News and Opinion (NO) Magazine: Seminar Peradaban "11 Langkah Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo"

Kamis, 26 Mei 2016

Seminar Peradaban "11 Langkah Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo"

Seminar Peradaban

"11 Langkah Kebijakan Ekonomi
Presiden Joko Widodo"

Waktu :
Kamis, 26 Mei 2016

Tempat :
Auditorium Nurcholis Madjid - Universitas Paramadina,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 97 - Jaksel.

Pembicara :

Prof. Dr. Anwar Nasution
Prof. Dr. Taufik Abdullah
Dr. Ir. Arif Budimanta

Penyelenggara :

Institut Peradaban Prof. Dr. Salim Haji Said, MA, MAIA
Yayasan Wakaf Paramadina
Pusat Studi Kelirumologi .

Ulasan Redaksi :

Prof. Dr. Anwar Nasution
Bagaimana dampak 11 paket ekonomi ? Satupun tidak jalan dan mengecewakan. Tidak menyerap tenaga kerja, tidak meningkatkan ekspor. Kalifah Abubakar menyerang kaum muslim yang tidak berzakat dan yang tidak membayar pajak. Nasib jelek kita alami karena perilaku yang tidak sesuai. Ihram, jilbab, tasbeh, sajadah semuanya buatan Tiongkok.Kebijakan pemerintah kurang tepat. Sampai saat ini ekspor kita masih seperti jaman VOC. Misalnya Kelapa sawit, mengirim TKI/TKW ke luar negeri. Baik fiskal maupun moneter. Termasuk para menteri rezim Jokowi tidak sebaik menteri jaman Soeharto. Dulu berhutang kepada World Bank, kini berhutang kepada pasar keuangan yang berbunga tinggi.Komponen kebijakan stabilisasi perekonomian.
Kebijakan moneter. Deflasi bukan karena kehebatan Jokowi tapi turunnya harga komoditi dunia. Tingkat suku bunga Indonesia tertinggi di dunia. 50% perbankan dikuasai 4 BUMN dan bank BUMD. Rupiah bergerak seperti yoyo seperti terkena malaria. Rupiah tak laku di Mekah dan Madinah. 40% pembeli Surat Utang Negara adalah jangka pendek. Pasar dana pensiun dan asuransi dikuasai asing. Misal Manulife, AXA. Ongkos angkut Jakarta-Pontianak lebih mahal ongkos Jakarta-Hong Kong.Pembayar pajak baru 13% dari total penduduk. P2K didanai sadokah Australia. Keuntungan BUMN hampir tidak ada. Martabak membutuhkan minyak sawit jadi harusnya kita jual minyak sawit ke India dan Banglades. Kredit BI pada pemerintah.
Administrasi tidak baik, aturan hukum belum berjalan, otonomi daerah tanpa persiapan. Memperbaiki tata hukum. Melindungi hak milik individu. Ekonomi Islam juga kapitalis. Kontrak perjanjian harus ditepati. Kepastian hukum. Perbaikan BUMN/D. Jangan terus menerus menjadi UKM. Dari Dubai bisa memperluas pasar ke Afrika (Kenya) dan Asia Barat. Meningkatkan sistem pemerintahan Pemberantasan korupsi.

Dr. Ir. Arif Budimanta (Waket Komite Ekonomi dan Industri Nasional)
"Langkah Kebijakan Presiden Joko Widodo"
Potret daya saing negara ASEAN. Posisi Indonesia di nomor 7 untuk easy of doing business. Tujuan Paket Kebijakan Ekonomi. 3 langkah paket kebijakan ekonomi. Tujuan dan bentuk deregulasi. Paket Ekonomi yang telah dikeluarkan. Rekapitulasi penyelesaian paket kebijakan ekonomi I-X. Terjadi penurunan angka pengangguran Pebruari 2016 dibanding Pebruari 2015.
Ada pertumbuhan PDB berdasar harga konstan 2010 di TW I 2016 (4,92%) dibanding TW I 2015 (4,73%). Prospek implementasi. Kelemahan kita adalah "koordinasi" sehingga perlu debirokratisasi dan continuous improvement. Revolusi mental, kerja keras. Likuiditas keuangan; budidaya uang. Manfaat belum dirasakan maksimal apalagi ekonomi global yang belum membaik. Mental birokrasi juga penentu keberhasilan. Pemerintah menanggung asuransi kesehatan; program Indonesia Pintar; program kesejahteraan. Prioritas membangun Infrastruktur.

Prof. Dr. Taufik Abdullah
Kini kita tertinggal dari Korsel. LIPI dan Akademi Ilmu Pengetahuan dikurangi anggarannya.Ada 6 parpol yang baru didirikan. Untuk apa parpol baru? Fakta dinamika sejarah di tahun 1950an. Demokrasi terpimpin ada unsur otoriter. Tidak ada Pemilu. Gaya bicara demokrasi terpimpin serba hiperbol. Jaman Orba semua ditentukan oleh presiden. Ada Kursus P4; eufemisme yang lembut. Pelacur = Wanita Tuna Susila; penganggur = tuna karya. Hiperbol maupun eufemisme mengaburkan fakta. Hiperbol menimbulkan pertentangan. Eufemisme memunculkan ketidak percayaan. Kita belum terbebas dari akibat hiperbol dan eufemisme. Terjadi disconnect. SBY melakukan pencitraan karena adanya ketidak percayaan.