 5682424.

Prof. Dr. Dra. Ratu Ayu Dewi Sartika
"AYO CEGAH PENYAKIT JANTUNG DENGAN HIDUP SEHAT"
Indonesia mengalami transisi epidemiologi, demografi dan gizi.Beban ganda, mengurangi penyakit infeksi/menular, sekaligus adanya ancaman penyakit tidak menular berupa penyakit degeneratif (obese, carcinoma, PJK, Stroke, dan lain-lain).
Sejak 1970, Penyakit Jantung Koroner menjadi ancaman, karena gaya hidup dengan pola makan aterosklerosis.
Ketidak seimbangan antara intake-output. Enerji asupan lemak lebih dari 30% enerji. Asam lemak jenuh lebih dari 10% enerji.
Asam lemak trans lebih dari 1% enerji.
Asupan garam Na lebih dari1500 mg/hari.
Kolesterol lebih dari 300 mg/hari.
Dampak globalisasi progresif, liberalisasi perdagangan, urbanisasi, kemajuan ekonomi dan teknologi, perubahan yang cepat dan besar dalam gaya hidup populasi mengubah pola makan asterosklerosis dan sedentari.
Faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular :
Kurang aktivitas fisik (26,1% penduduk).
Merokok pada penduduk usia dibawah 18 tahun 7,2%, usia dibawah 15 tahun 36,3%. Penduduk berusia lebih dari 10 tahun kurang makan sayur dan buah.
Indonesia termasuk dalam 17 negara dari total 117 negara yang mempunyai tiga masalah gizi :
37,2% balita pendek,
12,1% balita kurus,
28,9% kegemukan pada usia lebih dari 18 tahun.

Uaui (2011), terdapat konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari kondisi nutrisi gen lingkungan pada awal kehidupan terhadap penyakit dan potensi sosial ekonomi. Barker (2012), orang sehat membutuhkan jenis zat gizi yang sama di seluruh siklus kehidupan, namun jumlahnya berbeda. Interaksi berbagai masalah gizi serta dampaknya dalam siklus kehidupan (ACC) SCN dalam Rajagopalan (2003) dan Hill (2000). Dampak merokok berlanjut 5-30 tahun.
Masalah penyakit tidak menular di dunia. Penyakit kardio vaskuler adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. 31% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit kardio vaskular, yaitu 42,3% akibat penyakit jantung koroner, 38,2% akibat stroke. Masalah penyakit tidak menular di Indonesia, 37% cariovascuar desease.
Penyakit Tidak Menular (PTM) 2004 sebanyak 50,7%,
PTM tahun  2014 sebanyak 71%.
Peningkatan jumlah kematian akibat penyakit jantung iskemik di Indonesia 2005 sebanyak  11,63%, sedangkan tahun  2013 adalah sebanyak  13,17%.


NOMagz.com

Diskusi Publik Syndicate Update “KORUPSI, Irman Gusman dan Bobroknya Moral Elite Politik"

  Diskusi Publik
Syndicate Update

“KORUPSI, Irman Gusman
dan Bobroknya Moral Elite Politik"

Waktu :
JUMAT, 23 September 2016

Tempat :
Kantor PARA Syndicate Jl. Wijaya Timur III No. 2A, Kebayoran Baru Jakarta 12170

PARA Syndicate Untuk kesekian kalinya publik dikejutkan dengan kasus korupsi yang melibatkan elite politik. Tertangkapnya Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK mengejutkan banyak pihak. DPD selama ini tidak dianggap sebagai lembaga yang punya kewenangan besar. Tidak seperti DPR yang punya kewenangan menentukan anggaran pemerintah, DPD praktis kurang berkuasa. Tapi penangkapan Irman oleh KPK memberi sinyal kuat, korupsi tak hanya terjadi di lembaga berkuasa. Melainkan Irman sebagai Ketua DPD bisa memperdagangkan pengaruh. Pertanyaannya mengapa kini kian carut-marut persoalan korupsi dan suap? Dan ironisnya elite politik yang mendapat mandat rakyat justru silau kekuasaan, buta, tuli, dan bisu

Bersama :

• Budiarto Shambazy (Wartawan Senior Kompas)
• Donal Fariz (Divisi Korupsi Politik ICW)
• Jusuf Suroso (Peniliti Senior PARA Syndicate).
• Y. Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate/Moderator)

Ulasan Redaksi :

Jusuf Suroso
"Perkembangan Korupsi Indonesia"
Kasus Irman Gusman melengkapi semua institusi ada korupsi. Transparency Internasional menyebut indeks korupsi Indonesia membaik, dari 34 menjadi 36, dari ranking 107 menjadi 88. Ini tidak berarti bahwa korupsi berhenti. Korupsi bermakna penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Korupsi menjadi kebiasaan/perilaku pejabat penyelenggara negara. Baik Pemda, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Polri, Kejagung, BPK, DPR, DPRD, DPD. Karena keterpilihan kadernya melalui proses politik dipilih parpol dengan cara fit and proper test, untuk mengisi semua jabatan tersebut.
Perilaku penyelenggara negara dipengaruhi :
1. Moral,
2. Hasrat ekonomi.Data KPK 11 Agustus 2016, ada 361 kepala daerah terlibat korupsi. 2002-2014 ada 466 politisi tertangkap KPK. Parpol gagal melahirkan kader yang baik untuk jabatan publik. Kader diminta menghimpun dana dengan segala cara, termasuk 'korupsi'. Politik transaksional menjadikan Indonesia menjadi negara gagal. Jarang ada penyesalan dari pelaku maupun ketua parpol saat kadernya tertangkap oleh KPK. Selama ini Irman Gusman terkesan santun dan menyerukan anti-koupsi. Lee Kuan Yeu melakukan reformasi birokrasi di Singapura secara bertahap, dimulai sejak 1960, dan baru menunjukkan hasil 1990. Sanksi terhadap parpol yang melanggar hukum perlu diperberat.

Donal Fariz
Korupsi terjadi akibat bobroknya para politisi. Elit politisi tidak jera dari tertangkap kadernya oleh operasi tangkap tangan KPK, tapi cenderung mencari kambing hitam.Ketika Irman Gusman ditangkap KPK, isunya dibawa ke primordialisme. Sebagai kemarahan Jokowi atas kekalahannya saat pilpres 2014 di Sumbar.
Wakil ketua DPD, Farouk Mohammad menyebut kasus Irman Gusman adalah kasus perseorangan, tapi kemudian ada penggalangan tanda tangan yang meminta tahanan luar.Dagang pengaruh (trade of  influence) ada dasar hukumnya di UU Tipikor, adanya keuntungan yang tidak semestinya (kickback).

Contoh kasus Moh. Nazarudin dan Rio Patrice Capela. Pasal 12a UU Tipikor, ancaman hukuman 4-20 tahun penjara, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal tahu bahwa pemberian itu digunakan untuk menggerakkan melakukan atau tidak  melakukan sesuatu.
Ini fenomena gunung es.

Tidak ada hal tunggal dalam korupsi, tapi banyak variabelnya. Ada corruption by greed dan corruption by need.Dari 1998 sampai 2016 tidak terjadi rotasi politik dan terjadi konglomerasi parpol. Ada orang-orang kaya Orba di belakang parpol. Parpol dijadikan alat. Untuk menggerakkan parpol butuh biaya besar. Ada cost in between electoral, misal membangun tempat ibadat. Dan biaya operasional kantor cabang parpol di daerah Rp 10 juta sampai RP 15 juta/bulan. Pendanaan dari anggota parpol tidak mencukupi.
Ada usulan, negara membiayai operasional parpol. Saat ini alokasi dana pemerintah 0,006%. Ketika negara tidak hadir, swastalah yang datang. Budaya permisif masyarakat yang merasa tidak enak kalau tidak memberi tip, sehingga membentuk standar kalau tidak memberi tip dianggap keuar dari pakem. Korupsi sulit diberantas karena sudah mengakar dan membudaya. Kini aktivis menjadi humas pejabat yang didukungnya. ICW akan mengajukan judicial review ke MA, soal pencalonan napi percobaan.

Budiarto Shambazy
Tidak setuju semua pembiayaan operasional parpol disediakan negara.Dagang pengaruh terjadi juga di rumah tahanan KPK 'Guntur'. Ada tiga hal akibat tertangkapnya Irman Gusman:
1. Eksistensi DPD dipertanyakan
2. Wacana amandemen ke-5 UUD 1945 layak dikaji ulang. Penyebab adalah bobroknya elit politisi, bukan sistem dan struktur. Multatuli dalam buunya 'Max Havelaar' sudah membahas masalah korupsi, yang melibatan kekuasaan. John Perkin, menyebut hutang luar negeri pada masa Orba, ada mark up pada nilai proyek power plant di dekat Bandung, dan ada dana yang disisihkan sebagai suap. Pada jaman Orba sedikit sekali kasus korupsi yang diungkap. Sebenarnya kultur tidak berubah, hanya beda sistem, jaman reformasi seolah-olah lebih banyak terjadi korupsi. Kultur korupsi sudah mendarah daging. Tidak terkejut Irman Gusman tertangkap oleh KPK. Perlu ada teladan atasan/pimpinan, karena budaya paternalistik .

NOMagz.com

Dialog Kebangsaan “Peristiwa 19 September 1945, Massa Aksi Dan Revolusi Pemuda"

Dialog Kebangsaan

“Peristiwa 19 September 1945,
Massa Aksi Dan Revolusi Pemuda"

Waktu :
Minggu, 18 September 2016

Tempat :
Museum Naskah Proklamasi Jakarta (Eks Rumah Laksamana Maeda) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Kerjasama :

• Tan Malaka Institute
• Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI

Ulasan Redaksi :

Sambutan :
Triana Wulandari (Direktorat Sejarah Kemendikbud)
Peristiwa Rapat Ikada 1945 menambah wacana dan wawasan, rasa patriotik, serta cinta tanah air. Mengusulkan 19 September dijadikan hari besar nasional, dan beberapa tokoh pemuda yang ikut dalam Rapat Ikada diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Mengundang 100 orang peserta.

Sambutan :
Ben Pratama (Ketua Tan Malaka Institute)
Tujuan acara adalah memperingati 19 September 1945, peristiwa Rapat Ikada. Tanggal 15 September 1945 tentara sekutu mendarat di Jakarta. Selain tokoh sentral Tan Malaka ada tokoh lain, Mufreni Mumin (pemuda Betawi).

Pidato Kunci :
Dr. Hilmar Farid
Jadikan museum sebagai forum membahas sejarah, kerjasama antar komunitas peminat sejarah.
1. Bagaimana penghargaan dari pemerintah terhadap pahlawan ? Penetapan nama jalan menggunakan nama pahlawan di DKI Jakarta oleh DPRD atau Gubernur ? Mengusulkan ada informasi tahun lahir dan tahun wafat pahlawan secara digital di setiap nama jalan yang menyandang pahlawan.
2. Pengajaran sejarah di sekolah biasanya dinomor dua/tiga-kan. Guru materi pelajaran sejarah di sekolah tidak dianggap prioritas. Perkuat pendidikan karakter anak didik dengan mengutamakan pelajaran sejarah.
3. Kemampuan mengkomunikasikan buku sejarah terbitan Kemendikbud terhambat oleh anggaran dan tidak boleh dijual. Dr. Harry. A. Poeze. Bukunya berisi biografi Tan Malaka dilarang diedarkan oleh rejim Suharto.
Proklamasi dianggap titik puncak revolusi Indonesia mengusir penjajah. Mitos bahwa seolah begitu merdeka pemerintahan Indonesia langsung jalan, kenyataannya tentara Jepang masih bercokol dan masih 'berkuasa'. Dan RI sering ada di bibir kehancuran, misal oleh pemberontakan PKI, Darul Islam. Orde Baru selama 30 tahun melarang dan mencegah riset sejarah.
Apalagi sebagian pelaku sejarah telah wafat. Dalam merebut kemerdekaan, pemuda radikal menolak keterlibatan (bantuan) Jepang. Di lain pihak Laksamana Maeda (Kaigun) bersimpati pada keinginan merdeka bangsa Indonesia. Sukarno dan Hatta dianggap kolaborator Jepang oleh sebagian pemuda-pejuang kemerdekaan. Tahun 1922 Tan Malaka dibuang oleh Belanda dan mengembara di Asia Tenggara. Tahun 1942 kembali ke Indonesia. Tinggal di Jakarta setahun. Kemudian bekerja di tambang batubara di Banten Selatan.
Meski sudah ada proklamasi, Jepang belum rela dan ingin menyerahkan Indonesia kepada Sekutu-sebagai pemenang perang. Tan Malaka mendampingi Sukarno saat menyampaikan pidato di Rapat Ikada 19 September 1945. Ide isi pidato Bung Karno dari Tan Malaka. Pemuda ingin merdeka 100%, sedang pemerintah maunya moderat dengan jalan perundingan dengan Belanda. Lagu berjudul 'Darah Rakjat' tidak boleh diperdengarkan jaman Orba. Masih ada ruang gelap seputar pelaku revolusi kemerdeaan Indonesia.

Prof. Dr. Zulhasril Nasril
'PERISTIWA AKBAR IKADA, JANJI SUKARNO-HATTA DAN PERGERAKAN KEBANGSAAN DI SEMENANJUNG MALAYA'
Kalau Proklamasi adalah pernyataan pikiran, Peristiwa AKbar Ikada 19 September 1945 adalah state of mind siap bertempur, merupakan spontanitas masyarakat untuk berkumpul di tengah acungan senjata dan tank Jepang. Mengusulkan 19 September untuk dijadikan 'Hari Persatuan Perejuangan Indonesia'Sukarno, Hatta dan Radjiman, 14 Agustus 1945, bersepakat dengan dr. Burhanuddin Helmy bahwa 'Semenanjung Malaya adalah bagian Indonesia Raya dan proklamasinya 24 Agustus 1945'.
Para pejuang anti Inggris di Malaya adalah masih keturunan Indonesia (Minangkabau). Sukarno dan Tan Malaka menjadi orang penting berkat Tan Malaka yang sudah bergerilya di Semenanjung Malaya. Pidato Sukarno didengar melalalui radio, brosur, dan hubungan pribadi. Proklamasi 17 Agustus 1945 tanpa memasukkan Malaya membuat pejuang Malaya kecewa. Pemuda Menteng Raya 31 dan Pemuda Prapatan 10, berperan dalam kemerdekaan Indonesia.17 Oktober 1945 Ahmad Boestaman dan; ww:kawan-kawan mendirikan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO).

Khatibul Umam Wiranu
'PERAN PEMUDA DALAM MEREBUT DAN MEMPERTAHANKAN INDONESIA MERDEKA'.
Tan Malaka perlu diberi tempat terhormat. Kuburannya di Selopanggung Kediri. Tan Malaka menjadi Datuk di usia 17 tahun, karena hafal Al Quran dan ahli silat, bermoral, intelek, berilmu tinggi, produk surau dan muslim. Menganggapnya sebagai komunis adalah keliru.
Dia seorang filosof Muslim, tidak punya ambisi untuk berkuasa dan tidak ingin dikultuskan. Dia seorang Marifat, Sufi dan Syuhada.1942 menulis buku 'Materialisme,  Dialektika dan Logika', berisi ajaran nyata tentang pendidikan, pengajaran, pencerdasan bangsa untuk persiapan Indonesia merdeka. Pada 28 Maret 1963, Sukarno menandatangani Kepres, mengangkat Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional.

NOMagz.com

Simposium Para Pembongkar Kejahatan Kolonial, Dari Multatuli Sampai Sukarno

Simposium

  Para Pembongkar Kejahatan Kolonial,
Dari Multatuli Sampai Sukarno

Waktu :
Sabtu, 17 September 2016

Tempat :
Museum Nasional, Jakarta

Pembicara :

• Bonnie Triyana (Pemimpin Redaksi Majalah Historia)
• H. Iti Octavia (Bupati Lebak)
• H. Rano Karno (Gubernur Banten)
• Daniel Dhakidae (Budayawan)
• Ubaidillah Muchtar (Pendiri Taman Baca Multatuli)
• Asvi Warman Adam (Sejarawan LIPI)
• Budiman Sudjatmiko (Politisi PDIP)
• Peter Carey (Penulis Sejarah)

Hadirin

Ulasan Redaksi :

Sambutan :
Bonnie Triyana
Sedang dibangun Museum Multatuli di Banten. Multatuli pernah bekerja di Banten selama 3 bulan. Dan kemudian menulis buku 'Max Havelaar'. Oleh Belanda buku tersebut diusulkan menjadi warisan dunia UNESCO  tahun 2011.

Hj. Iti Octavia
Selain membangun Museum Multatuli juga membangun Perpustakaan Saija Adinda
yang akan diresmikan Desember 2016, bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Lebak yang ke-188. Museum akan dilengkapi benda-benda milik pribadi Multatuli. Materi museum juga akan berisi sejarah kolonialisme. Perpustakaan juga dilengkapi auditorium dan audio visual.

H. Rano Karno
Oktober 2016 Propinsi Banten berusia 16 tahun, yang dicanangkan sebagai 'Hari Kebangkitan Propinsi Banten'. Selain membangun Museum Multatuli, Banten telah mempunyai ikon Museum Heritage di Tangerang yang rutin menyelenggarakan 'Festival Peranakan Tionghoa'.

Daniel Dhakidae
Gaya bahasa Multatuli dalam bukunya Max Havelaar sangat sulit, lincah, sekaligus powerful. Kemudian diterjemahkan oleh HB Jassin ke bahasa Indonesia. Buku berisi tentang perlakuan tidak adil kolonial terhadap orang Jawa. Awalnya buku ini dilarang di Hindia Belanda. Oleh Sigmund Freud buku ini dianggap sebagai salah satu buku terhebat.
Relevansi isi buku,
1. Adanya korupsi dan koruptor.
2. Ketidakadilan.Mengusulkan agar anggota DPR membaca buku ini.

Slide Hj. Iti Octavia

Ubaidillah Muchtar
Kalimat mengesankan Multatuli dalam buku Max Havelaar 'Sikap setengah hati tidak menghasilkan apa-apa, setengah baik artinya tidak baik, setengah benar artinya tidak benar'. Buku ini menumbuhkan semangat keinginan merdeka pada pemuda. HB Jassin dan YB Mangunwijaya pernah bertestimoni, bahwa guru nomor satunya adalah Max Havelaar.

Asvi Warman Adam
Nama penulis buku Max Havelaar adalah Eduard Doewes Dekker. Sedang Ernest Doewes Dekker adalah individu lain pendiri Indische Partij pada 25 Desember 1912, yang kita kenal sebagai Danudirja Setiabudi (Pahlawan Nasional). Yang pada 1947 diangkat sebagai Menteri Negara. Konon beliau masuk Islam dan jadi anggota Partai Masyumi ?.Pramudia Anata Toer tentang Multatuli,
1. 1959 Komite Perdamaian Pusat, 140 tahun Multatuli,
2. Mengusulkan pembuatan patung Mulatuli,
3. Bung Karno tidak menjawab, dan justru bertanya mengapa Multatuli, mengapa bukan Baar atau Sneevliet?
4. Saya duga Bung Karno keliru tentang Doewes Dekker yang ditafsirkan Danudirja Setiabudi, padahal yang diusulkan adalah Eduard Doewes Dekker penulis Max Havelaar. Akhir hayat sang pembongkar,
- Eduard Doewes Dekker meninggal 1887 di Jerman dan dikremasi.
- Ernest Doewes Dekker wafat di Bandung 1950 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra.
- Sukarno wafat Juni 1970 setelah ditahan dan tidak dirawat sebagaimana selayaknya di Wisma Yaso Jakarta.

NOMagz.com

Diskusi Publik Syndicate Update “101 PILKADA: Ahok, Mukidi, Petahana, hingga Calon Terpidana"

  Diskusi Publik
Syndicate Update 

“101 PILKADA:
Ahok, Mukidi, Petahana,
hingga Calon Terpidana"

Waktu :
16 September 2016

Tempat :
Kantor PARA Syndicate, Jakarta

Bersama:

• Dr. Ida Budhiati (Komisioner KPU RI)
• Benny Susetyo (Pengamat Etika dan Komunikasi Politik)
• Y. Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate/Moderator)

Pilkada serentak 2017 menjadi ujian kesungguhan kita menegakkan politik bernegara. Terdapat 101 pemilihan kepala daerah di tahun 2017, tetapi mengapa hanya dinamika persoalan Pilkada DKI dan sosok Ahok saja yang mendominasi media? Ada keharusan mengedepankan etika politik dari calon petahana untuk mengajukan cuti selama masa kampanye untuk menghindari konflik kepentingan, namun hal ini kerap menjadi persoalan dan bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, arena pilkada sebagai pesta demokrasi lokal untuk memilih pemimpin daerah dari putera bangsa terbaik justru dinodai oleh politik kepentingan dengan memperbolehkan calon terpidana hukuman percobaan maju dalam pilkada.

Ulasan Redaksi :

Dr. Ida Budhiarti
Sebagai pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, berharap Pilkada 2017 semakin berintegritas. Jika ada bukti material calon memberikan mahar politik, maka calon dan parpol pendukungnya dilarang ikut Pilkada. Ada larangan politik uang yang dianggap pidana pemilu dan didiskualifikasi. Kontestasi berlangsung fair dan calon petahana harus mengambil cuti saat berkampanye.
Persyaratan calon terpidana dilarang ikut pilkada, hanya yang 'bersih dan tidak cacat' yang boleh ikut kontestasi. Di UU No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Penyelenggara KPU sebagai penyelenggara pilkada wajib konsultasi dengan Komisi II DPR, dan hasil konsultasi wajib dilaksanakan. Di pihak lain KPU sebagai penyelenggara pilkada bersifat bebas dan mandiri.
Implementasi pasal 9A, ada beberapa isu yang diangkat Komisi II DPR, khususnya syarat tidak pernah terpidana. Sebelumnya pemerintah dan Komisi II DPR telah menyetujui diperbolehkannya terpidana yang tidak dipenjara atau yang cuma melakukan culpa levis (tindak pidana ringan atau kelalaian/kealpaan) untuk ikut pilkada. Mereka menafsir pasal 7 ayat 2 huruf G UU No. 10/2016 yang mengatur syarat calon bukan sebagai terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. KPU menafsirkan calon tidak pernah berstatus sebagai terpidana.
Yang dikecualikan bagi mereka yang pernah melakukan pidana kejahatan terhadap anak-anak dan penyalah-gunaan narkoba. MK menyebut calon tidak sedang dijatuhi hukuman. Pengecualian jenis tindak pidana, misalnya sengketa politik calon dengan negara, kecelakaan lalu lintas yang tak terelakkan. Jadi sesuai pasal 7 ayat 2 huruf G, syarat tidak penah sebagai terpidana adalah,
1. Terpidana untuk kasus pidana politik,
2. Status terpidana karena kealpaan ringan,
3. Tidak menjalani hukuman di penjara.
Calon yang berstatus pidana percobaan harus menyatakan ke calon pemilihnya bahwa dia sebagai terpidana tidak dalam tahanan. DPR dan atau pemerintah dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, jika ada keberatan terhadap Peraturan KPU.

Ida Budiarti

Benny Susetyo
'HUMOR KEBUNTUAN POLITIK'
Humor adalah fenomena masyarakat dan bentuk ungkapan frustasi masyarakat. Teori Katalis (Freud). Humor sebagai letupan aspek bawah sadar, libido. Sebagai transfer imajinasi, tubuh perempuan (sekitar dada). Yang membebaskan tekanan, tiada kesadaran. Thomas Hobbes, superioritas, melawan kekuasaan dominan. Bergeson, teori tertawa. Tertawa sebagai kontras sosial terhadap dominasi kekuasaan.
Pendekatan humor :
1. Tekanan kehidupan tidak bisa diatasi.
2. Kebebasan luar biasa.
3. Tidak ada kemajuan sama sekali.
4. Kontrol perilaku elit politisi yang ingkar janji.
5. Menjaga keteraturan norma. Martineau (1971), humor sebagai solidaritas sosial dan resistensi kekuasaan. Powell dan Paton (1988),
1. Humor sebagai budaya perlawanan.
2. Rejim penindasan.
Pendekatan simbolik. Interaksi simbolik (Emerson). Humor kebebasan mengatasi norma, kesantunan, keserasian, negosiasi melawan norma. Goffman (1971), interaksi sosial dan teori simbolik, negoasiasi norma baku, solidarity maker, tertekan, tertindas, dan, keluar dari kultur superioritas. Norrick (1993). Pendekatan fenomenologi, konstruksi sosial dan potensi perlawanan. Berger (1997). Kehidupan agama, unsur transenden. Humor menurut Marx dan Freud, ketiadaan kesadaran, aspek bawah sadar dan konflik agresivitas, humor sebagai antagonis dan politik label. Masyarakat dibuat tidak sadar kalau dikendalikan. Analisa kasus :
1. Publik kehilangan kesadaran dan kontrol sosial. Misalnya reklamasi, penggusuran, perilaku korupsi.
2. Tidak ada alternatif politik selain Ahok.
3. Ketidak-sadaran publik dan kebuntuan politik memunculkan tokoh antagonis yakni Mukidi.
4. Pembebasan dari superioritas kekuasaan yang dominan karena ketiadaan kesadaran, kalahnya nalar politik terhadap superioritas kekuasaan,  maka Mukidi menjadi maskot antagonis.
5. Fenomena Mukidi = Kartolo (1990an).

NOMagz.com

Seminar Pluralisme “Intoleransi Merajalela, Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika ?"

  Seminar Pluralisme

“Intoleransi Merajalela,
Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika ?"

Waktu :
Sabtu, 10 September 2016

Tempat :
Gedung Yos Sudarso lantai 2, Gereja St. Anna,
Jl. Laut Arafuru. Blok A7 No. 7. Kav. TNI AL, Duren Sawit. Jakarta Timur

Keynote Speaker :
M. Imdadun Rahmat (Ketua Komnas HAM) 

Narasumber :

• Zuhairi Misrawi (Cendekiawan NU)
• Drs. Rudy Pratikno, SH (Wakil Ketua Bid. Rekomendasi FKUB DKI)
• Trisno Sutanto (Aktivis PGI & Madia)

Moderator :
Y. Handoyo  Budhisedjati (Ketua VOX POINT INDONESIA) 

Penyelenggara :
VOX POINT INDONESIA Sie HAAK 
Gereja St. Anna, Duren Sawit

Ulasan Redaksi :

M. Imdadun
Fakta Indonesia beragam. Kita harus menghargai keberagaman/pluralisme. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak utama, yang tidak bisa dikurangi dan dihilangkan.
1. Forum internum. Hak beragama dalam hati nurani/sanubari; kebebasan memilih agama, kepercayaan, mazhab.
2. Forum externum. Terekspresikan dalam perkataan dan perbuatan.Batasannya, tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain; tidak bertentangan dengan moral publik yang disepakati. Contoh cara berbusana ada dua demo di pantai Perancis; ada kelompok yang berbikini vs kelompok yang berburkha.
Alasan pelarangan mendirikan rumah ibadah agama minoritas, tidak boleh semena-sema menggunakan pasal 'karet'. Kecuali melanggar kesehatan, misal ajakan mengkonsumsi narkoba atau ajakan bunuh diri. Hak-hak yang dimaksud, menjalankan peribadatan, peribadatan non-ibadah (ceramah, ibadah, sekolah minggu, tahlilan, perayaan hari besar keagamaan, siar agama, pendidikan agama, kebebasan menggunakan simbol keagamaan, kebebasan mengangkat pemimpin organisasi keagamaan, mendirikan lembaga dan sarana keagamaan, rumah sakit, panti asuhan, membentuk dan menjalankan organisasi), hak menyebarkan agama, memperoleh layanan untuk menikah dan penguburan, anak-anak berhak memperoleh ajaran agama dari orang tua atau walinya.

Zuhairi Misrawi
'TANTANGAN INTOLERAN KITA, MENUJU REPUBLIK YANG PLURAL DAN TOLERAN'
Indonesia penduduknya majemuk, baik etnis, bahasa, agama, budaya.Ada potensi toleransi yang tinggi, jika dilihat dari realitas kehidupan sosial masyarakat.Ancaman radikalisme dan intoleransi yang makin eskalatif pasca reformasi.Kalau mau Islam 100% pindah saja ke Arab Saudi (Timur Tengah).
Tahun 2008 dia mengajak 50 kiai masuk ruang gereja.98,6% rakyat percaya Pancasila. Mengawal Pancasila untuk diajarkan di sekolah, bukan dihafalkan tapi diamalkan. Fatwa NU menyebut bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Pancasila sudah final, Pancasila alat pemersatu. Realitas intoleransi. 1998-2003 ada 428 kasus intoleransi bernuansa agama.
Sepanjang 2008, ada 367 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (Setara Institute). Sepanjang 2009, ada 59 kasus intoleransi. Kelompok sasaran intoleransi umat Ahmadiyah, Syiah, Kristen/Katolik, Budha. Modus-modus intoleransi. Penolakan status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (restriction). Pandangan menganggap kelompok lain lebih rendah (dehumanization). Titik problematik. Benturan pradaban (kampanye Donald Trump). Benturan fundamentalisme (Rohingnya di Myanmar). Globalisasi ekstremisme atas nama agama (ada aliran dana dari Saudi Arabia). Identitas soliter (menganggap diri paling benar). Kebangkitan agama-agama.

Rudy Pratikno
Populasi, etnis, pulau membuat Indonesia sangat majemuk, merupakan anugrah Tuhan. Kemajemukan untuk kelangsungan hidup manusia. Intoleransi muncul karena menganggap yang berbeda adalah tetap. Adanya kesenjangan sosial ekonomi. Pemahaman agama yang radikal. Ketidak adilan. Adanya prasangka buruk antar umat yang berbeda. Kurangnya perlindungan kepentingan umum. Kepentingan politik. Menurunnya etika berpolitik.Cara mencegah. Mempererat hubungan pribadi. Mengembangkan kebajikan. Pendalaman pada keyakinan masing-masing. Pendirian gereja Katolik di Duri Selatan Jakarta yang ada sejak 1968 dipermasalahkan. Rencana membangun Rumah Pastoran di Jagakarsa dianggap rumah ibadah (Jln. Mutiara, Jakarta Selatan). Dua hari yang lalu di Solo, ibadah arwah 1.000 hari dibubarkan oleh massa; padahal sudah mendapat ijin dari aparat.Survei Harian Kompas 16 Mei 2016, 70% masyarakat Indonesia bersikap toleran.

Trisno Sutanto
'Problem Pokok Kebhinnekaan'
Kondisi kebhinnekaan kita. Reformasi 1998 memberi jaminan konstitusional atas kebebasan berragama/berkeyakinan, pasal 28 ayat 1 & 2 UUD 1945. UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.Politik pembiaran oleh aparat atas tindak intoleran. Level persoalan. Tidak sinkronnya UUD 1945 vs UU. Akar persoalan. Intoleransi gejala di permukaan. Ketidak-tahuan dan kebuta-hurufan tentang agama lain (religious illiteracy). Hidup dalam dunia agamanya sendiri, juga tradisi masing-masing. Salah satu solusi dengan melakukan pertemuan sebagai manusia, dengan makan dan tidur bersama di pesantren. Ranah persoalan, fenomena-struktur-akar masalah.
Langkahnya, ada upaya menerjemahkan jaminan konstitusional, lembaga advokasi dan terus memantau, membangun jejaring dialog antar umat beragama. 

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Diskusi "Kepala BIN: Reformasi Intelijen VS Kontestasi Sipil - Militer"

Diskusi

"Kepala BIN:
Reformasi Intelijen
VS Kontestasi Sipil - Militer"

Waktu :
Jumat, 9 September 2016

Tempat
Kantor PARA Syndicate,
Jln Wijaya Timur 3 No. 2A

Narasumber:

• Prof. (Riset) DR. Hermawan Sulistyo (Peneliti Senior LIPI)
• Dr. Wawan H. Purwanto (Pengamat Inteligen)
• Fahri Huseinsyah (Peneliti PARA Syndicate)

Moderator :
Y. Ari Nurcahyo 

Ulasan Redaksi :

Fahri Huseinsyah
Ekonomi global sedang lesu berdampak ke regional; USA belum pulih, lemahnya nilai Rupiah, adanya isu separatisme (Organisasi Papua Merdeka), manuver Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, perselisihan Laut Tiongkok Selatan, adanya barang selundupan, radikalisme, terorisme, human trafficking, perang asimetris dan multidimensi. Fungsi intelijen perlu diperkuat di perbatasan.
BIN belum optimal untuk menunjang agenda pertumbuhan ekonomi dan akan adanya Pilkada 2017. Perlu reposisi dan reformasi BIN. Dengan pendekatan sipil untuk membendung invasi budaya asing. Modernisasi, human security, negara harus hadir, memperkuat jangkauan sehingga kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. BG perlu melakukan perubahan kultur BIN, dan konsolidasi internal untuk mencegah terjadinya kontestasi sipil-militer.
Konflik laten, 1965 Badan Pusat Intelijen dipimpin oleh Subanrio.Post 1965 dibentuk BAKIN sebagai pelengkap BAIS. Mengemukakan modernisasi dan profesionalisme; sesuai perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. BIN adalah think thanknya presiden. BIN harus terbuka.

Prof. Hermawan Sulistyo
BIN adalah transformasi dari BAKIN. Pada Orla intelijen lebih banyak beroperasi di luar negeri. Kini operasi BIN lemah di luar negeri. Mossad fokus ke luar negeri karena adanya ancaman dari luar. Abu Sayyaf berkali-kali melakukan penculikan, tetapi kita belum bisa mengatasinya. Fungsi intelijen adalah memberikan saran dan akhirnya untuk membuat kebijakan. Masalah BIN, sebagian staf internalnya belum profesional (ponakan, tetangga), kontestasi TNI-POLRI, fokusnya dalam negeri. Penunjukan BG merupakan kompromi. Tugas BG merubah paradigma BIN. Memimpin BIN bukanlah masalah teknis, tapi masalah managerial.

Wawan H. Purwanto
Persoalan intelijen bersifat unik, tidak kelihatan semuanya tapi abu-abu, bukan untuk konsumsi publik. Semakin tersembunyi semakin menarik, yang tergambar kulitnya saja. Pergantian kepala BIN adalah hal biasa, tidak ada persoalan mendasar. BIN adalah mata dan kepala/otak presiden. Perlu adanya trust, integrity, intelectual dan intimacy, sekaligus president's interest.
BIN memberikan early warning system untuk mengantisipasi terjadinya isu SARA, teror, mengubah ancaman sebagai peluang. Adanya polemik di dunia intelijen adalah hal biasa. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi incaran untuk selalu digoyang agar tidak stabil. Pelakunya bisa ada di Indonesia, tapi pemikirnya ada di luar negeri. Indonesia ibarat gadis cantik. Ada UU yang dibikayai asing. Karena kaya sumber daya alam. Gara-gara rempah-rempah kita dijajah. Pancasila 'disingkirkan' sebagai wujud perang asimetris. Bisa dilakukan mapping untuk mengantisipasi masalah dengan keberanian melakukan ofensif dan mengambil langkah strategis. Pendidikan dan pengalaman BG memadai untuk menjabat sebagai kepala BIN.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com