News and Opinion (NO) Magazine: Seminar Publik "Persaingan Usaha dan Kebijakan Ekonomi dalam Kerangka Reformasi Regulasi di Indonesia"

Rabu, 23 Maret 2016

Seminar Publik "Persaingan Usaha dan Kebijakan Ekonomi dalam Kerangka Reformasi Regulasi di Indonesia"

Seminar Publik

"Persaingan Usaha dan Kebijakan Ekonomi
dalam Kerangka Reformasi Regulasi
di Indonesia"

Waktu :

Rabu, 23 Maret 2016

Venue :
Gedung Pakarti Centre CSIS,
Jl Tanah Abang III No 23-27 Jakarta Pusat

Sambutan Pembuka :

Philips J. Vermonte (Direktur Eksekutif, CSIS)
M. Syarkawi Rauf (Ketua KPPU)
Holly Bailey (2nd Secretary, Prosperity and Climate Change & Energy Section. Kedutaan Besar Kerajaan Inggris)

Keynote Speech :

Edy Putra Irawady (Deputi V Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian RI , Pemaparan Peta Jalan Pengarusutamaan Prinsip Persaingan Usaha)
Haryo Aswicahyono (Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS)

Pembicara Diskusi Panel :

Taufik Ariyanto (Direktur Merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
Achmad Shauki (Ekonom Senior, Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)
Akbar Djohan (Sekretaris Jendral, Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia)

Moderator :
Yose Rizal Damuri (Ketua Departemen Ekonomi CSIS)

Penyelenggara :
Centre for Strategic and International Studies

ULASAN REDAKSI

Sambutan Pembuka :
Philips J. Vermonte
Adanya kemajuan teknologi mengubah peta persaingan. Destructive Economic tergambar didemo para sopir kemarin pagi di Jakarta.Peran negara dalam mengatur persaingan usaha sudah ada 1912.Sebuah kebijakan terkait market harus diputuskan.Pemerintah Indonesia mengakui adanya kelambatan dalam mengantisipasi perubahan teknologi.

Sambutan :
M. Syarkawi Rauf
Kalau bisnis/pemerintah mau tumbuh berkelanjutan mereka harus mengadopsi kemajuan teknologi. Tidak melulu mengandalkan Sumber Daya Alam. Productivity growth melalui kompetisi.Revolusi informasi yang berpengaruh terhadap business model. Predatory pricing, seolah-olah Uber dan Grab-Bike mau menghapus moda transpor yang sudah ada.Padahal pajak mobil plat hitam lebih tinggi dibanding mobil plat kuning.Regulasi tarif bawah penyebab tidak bersaing; menjadi disinsentif.Juga di tiket pesawat dan asuransi, serta di Bursa Efek Indonesia.Bursa Komoditi Pemerintah juga mengusulkan tarif bawah, karena kalah bersaing dengan Bursa Komoditi Swasta.Suarakan bareng-bareng untuk membuat perubahan kebijakan fundamental. Sumber masalah adalah regulasi. Misal 99% bawang putih impor. Regulasinya dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan bukan melindungi petani.
Kompetisi bisa menjadi mainstream :
1. Advokasi kebijakan;
2. Law enforcement
3. Pengawasan merger;
4. Pengawasan kemitraan
Tidak setuju tarif dikaitkan safety.Digital economy menjadi masalah.Pasar bersangkutan di mana kompetisi berlangsung. Kompetisi menjadi salah satu pilar Nawa Cita Jokowi.

Sambutan :
Holly Bailey
Di kerajaan Inggris ada regulasi persaingan usaha yang dikaitkan dengan European Community.Pemaparan Peta Jalan Pengarusutamaan Prinsip Persaingan Usaha.

Haryo Aswicahyono
Persaingan usaha mendorong efisiensi; mendorong produktivitas dan inovasi; peningkatan investasi dan peningkatan lapangan kerja; harga lebih kompetitif; penghematan fiskal;Mendorong contestability dan daya saing.Mengapa perlu diarusutamakan, karena memburuknya kondisi persaingan usaha dalam 15 tahun terakhir.Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.Potret kondisi persaingan usaha di Indonesia. Konsentrasi industri yang meningkat. Sektor jasa yang masih cukup restriktif.Banyaknya regulasi yang tidak pro-persaingan.
Banyaknya kasus pelanggaran persaingan usaha.Latar belakang penyusunan dan posisi peta jalan P3U. Pokok persoalan; strategi dan upaya ; adanya kesempatan dan tantangan; PPU yang terintegrasi dalam regulasi sektor ekonomi.Proses penyusunan Peta Jalan P3U. Studi Pendahuluan; proses konsultasi.P3U dalam kerangka reformasi regulasi.Tiga tahapan pelaksanaan peta jalan P3U.Output penting pada masing-masing tahapan.Tiga aspek penting dalam peta jalan P3U. Aspek kelembagaan; aspek konsultasi dan koordinasi; aspek hukum dan perundangan.Target pencapaian peta jalan P3U.

Taufik Ariyanto
UU 5/1999 berfokus pada kesejahteraan rakyat.
Tugas utama KPPU :
1. Advokasi kebijakan;
2. Law enforcement;
3. Pengawasan merger
4. Pengawasan kemitraan Milestone Perjalanan KPPU 2001-2015.
Tantangan ke depan, perlambatan ekonomi global; berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi; struktur industri yang cenderung oligopoli.Permasalahan dan solusi, restrains UU dan kewenangan KPPU; institusi pasar belum terbentuk secara optimal; lack of competition awareness and culture; Kebijakan persaingan tidak efektif.Kita mau ekonomi sosialis atau liberal?

Akbar Djohan
Terpukul atas terjadinya demo para sopir kemarin: karena memberi image negatif baik nasional dan regional.Kejadian kemarin adalah bom waktu. Pemerintah dalam hal ini terlambat meregulasi peraturan. Pemerintah produktif menghasilkan regulasi; tapi abai dalam pelaksanaannya.
Kehadiran pemerintah 15x lebih lambat dibanding kemajuan teknologi yang borderless. Dwelling time menjadi isu para menteri. Harga semen di papua RP 1 juta/zak, sementara di Jakarta RP 55.000,. Jadi ada masalah cargo didalammya.Kegaduhan antar menteri. Yang kita minta adalah keterbukaan pemerintah. Kehadiran aplikasi teknologi bisa memotong inefisiensi.

Achmad Shauki
Latar belakang mengapa persaingan usaha penting bagi perekonomian.Pentingnya konteks Indonesia dalam pengarus-utamaan persaingan usaha.Prinsip persaingan.Aspek kelembagaan. Forum diskusi persaingan usaha, apa yang menjadi common interest (insentif) pemangku kepentingan.
Persaingan akan membatasi peran pemerintah.Lembaga peninjau regulasi. Siapa yang akan menjadi inisiator; apa yang menjadi cakupannya; di pusat, daerah; berapa besar lembaga ini (dan ada konsekuensi anggarannya)? Daftar periksa persaingan. Pembangunan kapasitas. Aspek konsultasi, pemangku kepentingan.Aspek hukum, perlu revisi UU 12/2011.