Konferensi Pers FITRA “Menjelang Pembacaan Nota RAPBN 2017"

Konferensi Pers
FITRA

“Menjelang Pembacaan Nota RAPBN 2017"

Waktu :
Senin, 15 Agustus 2016

Tempat :
Bakoel Koffie Cikini

Narasumber :

• Yenny Sucipto (Sekjen FITRA)
• Dani (Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia ( AEPI ) 
• Abdul Halim (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan =KIARA) 
• Ridwan Darmawan (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

 FITRA mengadakan konferensi pers ini menjelang Pembacaan Nota RAPBN 2017 (17/8/2016) oleh Presiden. Mewujudkan Keuangan Negara Yang Merdeka : Dari Ancaman Defisit, Pro Investasi, Utang Luar Negeri dan Kebijakan Fiskal yang Tidak Pro Rakyat.

Ulasan Redaksi :

Apung Widadi (Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran = FITRA)
APBN bentuknya UU, harus ada partisipasi publik.
Ada beberapa catatan. Melihat arah APBN 2017. Menkeu
- Pembenahan fiskal.
- Penggunaan anggaran
- Kebijakan Pembangunan untuk mendorong pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan.
Apa sesuai Nawa Cita ?.APBN versi menkeu baru.PMN di BUMN besar sekali.
- pendapatan keuangan negara. Asumsi sektor pajak ? Apa tetap RP 1500 T ? Perhitungannya harus realistis. Kinerja perpajakan biasa-biasa saja atau hanya mengandalkan Tax Amnesty ?
Sri Mulyani melakukan penghematan APBN RP 133 Triliun. Tax Amnesty kebijakan yang salah. Kebijakan yang nampaknya akan gagal.Penerimaan pajak umum. Pegawai pajak lebih fokus menangani deklarasi Tax Amnesty dan repatriasi aset. Target penerimaan pajak Desember 2016 akan mengalami kekurangan. Karena konsentrasi petugas pajak terpecah. Sampai saat ini repatriasi dana baru RP 10an Triliun. Jangan sampai UU Tax Amnesty direvisi waktu berlakunya. Sudah RP 115 T dalam 2,5 tahun terakhir Penyertaan Modal Negara masuk ke BUMN yang tidak transparan. Tidak masuk ke BUMN yang bukan prioritas, tetapi masuk ke BUMN infrastruktur. BUMN untuk menarik investor. Akan ada holding BUMN. Kalau sudah holdging akan go public lagi. Sehingga dimiliki swasta.2015 pemerintah memotong Rp. 50 T APBN ke semua Kemen/Lembaga. Dana Alokasi Khusus infrastruktur rawan buat bancakan elit.
Belanja publik akan ditingkatkan. Amanat UU belanja kesehatan belum 5%. Belanja sosial dan pendidikan bentuknya kartu. Ada kartu BPJS palsu. Harapannya Lapindo dapat hampir RP 1T. Bahkan berjanji mau mengurangi bantuan pendidikan. Hutang sudah RP 3.400 Triliun. Cicilan bunga hutang membebani APBN (RP 156 Triliun). Rejim Sri Mulyani rejim World Bank. Ketika jaringan hutang luar negeri mentok. Sri Mulyani yang punya koneksi diangkat jadi Menkeu. Penghematan APBN. Daripada Tax Amnesty, negara punya piutang dari bank likuidasi RP 10 Triliun, Piutang BPPN RP 76 Triliun. Tax Amnesty diutamakan untuk repatriasi dana; tapi programnya banyak di Dalam Negeri. Mengapa Jokowi tidak sosialisasi Tax Amnesty ke Singapura ?

Abdul Halim
Fokus pada urusan kelautan dan perikanan.
Sejak 2015 realisasi pendapatan negara turun, Penerimaan Negara Bukan Pajak turun, 2015. Target RP 578 Miliar realisasinya Rp 79,3 Miliar. Target 2016 RP 693 Miliar sampai  Juli 2016 baru tercapai RP 160 Miliar. Perlu mematok target yang realistis. Perijinan perikanan, 60% kapal sulit mengurus perijinan. Target menteri keuangan APBNP 2016 metode perhitungan PNBP Kelautan dan Perikanan. Kenaikan tarif pajak yang terlalu besar (lebih 300%). Pungutan pajak hasil perikanan dipungut di depan padahal UU nya dipungut di belakang. Minta peraturan direvisi.
Sumber pendanaan perikanan dan keautan berasal dari hutang. Yang perlu dilakukan pengetatan anggaran. Modus defisit anggaran justru terjadi 2016 sebesar RP 2,8 Triliun. Kementerian Kelautan dan Perikanan anggaran kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Realisasinya bukan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Penyertaan modal negara, di Perikanan Nusantara RP 29,4 Triliun.

Ridwan Darmawan
Secara logika Tax Amnesty bertentangan dengan kepatuhan membayar pajak. Penghapusan law enforcement terhadap pengemplang pajak. Tidak sesuai Nawa Cita khususnya penegakan hukum. Pemangkasan anggaran RP 100 Triliun. Optimalisasi PNBP, BUMN, PMN. Penegakan hukum PNBP Freeport. Tahun 2003 royalti emas 3,75%. Freeport hanya bayar royalty 1%.
Ada perbedaan perlakuan penegakan hukum PMDN vs PMA.Prioritas optimalisasi PNBP bukan Tax Amnesty. Rencana Kerja Pembangunan 2017, anggaran yang kredible.Uang mengikuti fungsi/program. Anggaran kesehatan minimal 5% sesuai UU. Penggunaannya ? Rencana prioritas kedaulatan pangan. Desa Mandiri Benih. Tidak ada duplikasi antar kementerian dan lembaga. Memacu infrastruktur untuk memacu perekonomian dan kesejahteraan.Perlu konektivitas antar rakyat, NGO, pembangunan infrastruktur betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



NOMagz.com