Diskusi Publik #‎SyndicateUpdate‬ “Politik sebagai Cita-Cita : Pilkada dan Demokrasi Tersandera"

Diskusi Publik
#‎SyndicateUpdate‬

“Politik sebagai Cita-Cita :
Pilkada dan Demokrasi Tersandera" 

Waktu :
Jumat, 12 Agustus 2016

Tempat :
Kantor PARA Syndicate,
Jl. Wijaya Timur III No. 2A, Kebayoran Baru Jakarta 12170

Bersama :

• Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno (Guru Besar Emeritus STF Driyarkara) 
• Sebastian Salang (Koordinator FORMAPPI)
• Toto Sugiarto (Peneliti Senior PARA Syndicate)
• Y. Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate/Moderator)

Riuhnya politik pilkada utamanya Pilkada DKI 2017 memperkuat fenomena selama ini bahwa politik di Republik ini hanya berisi perebutan kepentingan. Perilaku zig-zag politisi, terpolarisasinya partai-partai, sampai munculnya koalisi asal jadi merupakan cermin bening politik kekuasaan tersebut. Kejadian mutakhir di Pilkada DKI merupakan gambaran politik nasional selama ini. Pilkada DKI, di mana kepentingan kekuasaan menjadi tujuan, bisa dibaca sebagai etalase politik 71 tahun Republik. Apa yang bisa kita petik dan renungkan dalam perjalanan Republik lebih dari tujuh dasawarsa ini? Untuk menjawabnya dan sebagai refleksi “71 Tahun Indonesia Merdeka” atas kondisi praksis berpolitik di negeri kita.

Ulasan Redaksi :

Toto Sugiarto
Demokrasi masih tersandera.
Pilkada DKI adaPolitik ketakutan
- Langkah zigzag Ahok,
- Langkah zigzag Parpol
- Munculnya koalisi asal jadi.Politik ketakutan, dilandasi,
- Politik semata kekuasaan
- Tidak siap kalah. Demokrasi tersandera politik kekuasaan
- Parpol hanya sebagai alat transaksional
- Parpol kasak kusuk. Tidak punya calon sendiri.DKI, etalase politik nasional-DKI, etalase politik 71 tahun republik
- Meskipun banyak kemajuan dalam politik, namun
- Politik nasional masih tersandera.Fenomena dalam pilkada
- Kepentingan menghalalkan segala cara
- Tidak ada adu program dalam kampanye
- Debat terkesan dangkal dan basa basi
- Mengakali aturan, misal dana kampanye. Laporan belanja jauh lebih kecil dari fakta aktivitas. Rekayasa penyumbang (tidak jelas namanya, misalnya seorang sopir menyumbang RP 50 juta). Transisi belum selesai.
- Transisi dari otoritarian belum sampai ke demokrasi yang terkonsolidasi.
- Orla pra 1959, liberal, gonjang ganjing-Orla pasca 1959; terpimpin-Orba, demokrasi semu-Reformasi, flawed democracy (demokrasi cacat), party free.71 tahun demokrasi stagnan. Index democrazy Indonesia  versi The Economist 2015, score 0,73. Kebebasan sipil, intoleransi dan kekerasan. Konflik Tanjung Balai. Pengrusakan gereja dan tempat ziarah Katolik di Klaten.Kualitas lembaga demokrasi. Parpol tidak menjalankan fungsi. Pendidikan politik, agregasi politik, komunikasi politik, penyelesaian konflik. KPU kurang transparan.Bawaslu tidak serius menjalankan pengawasn partisipatif. Agar demokrasi terkonsolidasi. Reformasi parpol. Kepemiluan, KPU dan Bawaslu serius dan transparan. Masyarakat menghidupkan gotong royong.

Sabastian Salang
Indeks Demokrasi kita tidak jelek 7,5 sudah aman, apa ini mencerminkan realitas ? Demokrasi sedang menghadapai tantangan besar baik di negara maju maupun sedang berkembang. Ada penurunan kepercayaan terhadap demokrasi. Publik meragukan demokrasi Indonesia yang lebih banyak dipengaruhi elite. Terutama DPR, Parpol, Lembaga Penegak Hukum (polisi, jaksa, hakim). Pilkada secara keseluruhan. Didominasi Pilkada DKI Jakarta. Pemimpin makin baik, daerahnya makin maju.
Pilkada DKI jadi barometer Parpol dalam Pemilu 2019. Publik digiring ke pilkada DKI, menyebakan isu transaksi politik di daerah terabaikan. Jakarta miniatur Indonesia. Sikap kontroversial Ahok. Warga DKI beruntung karena pusat informasi ada di Jakarta. Ahok dengan segala kontroversi dan kekurangannya menjadikan cagub DKI harus sekualitas Ahok. Parpol harus mencalonkan orang yang bekualifikasi minimal setingkat Ahok.Pilihan paling nyaman bagi PDIP mencalonkan Ahok-Djarot lagi. Politisi bisa berkata beda kemarin, hari ini maupun besok. Parpol dikendalikan cukong; bukan pengkaderan.
DKI laboratorium sangat baik. Misal adanya Teman Ahok. Yang membuat Parpol terpengarah dan mau berubah. Dan membuat Ahok punya daya tawar kuat bagi Parpol. Perkembangan demokrasi dengan adanya generasi muda terlibat di Pilkada DKI. Mudah-mudahan yang terjadi di DKI menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno
Demokrasi kita sakit. Demokrasi Indonesia 30 tahun ini mengejutkan. Revolusi musim semi di Timteng gagal. Pasca Reformasi 1998, konflik muslim-kristen tidak dimanfaatkan parpol. Isu demokrasi dan HAM mengemuka. Yang gagal pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Tokoh pasca reformasi, Habibie (ICMI), Gus Dur,  Amien Rais berhasil memasukkan HAM dalam amandemen UUD.
Ada 2 arternatif demokrasi yaitu berkembang atau kembali neo-feodalisme. Masalah mental. Pemimpin pemerintahan, oposisi, punya ambisi Mengapa politik transaksional sangat berperan ? Setiap calon perlu punya dana RP 4 miliar.Kegagalan Parpol, Citra buruk DPR. Perlu perbaikan demokrasi. Demokratisasi kita kebablasan.Yang jadi masalah bukan rakyat. Rakyat kita tidak bodoh.
- Substansi demokratis. Bahwa rakyat mengontrol pemimpinnya, dan bisa mengarahkan. Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat.Negara demokratis yang mapan tidak ada kelaparan. Ada keadilan sosial. Ada pemberdayaan untuk memperbaiki nasib dan taraf hidupnya.
- Hak asasi manusia. Orang yang lemahpun dihargai.Perlu pembicaraan bersama untukmemperbaiki demokrasi. Sistem proporsional terbuka adalah kesalahan besar. Ambang batas suara parpol ? Indonesia cukup kuat dan mantap, damai.Kita jauh lebih baik dari Thailand. Kita lebih baik dari Malaysia. Perbaikan struktural dan sistem demokrasi menjadi fokus utama bukan mental dan karakter. Presiden terpilih di USA pun sebagian adalah mediocare.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com