Survey SMRC “Kinerja Pemerintah, Dua Tahun Pilpres"

Survey SMRC

“Kinerja Pemerintah,
Dua Tahun Pilpres"

Waktu :
Minggu, 24 Juli 2016

Tempat :
Kantor SMRC,
Jl. Cisadane No. 8 Menteng, Jakarta Pusat

Bulan Juli ini persis dua tahun pemilihan Presiden. Bagaimana evaluasi publik nasional terhadap kinerja pemerintah dan presiden ? Bagaimana elektabilitas calon-calon presiden? Untuk menjawab itu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah melakukan survei opini publik nasional pada 22-28 Juni 2016.

Pembicara :

• Sirojudin Abbas ( SMRC)
• Maruarar Sirait (PDIP)
• Agun Gunandjar (GOLKAR)
• Burhanudin Muhtadi (Indikator Politik)
• Fadly Zon (Gerindra)

Moderator :
Dr. Ade Armando

Ulasan Redaksi :

Sirojudin Abbas
Latar Belakang survei untuk mengetahui legitimasi pemerintah yang mencakup antara lain arah bangsa,  kondisi demokrasi, ekonomi, politik, penegakan hukum, keamanan, kebebasan. Secara spesifik kinerja pemerintah dalam aspek sosial-ekonomi yang meliputi harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pengangguran, dan infrastruktur dasar seperti kondisi jalan raya. Peta kekuatan politik dalam kontestasi kepemimpinan nasional.
Metodologi :
- Validasi sampel.
- Profil demografi responden.

Arah negara-bangsa.
Arah perjalanan bangsa dibawah Jokowi :
76,5% bergerak ke arah yang benar; artinya legitimasinya kuat.
12,5% menyatakan ke arah yang salah

Kepuasan terhadap jalannya demokrasi :
62,5% berkata puas

Sistem pemerintaan yang paling sesuai adalah :
demokrasi 67%

Kondisi ekonomi rumah tangga sekarang dibanding tahun lalu :
lebih baik 42%
lebih buruk 24%.

Kondisi ekonomi setahun kedepan :
61% mengatakan lebih baik
6% bilang lebih buruk.

37% warga menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih baik,
dan 23% menyatakan lebih buruk.
Kinerja setahun terakhir meningkat.

Persepsi ekonomi nasional dengan tingkat inflasi. 
Ekonomi makro 2014-2016 (Sumber BPS) :
55% menyatakan kondisi ekonomi setahun kedepan membaik
8% mengatakan akan lebih buruk

Pemenuhan kebutuhan pokok kini dibanding tahun lalu :
61% bilang semakin berat
9% semakin ringan.

Pemenuhan berobat sekarang dibanding tahun lalu :
37% semakin ringan
31% semakin berat.

Pemenuhan pendidikan kini dibandung tahun lalu :
menyatakan 34% semakin ringan
31% semakin berat.

Jumlah pengangguran sekarang dibanding tahun lalu :
62% menyatakan semakin banyak,
11% semakin berkurang.

Jumlah orang miskin kini dibanding tahun lalu :
54% semakin banyak,
16% semakin berkurang

Mencari kerja sekarang dibanding tahun lalu :
71% semakin sulit
8% semakin mudah

Pemerataan kesejahteraan sekarang dibanding tahun lalu :
34% semakin tidak merata
18% semakin merata
44% sama saja

Kondisi jalan raya kini dibanding tahun lalu :
Mengatakan 65% semakin baik.
Semakin buruk 12%

Kondisi politik nasional sekarang :
menyatakan 28% baik,
36% sedang,
20% buruk

Kondisi penegakan hukum nasional :
menyatakan 41% baik,
26% buruk.

Kondisi keamanan nasional kini :
59% baik,
14% buruk

Korupsi kini dibanding tahun lalu :
semakin banyak 54%,
semakin sedikit 16%,
sama saja 21%.

Keamanan dan ketertiban sekarang dibanding tahun lalu :
56% semakin aman
Sama saja 27%
Semakin krg aman 14%

Ancaman terorisme :
41% semakin aman
18% semakin tidak aman
Sama saja. 24%.

Kebebasan mengeritik pemerintah :
48% semakin bebas,
sama Saja 30%.

Kebebasan beribadah :
69% semakin bebas
24% sama saja.

Response pemerintah membuat harga kebutuhan pokok agar terjangkau.
Membuat obat semakin terjangkau.

Pelayanan kesehatan rumah sakit :
41%  semakin terjangkau,
6% semakin buruk.


Sekolah dan perguruan tinggi terjangkau warga :
46% semakin baik,
9% semakin buruk.

Mengurangi ancaman narkoba :
44% makin baik,
18% semakin buruk.

Membangun jalan-jalan umum :
68% semakin baik

Menyediakan lapangan kerja :
Semakin baik 21%.
Semakin buruk 34%.
Sama saja 40%

Mengurangi pengangguran :
39% semakin buruk.
17% Semakin baik.

Mengurangi orang miskin :
35% semakin buruk
21% semakin baik

Pembangunan transportasi umum :
49% semakin baik
36% sama saja

Menciptakan rasa aman :
47% semakin baik,
9% semakin buruk.

Pemberantasan korupsi :
30% semakin baik
Semakin buruk 24%

Pemerataan kesejahteraan :
30% semakin baik :
15 semakin buruk.

Kesetaraan hak warga negara :
47% semakin membaik,
6% semakin buruk.

+ Kinerja Jokowi :
67% puas,
30% tidak puas.

+ Keyakinan kemampuan Jokowi :
72 % yakin
22% tidak yakin

+ Kinerja JK :
59% puas
36% tidak puas

Pilihan presiden :
Top of mind :
32,4% pilih Jokowi,
9,4% pilih Prabowo Subianto
Semi terbuka :
44% memilih Jokowi,
15,3% memilih Prabowo

Kecenderungan puas terhadap kinerja maka dukungan meningkat.

Kesimpulan :
Aspek kesejahteraan sosial yang masih dipandang belum memuaskan.

Maruarar Sirait
Menyoroti soal penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi yang belum memuaskan. Jokowi mengirangi subsidi BBM  untuk membangun infrastruktur. Perubahan struktural dan fundamental. Stabilitas harga sembako diharapkan meningkat; bagaimana peran Bulog (padi, gula, dading ayam, telur). Di bidang ekonomi ada kebijakan yang hanya bisa dilakukan bila dukungan kepercayaan rakyat tinggi. Misalnya UU Tax Amnesty. Kini nilai Rupiah dan Indek Harga Saham Gabungan sangat menguat.
Adanya aliran dana dari Luar Negeri. Kepentingan nasional harus diutamakan. Uang datang ke tempat yang aman dan menguntungkan pemiliknya. Ada implikasi positif kebijakan Tax Amnesty. Kalau kinerja menjadi ukuran (track record; meritokrasi) bangsa ini akan maju. Bukan primordial tapi integrity dan kinerjanya. Politik stabil. Keputusan mengangkat Komisaris Jendral Tito Karnavian menjadi Kapolri mendapat response positif dari masyarakat dalam segi penegakan hukum. Tidak ada parpol menjadi peraih suara terbanyak dalam dua periode pemilu.
Pemilih kita kini tergolong cerdas. Politik yang bermartabat, konsisten, jangka panjang. Secara pribadi mendukung Ahok dengan dukungan PDIP. Parpol seharusnya menampung aspirasi masyarakat dan berusaha keras untuk mewujudkannya.

Agun Gunandjar 
Golkar kini berubah, kini tidak ada oligarki. Golkar paska konflik posisinya berubah tidak adalagi Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat, tapi mendukung pemerintah. Berdasar karya dan kekaryaan. Kondisi parpol kehilangan kepercayaan publik. Tren menguatnya masyarakat yang tidak mau memilih. Strategi Golkar, membangun demokrasi partisipatif. Golkar tertinggal melakukan kaderisasi, sehingga perlu konsolidasi. Melakukan percepatan kerja. Diimbangi isu politik.
Mendukung Ahok sebagai calon gubernur DKI dan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Sistem pemilu seperti apa ? Golkar mendukung Proporsional Tertutup. Sehingga ada korelasi antara yang terpilih dengan kebijakan partai. Perlu kajian pemilu terbuka dan tertutup. Parameter Golkar adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan tidak minta maaf kepada PKI dan Kebijakan diskresi diapresiasi olehnya. Bidang ekonomi, bidang sosial budaya, relatif baik, terkendali. Jokowi adalah sosok presiden dengan kinerja baik. Dan Golkar akan mendeklarasikan pada 27-28 Juli 2016 di Rapimnas. Parpol adalah penampung aspirasi rakyat.
Bagi Golkar sama sekali PDIP tidak menjadi faktor pertimbangan dalam mendukung Ahok maupun Jokowi. Tren tidak memilih dalam pilkada cenderung menurun. Golkar menghargai Teman Ahok sebagai wujud demokrasi partisipatif dan berbudaya. Keputusan dukungan saat ini adalah momentum terbaik.

Burhanudin Muhtadi
Mengapresiasi SMRC dalam melakukan survei.
Ada Dua parameter kinerja pemerintah, yakni :
1- Kinerja teknokratik. Misal pengangguran, inflasi, kemiskinan.
2- Persepsi lebih menentukan.
Approval rating Jokowi. Dalam 3 bulan setelah diangkat sebagai presiden sudah kehilangan masa bulan madunya. Karena Jokowi tidak memiliki partai politik yang bisa mendukungnya; apalagi bukan elite partai, serta tidak/kurang berpengalaman. Pada bulan Juni 2015 Aproval Rating Jokowi 41%. Ketidak puasan memberi keuntungan bagi oposisi. Dukungan publik atas Jokowi 2016 61% . Rekonsolidasi parpol karena masuknya dukungan golkar, PAN, PPP.
Di tahun pertama membentuk kabinet, Jokowi berusaha memutus rantai kartel politik, karena dalam perangkap politik.  Jokowi kini punya bargaining position yang kuat terutama oleh partai pengusungnya. Misal menolak usulan revisi UU KPK. Mulusnya pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Lancarnya UU Tax Amnesty. Inflasi yang rendah dalam beberapa bulan terakhir menaikkan approval rating Jokowi.Naik turunnya approval rating Jokowi berdampak terhadap elektabilitas PDIP. Perilaku elit PDIP belum menjadikan Jokowi sebagai excellent access politik yang menguntungkan; tapi cenderung sebagai beban. Jangan sampai terjadi kartel politik baru karena banyaknya dukungan politik terhadap Jokowi. Misal soal pembentukan Bela Negara; adanya kasus perlakuan kurang layak terhadap penganut agama minoritas yang belum selesai.

NOMagz.com