“Merayakan Sastra Merdeka"

Pentas

“Merayakan Sastra Merdeka"
oleh Komunitas Sastra Reboan Jakarta (SU)

Waktu :
24 Agustus 2016

Tempat :
Galeri Indonesia Kaya West Mall Lantai 8 - Grand Indonesia,
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta - Indonesia

Merayakan Sastra Merdeka oleh Komunitas Sastra Reboan JakartaMemperingati HUT RI ke71 dengan menampilkan Sastrawan Teguh Esha (novelis Ali Topan Anak Jalanan) yang akan membahas teks Proklamasi sebagai puisi terhebat Indonesia.
Pembacaan puisi-puisi kemerdekaan oleh siswa dan mahasiswa. Hiburan music oleh Ari Malibu. Sastra Reboan adalah sebuah acara sastra bulanan yang mengangkat sisik melik dunia sastra melalui tema-tema yang diangkat. Didirikan oleh Yo Sugianto, Ilenk Rembulan dan Jodhi Yudono 8 tahun lalu.

Sepanjang waktu itu, sastra reboan sudah menampilkan berbagai tema yang sedang hangat di dunia sastra. Mulai dari persoalan-persoalan yang terjadi, hingga penghormatan kepada para sastrawan-sastrawan besar yang dimiliki negeri ini. Memasuki usia 8 tahun dan bersamaan dengan HUT RI ke 71, sastra reboan ingin lebih menggemaan kecintaan masyarakat terhadap Tanah Airnya melalui dunia sastra.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Seminar Nasional “Arah Revisi UU BUMN dalam Memperkuat Perekonomian Nasional"

Seminar Nasional

“Arah Revisi UU BUMN
dalam Memperkuat Perekonomian Nasional"

Waktu :
Selasa, 23 Agustus 2016

Tempat :
Hotel Le Meridien Jalan Sudirman. Jakarta

Pembicara :

• Achsanul Qosasi (Anggota VII BPK RI)
• Firmanzah (Rektor Universitas Paramadina)
• Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN)
• Aria Bima (Komisi VI DPR RI)
• Refly Harun (Komisaris PT Jasa Marga)

Moderator :
Zainal Abidin Amir (Dewan Pembina Kaukus Muda Indonesia)

Penyelenggara :

• Kaukus Muda Indonesia
• Pegadaian
• Jamkrindo
• Mandiri

Ulasan Redaksi :

Aria Bima
Belum ada draf revisi/perubahan UU BUMN, inisiatif DPR. Dibahas Badan legislatif DPR, Sinkronisasi. Struktur dan postur BUMN tidak jadi beban negara; tapi memberi kontribusiKepada negara (agent development). Tidak ada kedaulatan ekonomi 1998-2004, karena adanya Letter of Intent IMF. BUMN harus bersifat Profit oriented. Indonesia pangsa pasar yang besar.
Bonus demografi, daya saing sangat luar biasa karena punya Sumber Daya Alam dan populasi yang besar. Tapi daya saing industri kita lemah. Tantangan, pembangunan yang belum merata, pangan dan BBM kini kita impor. Kita impor pangan berupa beras, gandum, jagung, yang sebenarnya bisa tumbuh di tanah kita. Bahan baku industri sebagian besar (77%) masih kita impor.
Jumlah penduduk yang mempunyai rekening bank hanya 36%. Akses layanan publik dan keuangan masih rendah. Tenaga kerja terdidik dan produktif masih kurang. Pembangunan Infrastruktur Indonesia nomor 72. BUMN berperan strategis dalam pembangunan Indonesia. Bukan sekedar memperoleh keuntungan. 119 BUMN beraset RP 5.000 Triliun. Roadmap BUMN saat ini belum jelas. Termasuk tujuan mendirikan anak perusahaan BUMN. Value korporatif (kompetensi, kewirausahaan) BUMN jangan sampai hilang gara value birokratif. Permainan belanja BUMN yang belum transparan, belanja yang tidak efisien. Dasar hukum pasal 33 UUD 1945.
Belum perlu adanya holdingisasi, lebih baik menunggu adanya revisi UU BUMN yang baru. Kewenangan DPR ada di pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Menteri Keuangan dan Menteri BUMN harus bersinergi membahas holdingisasi dan super holding. Kewenangan saat ini ada di tangan Menkeu bukan Menteri BUMN.

Refly Harun
- Soal peran negara. Pasal 33 UUD 1945.Baik BUMN maupun swasta harus berpatokan ke pasal ini. Yang mendapatkan mandat adalah mereka yang dipilih (presiden, anggota DPR, Kepala Daerah). Direksi dan Komisaris BUMN, hanya mengurus dan non-politik.
- Masalah trust and power. Tidak percaya kepada DPR dan sebagian tidak percaya kepada BPK. Komisaris dan direksi kehilangan independensinya karena diangkat oleh Menteri BUMN. Persoalan trust harus diselesaikan. Kalau tidak dipercaya ya dipecat saja.
Soal power ayat 5, aset BUMN RP 5.000 Triliun Menteri powerful di Indonesia adalah Menteri BUMN. Ujung super holding membubarkan Kemen BUMN. Ini pemikiran genuine. Memberikan batas kewenangan Menteri, DPR dan BPK. DPR sebaiknya tidak mengundang langsung Komisaris dan Direksi BUMN; cukup diwakili Kementerian BUMN.Pengawasan DPR adalah kepada Presiden, jadi menteri sebagai pembantu presiden juga dikontrolnya.
- Ambivalen BUMN. Tidak sekedar jago kandang, tapi sulit go international. Karena banyaknya aturan. Safety player selamat tapi BUMN tidak maju. Yang berani BUMN berkembang karena berani melanggar aturan dan akhirnya masuk penjara. Korupsi, melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, dapat merugikan keuangan negara.
- Ide super holding. MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara.Artinya Kementerian BUMN akan bubar. Direksi Super holding nantinya jangan-jangan jadi lebih berpengaruh dibanding presiden. Bagaimana menegakkan good governance. Harus bertindak profesional, non politis, corporate accent, meritokrasi. Biarkan Direksi dan komisaris bekerja jangan direcoki.

Bapak Achsanul Qosasi (Anggota VII BPK RI)
Digantikan DR. Abdul Latif
- Mandat, tugas dan wewenang BPK
- Ruang Lingkup Keuangan Negara.
- Objek pemeriksaan BPK.
-Masukan untuk perbaikan UU 19 2003 tentang BUMN. Sebagian besar BUMN ditopang olah aset Perbankan BUMN. Agen pembangunan untuk menyejahterakan rakyat. Peran negara melahirkan BUMN. Pakar USA "Tidak ada BUMN yang rugi/bangkrut, yang ada adalah yang salah kelola". Contoh tragis BUMN adalah Merpati, Dok Perkapalan.Orang akan kerja baik kalau diperiksa, disinilah BPK berperan. Ada keterkaitan erat  Kemenkeu dengan Kemen BUMN. Ada 11 isu-isu masukan untuk perbaikan UU BUMN.

Prof. Firmanzah
BUMN badan usaha yang dimiliki negara. BUMD (Kabupaten/kodya). Di Tiongkok unit usaha dimiliki pemerintah pusat, daerah maupun municipal. Sejarah-Era nasionalisasi dan pendirian BUMN.
- Era pembangunan. Sejumlah BUMN diberi tugas membina sepak bola, Semen Gresik dan Semen Padang. Menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran.
- Era Reformasi. Keterbukaan dan Indepedensi BUMN dari campur tangan politik. Good governance.
- Era kompetisi dan daya saing. Profesional di bidangnya; sinergisitas BUMN.
- Era persimpangan jalan. Control by market atau control by politician. Di Tiongkok, Rumania dan Ukraina, control by market: sehingga pertanggungan jawabannya bisa diakses publik.
- Era Disparitas dan kontribusi BUMN. Sebanyak 29 BUMN menyumbang 90%. Perbaikan, Level konstitusi; sinergitas dan kolaborasi antar BUMN; arrangement korporasi (profesional).
Mengelola BUMN bukan masalah yang mudah. PGN yang go public harus mengikuti/memperhatikan 8 UU sekaligus. Swasta hanya perlu mengikuti 3 UU sekaligus.Lembaga yang mengawasi BUMN juga lebih banyak (stake holdernya ada 9 lembaga). Kalau swasta yang mengawasi hanya 4 lembaga. Holding agar ruang gerak (agilitynya) membaik.

Hambra
Inisiatif revisi UU BUMN datang dari DPR, jadi pemerintah menunggu draf.
- Arah pengaturan BUMN. Pasal 33 UUD 1945 asli, arti menguasai adalah memiliki. Kekayaan negara adalah seluruh kekayaan yang ada di negara Indonesia. UU Keuangan Negara BUMN dimiliki pemerintah pusat.Awalnya BUMN berbentuk Perum, Persero, dan Perjanjian. Peraturan Pemerintah 12 dan 13/1998 Keuangan BUMN dipisahkan dari APBN. Ada Serikat kerja dan Peraturan Pengadaan Barang. BUMN sebagai agent of development dan profit oriented. Pelaku ekonomi ada swasta, koperasi, BUMN.
Ada 3 Fungsi BUMN, sebagai :
- Perintis kegiatan usaha.
- Penyeimbang swasta besar.
- Salah 1 sumber penerimaan negara,
- Pengembangan KUKM dan community Development.
+ Ada 19 kelemahan UU 19/2003. Terdapat 24 kelemahan UU 19/2003.
+ Tumpang tindih peraturan UU nya. Terdapat 15 UU lain yang terkait dengan BUMN.
+ Tantangan liberalisasi pasar global. GATT, GATS, AFTA, AEC, China-AFTA.
#Arah dan Jangkauan perubahan UU.
*Ruang Lingkup Materi Muatan.
- Maksud dan Tujuan Persero.
- Pemberlakuan Hukum.
- Persero. Penyertaan Modal, Pengurusan, Pengawasan,
- Nusantara Holding Company. Kewenangan, Pengurusan, Restrukturisasi, Auditor, Penggunaan Laba, Sinergi, Status Karyawan, Monopoli oleh Persero., Hutang Pihutang, Ketentuan Peralihan.

Slide foto - foto selama acara

Slide Dr Abdul Latif :

klik gambar untuk memperbesar

www.NOMagz.com

SUPERMENTOR 14 Edisi HUT Kemerdekaan RI “Abad 21 Sebagai Zaman Kecemerlangan Indonesia"

SUPERMENTOR 14
Edisi HUT Kemerdekaan RI

“Abad 21 sebagai
Zaman Kecemerlangan Indonesia"

Waktu :
Jumat, 19 Agustus 2016

Tempat :
XXI BALLROOM, Djakarta Theatre Building 2nd Floor,
Jalan MH Thamrin No. 9 Central Jakarta 10230 Indonesia

Pembicara :

• Dr. Dino Patti Djalal (Ambassador and Founder FPC)
• Agus Yudhoyono (Komandan Batallion Infanteri Mekanis 203)
• Walikota Bandung Ridwan Kamil
• Imam for Islamic Center of New York Shamsi Ali 

Ulasan :

REIMAJINASI INDONESIA DI ABAD 21

Jakarta, 21 Agustus 2016.
Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, terhitung sejak 17 Agustus 1945 saat Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan ini pun tidak diraih dengan sekedar membalikau leiayak lanan pana pejuarg ke merdekaan payah dengan mengorbankan harta benda, keluarga hingga nyawa sekalipun Dan kini, tugas kta yang paling utama adalah bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini khususnya untuk memajukan bangsa Indonesia.

Untuk itu, dalam acara seminar inspiratif "SUPERMENTOR 14 Reimagining Indonesia in The 21th Century", 4 pembicara ternama yakni Dr. Dino Patti Djalal (Ambassador and Founder FPC), Agus Yudhoyono (Komandan Batallion Infanteri Mekanis 203), Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Imam for Islamic Center of New York Shamsi Ali akan berbagi seputar posisi Indonesia id abad 21 tidak hanya secara nasional namun juga di mata dunia, khususnya setelah 71 tahun kemerdekaan.

Dengan sejumlah latar belakang di pemerintahan mulai dari Duta Besar Indonesia di AS hingga wakil Menteri Luar Negeri dan pengalaman di bidang diplomatik, Dr Dino Patti Djalal akan memberikan pandangannya terkait posisi, peluang dan tantangan Indonesia agar bisa sejajar dengan negara maju lainnya. Selain itu, Chairman Indonesian oiaspora Network (IDN) Global ini juga akan memaparkan sejumlah pandangannya terkait dual citizenship yang dewasa ini sering dikaitkan dengan nasionalisme.

Sementara itu, Komandan Agus Yudhoyono akan menyampaikan jiwa nasionalisme melalui bidang militer serta seperti apa pertahanan Indonesia di abad 21 Putra Presiden RI ke 6 ini tercatat pernah menjadi pasukan PBB di Afghanistan selama setahun serta meraih penghargaan The Commandants List dari sekolah militer AD di Georgia, AS.

Bagi Ridwan Kamil, kontribusi untuk membangun Indonesia bisa diakukan dalam bidang apapun. Lulusan S2 university of California ini membangun jasa konsultasi perencanaan Kota "urbane" dan mengerjakan proyek perencanaan pembangunan kota di luar Indonesia seperti di Syria dan China. Kini ia menerapkan sejumlah gebrakan perencanaan kota Bandung dengan posisinya selaku walikota.

Berbeda halnya dengan Ridwan Kamil, tinggal dan menjadi pemuka agama di Negara minoritas muslim menjadi tantangan tersendiri bagi Shamsi Ali. Sejumlah tantangan sekaligus peluang islam dan Indonesia disampaikan Shansi Ai dalam Supermentor ke-14. Diharapkan acara ini bisa memberikan inspirasi khususnya kawula muda terkait posisi Indonesia di abad 21 serta kontribusi seperti apa yang bisa diberikan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

Slide foto - foto selama acara

.

Simposium “Memahami Nilai-Nilai Pancasila Landasan Kerukunan Antar Umat Beragama"

Simposium

“Memahami Nilai-Nilai Pancasila
Landasan Kerukunan
Antar Umat Beragama"

Waktu :
Minggu, 21 Agustus 2016

Tempat :
Auditorium Gereja Katolik Maria Bunda Karmel- Paroki Tomang, Jakarta,
Jl. Karmel Raya 2, Jakarta

Pembicara :

• Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ. (STF Driyarkara)
• Prof. Dr. KH. Ahmad Syafi'i Mufid (Ketua FKUB DKI Jakarta. Pendiri SABDA)
• Bhikkhu Dhammakaro Mahathera (Wihara Bojong Indah, Jakarta, PATOGA)
• Dr. John N Palinggi  (batal hadir)

Ulasan Redaksi :

Prof. Dr. KH. Ahmad Syafi'i Mufid
Menggali kembali Pancasila dan mengagungkan Tuhan serta memuliakan manusia. Implementasi nilai-nilai Pancasila sejalan dengan visi FKUB (sejak 2015). Membangun kembali komitmen kebangsaan kita. Alumni SABDA (Sekolah Agama Dan Bina Damai) akan menjadi duta-duta perdamaian antar umat beragama.Pancasila sebagai landasan kerukunan.
Pancasila sebagai dasar negara yang diputuskan 18 Agustus 1945.
- 17 Agustus 1945 ada perwira Jepang menemui Bung Hatta mengingatkan jika Pembukaan UUD 1945 versi 1 Juni 1945, Indonesia bagian Timur tidak bergabung dengan NKRI. Bung Hatta berdialog dengan Ki Bagus Hadikusuma, Wahid Hasyim, Kasman Singodimojo, Tengku Mohammad Hasan; bersedia mencoret 7 kata "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya "Pasal 29 UUD 1945, NKRI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meniadakan diskriminasi. Prinsip memberi dan meminta melalui dialog. Dialog sangat penting.
- Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Memuliakan manusia, siapapun dia. Tidak boleh ada rakyat Indonesia dibedakan berdasar suku, ras, agama, golongan. Membedakan manusia berdasarkan golongan masih masalah; terutama bagi yang terpinggirkan. Menyamakan tarif listrik bagi semua orang tidak adil. Persoalan keadilan yang belum selesai bisa menimbulkan persoalan/kerusuhan sosial (Amuk massa). Tidak ada persoalan tunggal dalam masalah sosial; tapi ketidak adilan sosial dan kesejahteraan penyebabnya. FKUB paling banyak merekomendasikan pembangunan rumah ibadah di DKI Jakarta. Masih ada rumah ibadah yang tidak layak karena bocor.
- Bangsa Indonesia berpikir ulang dengan apa yang dipikirkan pendiri bangsa. Sila ke 4; musyawarah dan mufakat tidak dengan voting dalam mengambil keputusan, merupakanpreseden yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh FKUB bertemu dan bermusyawarah untuk menghindari benturan. Dasar kependudukan menjadi standar seseorang beragama apa ?
- Separatisme timbul karena tidak/belum adanya keadilan sosial. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, peranan berbagai suku dan agama sangat penting. Museum Sumpah Pemuda awalnya milik orang Katolik. Revolusi mental yang mengagungkan Tuhan dan memuliakan manusia serta musyarakat mufakat sebagai bentuk implementasi Pancasila.

Tanggapan :
Nyoman
NKRI berdiri bukan karena persamaan agama dan suku tapi persamaan nasib; senasib seperjuangan/sepenanggungan. Ada 9 tokoh PPKI terdiri 7 Muslim, tapi tidak voting dalam pengambilan keputusan. Mendengar dan menghayati Pancasila. Berasal dari mana Pancasila itu ? Pancasila itu berasal dari bahasa Jawa Kuno (Kakawin Sutasoma, Mpu Tantular). Bung Karno bukan pencipta Pancasila tapi pencetus kata Pancasila. Pancasila budaya bangsa Indonesia. Ketuhan YME berarti Tuhan yang satu.
Untuk kesejahteraan bangsa ini maka Pancasila harus diterapkan. Kata Bhinneka Tunggal Ika juga dari kitab Sutasoma-Mpu Tantular.

Sambutan :
Camat Kebon Jeruk.
Disampaikan oleh wakil camat. Mengajak masyarakat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, sesama tetangga, sesama lingkungan.

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ.
Pancasila sesuatu yang luar biasa. Tantangan Indonesia dengan kebangsaan yang kuat. Sumpah Pemuda sudah merupakan pemateraian Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita sangat beragam dan majemuk. Beda etnik, budaya, agama, Semua memberi komitmen untuk saling menerima keberadaannya. Muslim bisa 100% muslim tidak ada yang hrs dikorbankan. PPKI menetapkan UUD 1945 dengan 5 prinsip dasar, sama hak dan kewajibannya.
Membenarkan pernyataan Alamsyah Prawiranegara (Menteri Agama), bahwa dalam Pancasila juga ada pengorbanan orang Islam Indonesia.71 tahun merdeka masih mantap konsensus itu; meski ada konflik. Kita boleh mensyukurinya, tidak boleh bertopang dagu. Kita harus mewaspadai. Lahore-Pakistan saat pertama kali dikunjunginya saat itu sangat aman; tapi kini sangat kacau. Kita banyak konflik kecil, tapi perlu waspada. Dan kita harus antisipasi adanya konflik. Masalah konflik paling serius bukan agama, tapi etnik yang mudah konflik. Konflik penduduk asli dan pendatang; apalagi kalau berbeda agama.
Mengapa ada banyak konflik ? Secara umum. Yang menemukan toleransi adalah Islam bukan Kristen. Abad 18 baru ada ide toleransi di Kristen. Di Spanyol, India, Timur Tengah. Selama 1.400 tahun Kristen hidup di Timteng tanpa kesulitan dibawah pemerintahan Islam. Yahudi bermasalah di Eropa. Tapi Yahudi di negara Muslim tidak masalah. Karena adanya toleransi. Kerajaan Mogul yang Islam tidak konflik dengan mayoritas Hindu di India.Kita punya Pancasila yang begitu kuat, yang dirumuskan Bung Karno, menyiratkan sifat-sifat budaya Indonesia dengan latar belakang berbeda-beda. Kini banyak kekacauan karena modernitas yang merusak kehidupan sosial ekonomi. Ottoman Turki dulu juga damai. Sekutu mendorong Arab menyerang Turki, tapi mendirikan negara muslim untuk dijadikan jajahannya.
Indonesia perlu waspada, karena fundamentalisme/fanatisme/kebencianAda 800 orang Indonesia bergabung ISIS. Ada 1.000 orang Jerman bergabung ISIS, padahal di Jerman hanya ada 4 juta orang Muslim. Intoleransi tidak ada kaitannya dengan agama, tapi karena Iri dan dengki. Kita harus bekerja sama mencegah intoleransi. Di Tanjung Balai, kejadiannya langsung tersebar ke media sosial. Kita harus kebal dari hasutan. Kita mantap karena kebangkitan nasional Indonesia. Termasuk kebangkitan Islam bagian dari kebangkitan nasional.Kalau orang nasionalis, kebangsaan itu jadi dasar baik untuk komunikasi. Kita negara pluralis. Orang pedalaman tahu ada perbedaan bahasa dan agama.Pancasila memantapakan komitmen itu.
Agama tidak menjadi penyebab utama masalah. Mainstream agama-agama kita menyatakan dukungan terhadap NKRI dan Pancasila. Kita bisa bersatu. Tapi kekerasan selalu bisa muncul jadi harus diwaspadai. Berharap ada komitmen untuk mengharamkan kekerasan. Kita punya musyawarah. Kalau musyawarah tidak berhasil bawa ke pengadilan; tidak dengan kerusuhan dan kekerasan. Kekerasan di Mempawah Pebruari tidak boleh terulang. Gafatar ? Yang melakukan bukan teroris, tapi merupakan akibat hasutan.Yang paling penting komunikasi, 1961 waktu datang ke Indonesia Katolik tidak punya hubungan dengan NU dan Muhammadiyah.
Romo Mangunwidjaja mulai berkomunikasi.Minta Nurcholis Madjid mengajar di sekolahnya di Jogja. Kemudian muncul Gus Dur. Hubungan Kristen/Katolik dengan NU dan Muhammadiyah baik. Seminar di Depok duduk bersama dengan anggota FPI Depok. Di UUD tidak ada istilah mayoritas dan minoritas; tapi dalam kenyataan ada. Minimum harus peka terhadap perasaan mayoritas, tidak boleh jor-joran merasa hebat. Kalau muslim puasa orang Katolik tidak perlu ikut-ikutan puasa; tapi menghormati orang berpuasa. Bahkan HMI menawarkan makanan/minuman kepadanya; tapi dia tidak memakan/meminumnya.
Nuansa budaya mencerminkan mayoritas. Sumatera wajar mencerminkan budaya Islam; tapi tetap menjaga toleransi. Kita mantap demokratisnya pasca reformasi; setiap orang bisa menghayati agamanya tanpa menimbulkan sakit hati bagi pemeluk lain.

Penanggap :
KH. Betang
Tidak perlu mempertentangan agama dengan Pancasila. Pemahaman yang tidak benarlah yang mempersalahkan. Jangan menyamakan hal yang berbeda. Ukuwah fathonah dan ukuwah basariah. Peraturan Menteri tentang kerukunan beragama perlu disosialisasi.Mari menampilkan akhlak yang baik. Agama yang penuh kucuran rahmat dan barokah.

Bhikkhu Dhammakaro Mahathera
Pancasila adalah ideologi yang lengkap, lahiriah dan batiniah.Kita harus memperdalam maknanya.
- Sila 1, kehidupan di Indonesia bukanlah hidup sendiri, dengan ada perbedaan. Manusia bagian dari alam, oleh karena itu kita harus menjaga kelestariannya. Tuhan pencipta, pelindung dan berkah bagi manusia. Tuhan disebut Gusti ingkang maha kuwaos. Satu kandung saudara saja berbeda, demikian juga kebhinekaan.
- Sila ke 2
Manusia adalah titik tolak utama. Mahluk yang diberkati dengan pikiran. Berpikir sebelum bertindak. Beradab. Bangsa yang maju adalah bangsa  yang beradab. Menjalankan agama sebagai wujud kemanusiaan.
- Sila ke 3.
Falsafah guyub rukun ibarat bambu. Bangsa Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Saat lahir kita butuh pertolongan orang lain.Besatu, kuat, kokoh, suku, ras, budaya, dan beragam agama dan kepercayaan. Ibarat bangsa Indonesia sebagai kapal layar, ada nahkoda, ada kokinya, ada penyedia air minum, kebersihan, dan lain-lain, bersama-sama menjaga agar kapal terus berlayar.
- Sila ke 4
RT, RW saja ada yang mewakili. Musyawarah/perwakilan suatu keniscayaan. Yang terpilih/teruji yang jadi wakil kita. Kekerasan akan membawa bencana dan membawa kekerasan lain. Seseorang yang mengalami trauma harus dapat mengatasi masalahnya sendiri terlebih dahulu.
- Sila ke 5
Kadang-kadang kita sebagai anggota masyarakat, bisa sukses tapi suatu saat kita bisa juga down. Kondisi hati dan pikiran (chi) sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan dan lingkungan kita. Energi batin berpengaruh besar pada diri kita. Titik pangkal ada di diri kita masing-masing. Dalam kondisi bahagia menghadapi kesulitan apapun kita merasa ringan. Memahami agama dan menjalankan dalam kehidupan sehari akan menjunjung tinggi kemanusiaan, musyawarah dan mufakat.

Tanggapan :
Liliani Lontoh
Sebagai mahluk sosial kita harus bisa bertoleransi, menghormati ibadah orang lain. Hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pemimpin ibarat matahari menjadi panutan, ibarat angin akan diikuti. Jangan menganggap derajat kita tertinggi. Jangan menyamakan hal yang berbeda; dan jangan membedakan hal yang sama.Jangan paksakan bunga melati berbau mawar. Bagaimana membina keluarga yang sakinah.

Testimoni sebagai peserta SABDA angkatan pertama.
Kita harus berpikir positif, menghargai hak-hak orang lain. Kekeluargaan dan gotong royong. Tidak mudah terprovokasi.

Tanggapan :
Romo Andi
Memperdalam pengetahuan dan menjadikan kita sebagai umat yang meyakini Pancasila sebagai landasan. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengintensifkan perjumpaan, berkomunikasi, dengan umat agama lain.
Simposium ini sangat berharga.

Slide foto - foto selama acara

Xxx

Vvv

Diskusi "Bahas Segera RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk Menyelamatkan Pemilu Serentak 2019”

Diskusi

“Bahas Segera RUU Penyelenggaraan Pemilu
untuk Menyelamatkan Pemilu Serentak 2019”

Waktu :
Jumat, 19 Agustus 2016

Tempat:
Kedai Dua Nyonya,
Jalan Cikini Raya No. 27, Jakarta Pusat

Pemerintah dan DPR belum juga memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU) untuk Pemilu 2019. Padahal, akan banyak even-even politik (Pilkada) dan pergantiaan anggota KPU dan Bawaslu yang pastinya akan semakin mempersempit waktu pembahasan.
Pemerintah dan DPR mesti ingat, bahwa akan ada implikasi luar biasa jika RUU ini telat dibahas, dan mepetnya selesai pembahasan dengan tahapan Pemilu 2019 yang akan dimulai pertengahan 2017.

Narasumber :

• Prof. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI)
• Khorunnisa Agustyati (Perludem)
• Ahmad Hanafi (Indonesia Parliamentary Center)
• Veri Junaidi (KoDe Inisiatif)
• Sulastio (LSPP)
• Donal Fariz (ICW).

Penyelenggara :
Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu 

Ulasan Redaksi :

Khorunnisa Agustyati (Perludem)
Pembahasan UU Pemilu 2004 selesai 13 bulan. Penyelenggara Pemilu tidak punya waktu yang cukup untuk mempelajari dan mempersiapkan Pemilu. Idealnya 30 bulan sebelum Pemilu Serentak sudah ada UU nya. Meski sudah masuk prolegnas belum ada drafnya. Belum ada forum khusus, tapi hanya ada debat di media. Banyak agenda-agenda Politik yakni, Oktober 2016 rekruitment KPU. Pebruari 2017 Pilkada serentak. April 2018 penyelenggara Pilkada. Reses-reses DPR (September dan Desember). Waktunya sempit dan singkat. Khususnya bagi pemerintah perlu menyerahkan drafnya kepada DPR.

Ray Rangkuti (Lima)
Aspek ekonomi yang menjadi perhatian pemerintahan Jokowi. Penguatan demokrasi tidk terlihat. Misalnya melibatkan militer dalam pengamanan. Politik isu yang ditanggapi, tidak ada sistem. Imbauan kepada presiden untuk melakukan penguatan demokrasi.Soal kewajiban KPU untuk konsultasi ke DPR dalam membuat PKPU tidak/kurang aplikatif.
Perubahan teknis yang aplikatif pelaksanaannya dipaksakan. Berikan waktu yang cukup kepada KPU dan publik. Termasuk soal dapil, tata cara pengambilan suara. Lebih aman tidak direvisi kalau melihat sempitnya waktu. Tapi melihat perkembangan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi perlu ada revisi UU Pelaksanaan Pemilu.

Ahmad Hanafi (Indonesia Parliamentary Center)
Karena Parpol belum selesai mengevaluasi Pilkada sebelumnya, sehingga ragu memilih proporsional terbuka atau proporsional tertutup. UU Pemilu ini mengurus masalah hulu politik. Titik krusial DPR berkualitas ada di pencalonan dan Dapil. UU Pemilu perlu mengakomodasi Representasi perempuan, suku minoritas, suku terasing.
Ada 2 kecenderungan menguatirkan; pembahasannya cepat (seperti UU Tax Amnesty); pembahasannya tertutup. Banyak dilakukan di hotel-hotel. Pertaruhan untuk demokrasi.

Dewi Komalasari (KPI)
Pertahankan Proporsional terbuka, agar kesempatan perempuan maju tetap terbuka dan tingkat keterpilihannya meningkat. Berharap UU yang dihasilkan baik.Berharap UU Pemilu yang baru bisa bertahan lama masa berlakunya.Jangan ditanda tangani di saat dead line. Presiden jangan merespon hal individu seperti Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel; tapi memikirkan masalah berskala global dan nasional.
DPR jangan hanya menunggu draf UU Pemilu tapi perlu proaktif untuk mengingatkan pemerintah. Kalau perlu membentuk Pansus untuk membahas UU Pemilu. Anggota DPR perempuan disayangkan tidak banyak di Komisi II DPR yang berwenang membahas UU Pemilu ini.

Benny
Taat asas, tertib melaksanakan pemerintahan. Jangan sampai pelaksanaan pemilu ala kadarnya.Pasal 5 UU No. 11/2012 sebuah UU harus taat asas. Miskin sosialisasi. Masih akan perdebatan teknik. UU Pemilu Serentak perlu segera disahkan. Asas kesesuaian/harmonisasi. Kalau berlarut-larut bisa berbahaya dan jauh dari harapan. Pemilu yang demokratis dan sekaligus implementatif. Presiden jangan lalai. Jangan sampai ada gugatan di 2018. Tugas DPR mengingatkan presiden dan memanggil pemerintah dalam membuat UU Pemilu Serentak.

Sulastio (LSPP)
Sudah mendatangi KSP dan Kemendagri untuk mengingatkan. Janji Nawacita 2 menyangkut soal demokrasi. Taruhan bagi presiden dan DPR.Dari Prolegnas 44 RUU baru selesai 11 UU. Kali pertama kita menyelenggarakan Pemilu Serentak. Selalu rawan konflik kepentingan. Karena anggota DPR juga mewakili partai.
Jangan sampai ada politik dagang sapi. Waktu yang panjang dan longgar akan memberikan kesempatan bagi publik membahasnya. Memberi kesempatan kepada Bawaslu dan KPU untuk menyiapkan Pemilu dengan baik.

.

Diskusi Publik “Cawagub Ideal Untuk Ahok, Siapa ?

Diskusi Publik

“Cawagub Ideal Untuk Ahok,
Siapa?

Waktu :
Kamis, 18 Agustus 2016

Tempat :
Fountain Bar, Lobby The Acacia Hotel

Pembicara :

• Dr. Ace Hasan Syadzily (Juru Bicara Tim Pemenangan  Partai Golkar)
• Sirojudin Abbas, Ph.D. (Peneliti SMRC)
• Abdul Hakim MS, S.Ip, M.Si. (Pengamat Karakter dan Media)
• Rizkie Maulana Putra, S.Kom, M.SM. (Muda Mudi Ahok).

Moderator :
Dewi Batubara.

Penyelenggara :

• Nia Dahliana, SE (Ketua Pelaksana)
• CC:Basri Baco (Ketua Ormas MKGR DKI Jakarta)
• Afriadi Rosdi (Sekretaris Ormas MKGR DKI Jakarta)

Ulasan Redaksi :

Kata Sambutan :
Mia Dahlia (Ketua Panitia)
Diskusi pilkada DKI seksi, sehingga jadi bahasan di Sulawesi dan Kalimantan. Kata Sambutan Afriadi Rosdi (Sekretaris Ormas MKGR DKI Jakarta).
Acara diskusi akan menjadi bulanan dengan tema berbeda sesuai keadaan aktual.

Dr. Ace Hasan Syadzily
Parpol yang telah mendukung Ahok, Golkar; Hanura; Nasdem. Ahok akan maju dari jalur parpol. Parpol sebagai instrumen, untuk menjaga stabilitas pemerintahan bila Ahok terpilih sebagai gubernur. Peluang besar bagi Ahok untuk menjadi gubernur terpilih di 2017.
Deklarasi kekeluargaan sudah mengempis. 24 kursi dari 3 parpol sudah cukup. Dari perspektif pemerintahan idealnya Ahok didampingi orang yang bisa melengkapi Ahok.59%. Masyarakat puas dengan kinerja Djarot, yang artinya pemerintaan DKI dibawah Ahok-Djarot. Kinerja keduanya cukup baik.
Golkar sejak awal tidak punya cawagub, terserah kepada Ahok. Ahok diberi ruang untuk bekerja dengan baik. Djarot memberi kontribusi. Parpol pendukung tidak/belum mengajukan cawagub.
- Dari aspek politik, pertemuan Megawati dengan Ahok kemarin adalah sinyal politik yang baik. Gubernur adalah jabatan politik, harus ada kekuatan politik yang mendukung (mem back up) Ahok. PDIP kemungkinan akan mendukung Ahok, dan ini modal besar bagi Ahok.

Sirojudin Abbas, Ph.D
- sementara ini hasil survei Juli 2016 Ahok unggul. Jaraknya dengan pesaing kedua 30-40%.
- Majunya Ahok melalui parpol ada pro dan kontra. Ada pengelompokan parpol.Posisi cawagub krusial. Ahok tidak leluasa memilih cawagubnya. Tahun 1684 Abraham Lincoln yang pertama membuat pemilihan cawapres penting, Johnson membantu pemenangan di daerah Selatan  USA. John F Kennedy memilih Lyndon Johnson sebagai cawapres karena sebagai imigran Irlandia dan Katolik. Lyndon Johnson senator kawakan beragama Kristen.
Paket pasangan -SBY-JK. JK adalah sipil dari wilayah Indonesia timur; beragama Islam, though master, delivery tugas baik.
- Jokowi-Ahok. Jokowi orang baru, dari kampung, halus, Islam, jago negosiasi. Ahok, minoritas, support finansial, tegas, kristen, elitis. Diskusi pemilihan demokratis selalu mempertimbangkan aspek penting wakil.
- Fungsi penyeimbang. Aspek elektroral geografis. Aspek demografis gender, usia, pendidikan, agama.
- Ideologi. Calon populis butuh wakil yang elitis. SBY-JK. JK elitis.
- Psiko sosial. Obama saat maju diragukan kemampuannya. Jokowi pengusaha mebel. Obama memilih tokoh senior Joe Biden sebagai wakil. Begitu juga Jokowi memilih JK yang berpengalaman.
- Elektoral blok. Ada kelompok Batak, kelompok Makassar, pengusaha warteg, dan sebagainya. Prospek wakil bisa menguntungkan.
- Aspek government. Kemampuan memerintah.
Personality wakil harus complementer. Keseimbangan Posisi baik dan posisi buruk. Jokowi baik hati, rendah hati, mudah didekati. Ahok tegas, penggebrak, pemarah. Political Skill dimainkan dengan baik oleh Joe Biden dan Lyndon Johnson sebagai wapres. Termasuk hubungan baik dengan parlemen. Untuk memastikan kebijakannya berjalan. Political skill Ahok jelek sekali, hubungan dengan DPRD dan parpol jelek.
Djarot sebagai pelengkap yang baik. Managerial skill, kemampuan Djarot memanage pegawai DKI. Jokowi tidak punya mangement skill yang baik di awal pemerintahannya. Pemimpin visioner punya problem bagaimana menjankan menjadi program. Ahok bagus menjalan merit system, tapi caranya yang meledak-ledak akan diimbangi Djarot. Ahok punya keunggulan elektoral yang vulnerable tapi rentan digoyang. Karena fondasinya lemah. Yang suka kurang dari 70%. Perilaku pemilihnya. 53-58% dari pemilih Ahok seperempatnya adalah pendukung lemah. Pemilih DKI 50%nya baru akan memutuskan pilihan 1-2 minggu sebelum hari pemilihan.
Sumber kerentanan. Etnik dan agamanya minoritas. Kesan masyarakat Ahok tidak pro rakyat. Ada kesan kurang bersih dari korupsi. Kriteria wakil Ahok. Aspek elektoral. Ahok orang Belitung. Wakilnya orang yang berasal dari Pulau Jawa. Sisi demografi, pria/wanita yang dewasa. Wakil yang mewakili etnis mayoritas. Ahok pilih wakil yang dekat parpol pendukung.
Ahok dikesankan elit dari ekonomi menengah atas. Wakilnya sebaiknya kelas menengah bawah. Cari wakil yang Populis dan memberi Rasa aman rasa tenang
- Aspek governanace. Ahok punya skill. Wakil nya seorang yang soft, deal maker. Ahok Lack of detail. Pilih wakil yang detail. Ahok cenderung mendominasi.

Abdul Hakim MS, S.Ip, M.Si
- Ahok menjadi balon satu-satunya yang unggul jauh. Tingkat kepuasan 60%. Kerawanan keterpilihan, kemacetanan atasi pengangguran.
- Ahok sebagai petahana menguntungkan. Petahana yang maju lagi probabilitas keterpilihan di daerah berpenduduk diatas 1 juta tinggi. Parpol pendukung 24 memadai. Ahok juga mungkin didukung PDIP. Gerbong pendukung akan semakin gemuk jika PDIP gabung. Dukungan kepada Ahok mengharapkan dukungan PDIP. Supaya mantap. Karena apabila salah satu parpol pendukung berbalik badan Ahok akan gagal menjadi gubernur. Jadi Ahok sangat mengharap dukungan PDIP.
Seandainya PDIP tidak mendukungnya, meski dengan 3 parpol tidak berarti prospek kemenangannya rendah. Di DKI harus meraih diatas 50% untuk keluar sebagai pemenang pilkada. Ada beberapa faktor ganjalan. Ahok memiliki sedikit kelemahan di komunikasi politik yang sering memilih diksi yang menyakiti dan kontroversi. Bahasa verbal, dan pilihan kata yang salah bisa fatal.
Pemilu 2004 pilihan kata Taufik Kiemas (Jenderal kok kaya anak-anak) menyebabkan SBY menang. Dan juga bahasa tubuh Mega terhadap SBY yang kurang tepat. Semua petahana cenderung elektabilitasnya tinggi. Saat ini karena Ahok tidak punya lawan sebanding. Semua keunggulan Ahok tidak menjamin Ahok akan menang dengan mudah.
Posisi siapa yang mendampingi Ahok sangat krusial. Siapakah ? Wakil yang akan dipilih adalah orang PDIP. Yang bisa melengkapi kelemahan Ahok. Semua kriteria wagub ada di pribadi Djarot. Siapapun yang diajukan oleh PDIP pasti akan disetujui Ahok.

Rizkie Maulana Putra, S.Kom, M.SM.
Idealnya wakil Ahok adalah seseorang yang melengkapi. Dari sudut pandang independen pak Heru. Dari jalur politik mewakili mayoritas, suku, agama, dukungan partai. Djarot adalah pilihan ideal. Cara kerja dan mental Djarot baik. Harus visinya sama dengan Ahok. Harus tipe eksekutor.
Kelemahan Pemerintah Provinsi DKI adalah eksekusi. Ahok cukup fenomenal. Wakil Organda DKI berterima kasih kepada Ahok yang bisa membuat perubahan birokrasi 180 derajat. Ahok selalu dikatakan kafir. Ada ceramah di masjid yang mengatakan ABA -  Asal Bukan Ahok. Masalah agama selalu mengemuka.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Konferensi Pers FITRA “Menjelang Pembacaan Nota RAPBN 2017"

Konferensi Pers
FITRA

“Menjelang Pembacaan Nota RAPBN 2017"

Waktu :
Senin, 15 Agustus 2016

Tempat :
Bakoel Koffie Cikini

Narasumber :

• Yenny Sucipto (Sekjen FITRA)
• Dani (Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia ( AEPI ) 
• Abdul Halim (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan =KIARA) 
• Ridwan Darmawan (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

 FITRA mengadakan konferensi pers ini menjelang Pembacaan Nota RAPBN 2017 (17/8/2016) oleh Presiden. Mewujudkan Keuangan Negara Yang Merdeka : Dari Ancaman Defisit, Pro Investasi, Utang Luar Negeri dan Kebijakan Fiskal yang Tidak Pro Rakyat.

Ulasan Redaksi :

Apung Widadi (Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran = FITRA)
APBN bentuknya UU, harus ada partisipasi publik.
Ada beberapa catatan. Melihat arah APBN 2017. Menkeu
- Pembenahan fiskal.
- Penggunaan anggaran
- Kebijakan Pembangunan untuk mendorong pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan.
Apa sesuai Nawa Cita ?.APBN versi menkeu baru.PMN di BUMN besar sekali.
- pendapatan keuangan negara. Asumsi sektor pajak ? Apa tetap RP 1500 T ? Perhitungannya harus realistis. Kinerja perpajakan biasa-biasa saja atau hanya mengandalkan Tax Amnesty ?
Sri Mulyani melakukan penghematan APBN RP 133 Triliun. Tax Amnesty kebijakan yang salah. Kebijakan yang nampaknya akan gagal.Penerimaan pajak umum. Pegawai pajak lebih fokus menangani deklarasi Tax Amnesty dan repatriasi aset. Target penerimaan pajak Desember 2016 akan mengalami kekurangan. Karena konsentrasi petugas pajak terpecah. Sampai saat ini repatriasi dana baru RP 10an Triliun. Jangan sampai UU Tax Amnesty direvisi waktu berlakunya. Sudah RP 115 T dalam 2,5 tahun terakhir Penyertaan Modal Negara masuk ke BUMN yang tidak transparan. Tidak masuk ke BUMN yang bukan prioritas, tetapi masuk ke BUMN infrastruktur. BUMN untuk menarik investor. Akan ada holding BUMN. Kalau sudah holdging akan go public lagi. Sehingga dimiliki swasta.2015 pemerintah memotong Rp. 50 T APBN ke semua Kemen/Lembaga. Dana Alokasi Khusus infrastruktur rawan buat bancakan elit.
Belanja publik akan ditingkatkan. Amanat UU belanja kesehatan belum 5%. Belanja sosial dan pendidikan bentuknya kartu. Ada kartu BPJS palsu. Harapannya Lapindo dapat hampir RP 1T. Bahkan berjanji mau mengurangi bantuan pendidikan. Hutang sudah RP 3.400 Triliun. Cicilan bunga hutang membebani APBN (RP 156 Triliun). Rejim Sri Mulyani rejim World Bank. Ketika jaringan hutang luar negeri mentok. Sri Mulyani yang punya koneksi diangkat jadi Menkeu. Penghematan APBN. Daripada Tax Amnesty, negara punya piutang dari bank likuidasi RP 10 Triliun, Piutang BPPN RP 76 Triliun. Tax Amnesty diutamakan untuk repatriasi dana; tapi programnya banyak di Dalam Negeri. Mengapa Jokowi tidak sosialisasi Tax Amnesty ke Singapura ?

Abdul Halim
Fokus pada urusan kelautan dan perikanan.
Sejak 2015 realisasi pendapatan negara turun, Penerimaan Negara Bukan Pajak turun, 2015. Target RP 578 Miliar realisasinya Rp 79,3 Miliar. Target 2016 RP 693 Miliar sampai  Juli 2016 baru tercapai RP 160 Miliar. Perlu mematok target yang realistis. Perijinan perikanan, 60% kapal sulit mengurus perijinan. Target menteri keuangan APBNP 2016 metode perhitungan PNBP Kelautan dan Perikanan. Kenaikan tarif pajak yang terlalu besar (lebih 300%). Pungutan pajak hasil perikanan dipungut di depan padahal UU nya dipungut di belakang. Minta peraturan direvisi.
Sumber pendanaan perikanan dan keautan berasal dari hutang. Yang perlu dilakukan pengetatan anggaran. Modus defisit anggaran justru terjadi 2016 sebesar RP 2,8 Triliun. Kementerian Kelautan dan Perikanan anggaran kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Realisasinya bukan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Penyertaan modal negara, di Perikanan Nusantara RP 29,4 Triliun.

Ridwan Darmawan
Secara logika Tax Amnesty bertentangan dengan kepatuhan membayar pajak. Penghapusan law enforcement terhadap pengemplang pajak. Tidak sesuai Nawa Cita khususnya penegakan hukum. Pemangkasan anggaran RP 100 Triliun. Optimalisasi PNBP, BUMN, PMN. Penegakan hukum PNBP Freeport. Tahun 2003 royalti emas 3,75%. Freeport hanya bayar royalty 1%.
Ada perbedaan perlakuan penegakan hukum PMDN vs PMA.Prioritas optimalisasi PNBP bukan Tax Amnesty. Rencana Kerja Pembangunan 2017, anggaran yang kredible.Uang mengikuti fungsi/program. Anggaran kesehatan minimal 5% sesuai UU. Penggunaannya ? Rencana prioritas kedaulatan pangan. Desa Mandiri Benih. Tidak ada duplikasi antar kementerian dan lembaga. Memacu infrastruktur untuk memacu perekonomian dan kesejahteraan.Perlu konektivitas antar rakyat, NGO, pembangunan infrastruktur betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



NOMagz.com

Diskusi Media “Indonesia’s Economy : Review on Finansial and Banking Sector”

Diskusi Media

  “Indonesia’s Economy :
Review on Finansial and Banking Sector”

Waktu :
Senin, 15 Agustus 2016

Tempat:
Gedung Yustinus Lt 15 Kampus Unika Atma Jaya Semanggi.

Menghadirkan :

• Boediono (Wakil Presiden RI ke -11)
• Muliaman Hadad (Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) 
• Anggito Abimanyu (Kepala Ekonom PT BRI) 
• Denni Puspa Purbasari (Kepala Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis) 
• A Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya)

Penyelenggara :

• Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya 
• Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 
• Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA)

Acara ini terinspirasi dari buku karya Boediono "Ekonomi Indonesia; Dalam Lintasan Sejarah", yang membahas mengenai sejarah Indonesia yang menunjukkan sasaran ekonomi ditentukan oleh sasaran politik.

Dikarenakan pentingnya sektor perbankan dan keuangan di Indonesia dalam menciptakan stabilitas kondisi ekonomi.

Acara ini merupakan bagian dari Talk Series Road to Nobel Lecture “The Prospects for Global Financial Stability” yang akan diselenggarakan pada 22 Februari 2017 dengan menghadirkan Robert F. Engle peraih Nobel Ekonomi dari New York University

 

INDONESIA’S REVIEW: REVIEW ON 

FINANSIAL AND BANKING SECTOR

Jakarta, 15 Agustus 2016 – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) menghelat acara “Indonesia’s Economy: Review on Finansial and Banking Sector” oleh Boediono, Wakil Presiden RI ke-11, pada Senin (15/8) di Kampus Unika Atma Jaya Semanggi. Acara ini, juga menghadirkan narasumber Muliaman Hadad (Komisioner Otoritas Jasa Keuangan), Anggito Abimanyu (Kepala Ekonom PT BRI), Denni Puspa Purbasari (Kepala Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis), dan A Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya).

“Acara ini terinspirasi oleh buku yang ditulis Pak Boediono dengan judul Ekonomi Indonesia; Dalam Lintasan Sejarah, yang memaparkan bagaimana dinamika perekonomian kita mulai abad 17 hingga kini. Sejarah selalu berulang dan ada banyak kemiripan situasi, mulai dari soal relasi ekonomi dan politik, hingga bagaimana krisis terjadi dan ditangani. Pada dasarnya, semua pengalaman menangani persoalan ekonomi, termasuk krisis, sudah kita miliki. Tinggal bagaimana kita mau belajar dari sejarah dan pengalaman masa lalu tersebut,” ungkap A Prasetyantoko selaku rektor Unika Atma Jaya yang juga seorang ekonom.

Ia menambahkan, khusus mengenai sektor keuangan dan perbankan, pengalaman menyelamatkan Bank Century ketika terjadi gejolak perekonomian pada 2008 menjadi sangat menarik, karena Pak Boediono adalah salah satu aktor utamanya. Seperti dijelaskan pada Bab 9 dalam buku, krisis mengundang respons politik (berupa kebijakan) dan implikasi politiknya ternyata begitu panjang, bahkan mungkin hingga hari ini. Dari pengalaman itu, kita banyak sekali belajar tidak hanya mengenai risiko finansial dan implikasi sektor perbankan, tetapi juga dinamika politik yang menyertainya. Risiko tak hanya membutuhkan kemampuan teknokratik untuk menanganinya, tetapi juga kemampuan politik. Pelajaran sangat berharga bagi bangsa ini.

Acara ini sendiri merupakan kick-off dari rangkaian panjang seri diskusi yang digelar Unika Atma Jaya menyongsong perhelatan besar Kuliah dari Penerima Nobel Ekonomi (Nobel Lecture) di bidang risiko keuangan dan krisis. Tema yang selalu relevan hingga hari ini. Jika buku Boediono memberikan perspektif historis, dan juga politis, Nobel Lecture akan mengulas dimensi teknis-teknokratik dalam perspektif global dari risiko keuangan dan krisis. Pada 22 Februari 2017, di Gedung Yustinus 15 ini akan berlangsung kuliah mengenai “The Prospects for Global Finansial Stability” oleh Robert F. Engle peraih Nobel Ekonomi dari New York University (NYU) - Stern School of Business. Kegiatan ini diselenggarakan berkat kerja sama Unika Atma Jaya dengan International Peace Foundation (IPF), sebuah organisasi internasional non-pemerintah dan nirlaba yang bertujuan mendukung kegiatan-kegiatan perdamaian dan pencegahan konflik.

“Terdapat tujuh kali talk series dan satu kali workshop yang diadakan sebulan sekali pada senin minggu kedua pukul empat sampai enam sore dengan tema seputar keuangan dan perbankan, serta menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi dan akademisi. Acara talk series pertama telah dimulai bulan Juli, dan berakhir di bulan Maret 2017,” jelas Valerie Selvie Sinaga, selaku ketua panita acara.

Maka, sinergi dengan acara tersebut, Unika Atma Jaya dengan posisi strategis di Semanggi mendedikasikan diri sebagai kampus Center for Nation Development, menghadirkan School of Business and Economics dengan jurusan Magister Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Terapan, dan Administrasi Bisnis.
.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Talkshow POLEMIK “Tensi Tinggi Pilkada DKI"

Talkshow
POLEMIK RADIO SINDOTRIJAYA NETWORK

“Tensi Tinggi Pilkada DKI"

Waktu :
Sabtu, 13 Agustus 2016

Tempat :
WARUNG DAUN,
Jln. Cikini Raya, 26, Jakarta Pusat

Pembicara :

• Agung Setiarso (Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS DKI Jakarta)
• Hendri Satrio (Pengamat Politik Universitas Paramadina)
• Mayjen TNI (Purn) Prijanto (Wakil Gubernur DKI Periode 2007-2012)
• Honey Anissa Abdullah (Juru Bicara Muda Mudi Ahok)
• Sherly Anavita (Koordinator JAKlovers)

Moderator :
Pangeran Ahmad Nurdin (Koran Sindo)

Produser :
Doly Ramadhon (Sindotrijaya FM)

Ulasan Redaksi :

Agung Setiarso
 Pilkada DKI Jakarta barometer Pilkada Indonesia. PKS mengajak parpol lain bergabung. Calon yang mau dimunculkan ibu Risma. Dari koalisi partai kekeluargaan. PKS sudah dekat dengan Risma karena mendukungnya di Pilkada Surabaya. Menginginkan sosok yang setara dengan petahana. Semakin Risma menolak semakin kesengsem PKS kepada Risma. PKS siap dijadikan kendaraan Risma untuk menjadi gubernur DKI.
Sangat kecil PDIP mendukung Ahok. Tidak ada mekanisme formal Ahok didukung PDIP. Tidak ada yang tidak mungkin di politik. APBD DKI sangat besar 10x Surabaya, wajar Pilkada DKI ditangani DPP Parpol. Bisa saja Ahok bergabung ke PDIP. Kalau ada 3 calon ada 2 putaran. Jika Ahok tidak bergabung akan ada 3-4 calon di Pilkada DKI.
Kemungkinan besar PDIP tidak mengusung Ahok. Koalisi bergabung PDIP, atau ada koalisi di luar PDIP. Ada dua jenis parpol, Parpol ideologis ((PDIP, PKS) dan ada parpol pragmatis. PDIP parpol petarung yang berjuang dari bawah. Hanya keajaiban Ahok didukung PDIP. Hanya Bu Risma yang setingkat Ahok.

Hendri Satrio
Dugaan akhirnya Ahok-Djarot lagi yang didukung PDIP. Sebuah dramaturgi yang dimainkan PDIP.Calon yang dimajukan Risma, Ridwan Kamil. Nama lain yang disebut Sandiaga Uno, Rizal Ramli, Anies Baswedan, Risma, Djarot, Hidayat Nurwahid, Moh Idrus,Yudi Chrisnandy. Apakah Ahok sekuat itu ?
Kalau salah satu  parpol pendukungnya membatalkan dukungannya, Ahok bisa batal ikut Pilkada DKI. Ahok gubernur baik, tapi memberi kesempatan kepada calon lain berkompetisi. PDIP ingin menang 100%, masalahnya Ahok bukan anggota PDIP. PDIP bagus dan berhasil dalam pengkaderan dan pernah sebagai partai penguasa. Siapapun yang dicalonkan PDIP akan menjadi calon terkuat karena PDIP punya pendukung terbanyak. Jangan-jangan karena ingin menang 100%, jadi syaratnya Ahok masuk PDIP. Pemilih muda 30%.
Fenomena DKI akan ditiru wilayah lain. Ada tiga kelompok, yaitu Pro Ahok, Bukan pro-Ahok, Terserah/Netral. Melihat Jakarta untuk Pemilu 2019. Dinamika politik DKI memang dinamis. Polemik Ahok ke Bu Risma sebagai taktik Ahok untuk mengurangi persaingan. Siapapun yang menjadi cagub DKI akan menghadapi tensi politik yang tinggi. Semua keputusan PDIP ada di tangan bu Megawati.
Pilihan PDIP belum tentu Risma lalu siapa cawagub. Jangan abaikan parpol lain yang juga punya jurkam hebat,( SBY, Prabowo). Ahok melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang gubernur. Sah saja Ahok melakukan pencitraan seperti yang dilakukan Jokowi. Drama yang dimainkan PDIP, loyalitas pendukungnya 70%. Ahok berkinerja baik dan memberikan standar kualitas yang baik bagi seorang gubernur. Parpol harus menyiapkan kadernya; kalau tidak mampu melakukan pengkaderan sebaiknya parpol bubar saja. Warga DKI adalah pemilih rasional.

Sherly Anavita
Drama politik kini justru membuat kaum muda bergairah.
Ada 4 faktor penentu :
- Bagaimana masyarakat Surabaya ?
- Bagaimana masyarakat DKI Jakarta ?
- Bagaimana sikap Bu Risma ?
- Bagaimana sikap Parpol ?
Kalau tidak ada calon lain akan membuat kompetisi kurang seru. Bu Risma dicalonkan sebagai walikota Surabaya hanya dua minggu sebelum pelaksanaan Pilkada. JAKlovers tidak dibiayai oleh siapapun; gerakan independen murni. Fokusnya Risma mau dicalonkan jadi cagub soal parpol pendukung tidak masalah. Yang menjadi pertimbangan utama Risma adalah sikap amanah dan masyarakat Surabaya. Sebetulnya Risma tidak mau jadi pemimpin karena tanggung jawabnya berat. Metode Risma merangkul dan konstruktif. Sedang penentang Ahok cenderung jadi musuh Ahok.
PDIP yang mendukungnya jadi cawagub DKI dipasangkan dengan Jokowi di 2012. Harga diri terpenting bagi seorang pemimpin adalah penting. Pragmatisme menurunkan harga diri. Pemimpin adalah panutan. Berharap Mega menjadi contoh bagi orang muda, dalam menjaga marwah. Baik atau buruk tergantung kepalanya. Berharap bu Risma menjadi panutan. Berharap JAKlovers dan masyarakat DKI bersama-sama mendukung Risma.

Mayjen TNI (Purn) Prijanto
Ibu Mega sebagai anak kandung, tidak akan mengecewakan Soekarno.
- Ada harga diri yang disinggung Pak Ahok
- PDIP sudah mengakar.
- PDIP dari waktu ke waktu selalu mendengar suara wong cilik.
Ada nada menantang Ahok ke PDIP. Kalau PDIP mau mengusung Ahok harus tanya/ijin Teman Ahok. Tiga Parpol pendukung cukup. Kantor PDIP Lenteng Agung ada ruang khusus yang mengolah data. PDIP partai solid, kadernya militan.PDIP konsisten. Ahok melompat dari satu partai ke partai lain. Di Pemilihan Presiden 2014, tidak ada tokoh parpol yang tidak ke rumah Mega di jalan Teuku Umar. Bagaimana Setya Novanto mengajak bu Mega berfoto di Rakernas Golkar.
Sikap inkonsistensi Ahok dalam berpolitik dan hukum. Kutu loncat. Menuntut Foke Cuti, tapi kini Ahok menolak Cuti. Pelarangan dan pembolehan PKL. Oportunis. PDIP menyerap aspirasi rakyat. Karakter ideal Jujur, bersih, tegas, cergas, beradab. Pencitraan bisa dilakukan dengan membayar media. Banyak faksi di PDIP. Pasangan yang mungkin diusung selain Ahok-Heru, yaitu Risma-Djarot, Risma-calon lain.

Honey Anissa Abdullah (Juru Bicara Muda Mudi Ahok).  Batal hadir.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com