Seminar Nasional
Anti-Corruption
and Democracy Outlook 2016 :
Bersama Melawan Korupsi
and Democracy Outlook 2016 :
Bersama Melawan Korupsi
Selasa,15 Maret 2016
Tempat :
Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta
Berdasarkan hasil Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara, dengan skor 36 (0-100, sangat korup-sangat bersih). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara bertahap sejak tahun 2006. Meskipun demikian, di tahun yang sama, gerakan antikorupsi juga mengalami serangkaian ancaman berupa kriminalisasi aktivis antikorupsi, rencana Revisi UU KPK, serta benturan-benturan lainnya yang melibatkan elit pemerintah dengan masyarakat sipil.
Berangkat dari kondisi tersebut, gagasan untuk menyelaraskan dan menyusun strategi bersama melawan korupsi di tahun 2016 ini penting untuk didorong dan diimplementasikan. Pelibatan elemen-elemen masyarakat sipil gerakan antikorupsi, demokrasi, dan HAM tentunya akan semakin memperkuat tujuan untuk merebut kembali ruang-ruang advokasi yang dibatasi tersebut.
Narasumber Press Conference :
- Dadang Trisasongko (Sekretaris Jendral TII)
- Duta Besar Denmark untuk Indonesia
- Laode M. Syarif (Wakil Ketua KPK)
- Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem)
- Haris Azhar (Koordinator Kontras)
Penyelenggara :
Transparency International Indonesia
ULASAN REDAKSI
Welcoming speech :
Natalia Soebagyo (Ketua Eksekutif Board TII)
Acara TII diadakan setiap awal tahun. Begitu banyak cobaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.Mudah-mudahan 2016 lembaran baru dengan adanya komisioner KPK baru.Meski ada titik cerah ada juga titik gelap. Misal usulan revisi UU KPK.Cautionaly optimistic.2016 tidak akan lebih mudah. Masih jauh dan panjang untuk mewujudkan negara demokratis, butuh stamina yang panjang.
Welcoming speech :
Casper Klynge (Dubes Denmark untuk Indonesia)
Pemberantasan korupsi sudah di arah benar. Negara Denmark mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.Untuk memajukan ekonomi, korupsi harus dibasmi.Pemberantasan korupsi di Denmark menjadi perhatian pemimpin bangsa, media, dan masyarakat.
Opening speech
Teten Masduki (Kepala Staf Kepresidenan)
Korupsi berhubungan dengan kualitas kematangan demokrasi. Di negara-negara yang demokrasinya matang korupsinya minim.Pembangunan demokrasi akan gagal akibat korupsi yang merajarela.Peran presiden Jokowi hadir dalam kesederhanaannya tanpa beban.Pembangunan infrastruktur oleh BUMN kok tidak jalan-jalan. Tepat waktu, kualitas pekerjaan dan murah.Melalui akun media Jokowi beliau mengimbau untuk tidak korupsi.Perubahan mendasar adalah pola belanja diawal tahun; praktek pengadaan publik yang tidak efisien.
Membangun waduk tidak berhubungan dengan irigasi.Pembangkit tenaga listrik mangkrak karena tidak ada jaringan instalasi untuk distribusi.Pengadaan yang tidak dikehendaki masyarakat juga bentuk ketidak efisienan.Tidak berkompromi dengan pemburu rente.Pembubaran Petral dapat menghemat anggaran.Program deregulasi dalam pelayanan publik, juga perijinan bisnis, menjadi perhatian dan terus dijalankan.Yang juga fenomenal adalah tata kelola BUMN dengan membangun holding sectoral.
Transaksi non tunai juga salah satu upaya mengurangi praktek korupsi.Harga bangunan; jalan jadi lebih realistis.Gerakan anti korupsi baru mengawasi seperlima potensi korupsi yakni hanya APBN (RP 2.000 Triliun).Korupsi disektor swata juga perlu.Tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahan KPK dan reformasi hukum.Agenda kebijakan antikorupsi terus dijalankan. Pemberantasan korupsi tidak mudah, tapi kita terus berusaha.
Keynote speech :
Laode M. Syarif (Komisioner KPK)
Tiga prasyarat demokrasi mendukung pemberantasan korupsi secara efektif adalah keterbukaan informasi publik; partisipasi substantif; kebebasan berpendapat.Peringkat Indonesia nomor 27 global right to info rating (legal framework)Gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam.Ijin tambang sudah ada 5.000 lebih. Yang dilaksanakan baru 1.500 an.Ijin usaha penggunaan hutan lindung ada 1.2 juta HA.Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya.Posisi Indonesia tentang democrazy Index diurutan nomor 49.
Plenary Session I :
Febri Hendri Antoni Arif (Koordinator Divisi Investigasi ICW)
Statistik korupsi di Indonesia; statistik kesejahteraan, kemiskinan dan kesetaraan.Kondisi demokrasi Indonesia saat ini.Korupsi adalah pembajakan demokrasi negara oleh oligarki.Perkembangan demokrasi Indonesia.Memperkuat demokrasi = melawan korupsi.
Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem)
Rangkaian Tahun Politik. Perekayasaan Pemilu.Pilkada DKI serasa Pilpres.Pilkada Serentak 2015.Rekam jejak regulasi Pilkada Serentak.Persoalan Penyelenggaraan Pilkada.Keterpilihan perempuan.Persoalan hasil Pemilu.Perbandingan Indeks ENPP dan Keterpilihan Kepala Daerah.
Eryanto Nugroho (Peneliti PSHK)
Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.Indeks Demokrasi Asia dan Indonesia Puskapol FISIP UI.Indeks Kinerja HAM Setara Institute.Usulan 5 agenda keadilan. Pemberantasan korupsi; HAM; Hukum Lingkungan dan Agraria; Reformasi Lembaga Penegak Hukum; pembenahan Politik Legislasi.Bagaimana kondisi CSO Indonesia saat ini ?Usulan resep untuk CSO.
Haris Azhar (Koordinator Kontras)
Pendekatan substansi; tanggung jawab negara; reaksi masyarakat.Pelanggaran HAM fundamental.Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.Kebebasan beragama dan berkeyakinan.Pelanggaran HAM di Ibukota.Tantangan CSO adalah konsolidasi.Melanggar HAM adalah berpotensi korupsi; korupsi berpotensi melanggar HAM.Hukuman mati dan hukuman mati pada buruh migran Indonesia. Hukuman mati terjadi di luar negeri karena tidak adanya pendampingan hukum.Konflik Agraria dan Perampasan Hak atas Tanah 2015.Akses keadilan.Berbagai pernyataan dari pejabat publik.Impunitas.Ekspresi ?Sensor oleh Negera.Pelanggaran Kebebasan Berekspresi.Publik Belum Bebas Dari Kejahatan Kriminalitas.
Dadang Trisasongko
Parpol yang paling korup dan cenderung mau merevisi UU KPK yang cenderung mau melemahkan KPK.Perlu reformasi parpol.
Moderator :
Lia Nuryana
Plenary Session II :
- lham B Saenong (direktur Program TII)
- Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care)
- Atnike N Sigiro (Manager Program Advokasi ASEAN - Forum Asia)
- Collie F Brown (UN Office on Drugs and Crime)
- Dinna Wisnu (AICHR Representative for Indonesia)
Moderator Plenary Session II :
Dadang Trisasongko
Dinna Wisnu.
Reformasi terjadi karena adanya korupsi yang menggurita.Belum ada kerangka kerja sama anti-korupsi di ASEAN.Korupsi serupa dengan bentuk kriminal lainnya. Karena adanya peluang. Korupsi adalah extra ordinary crime.Jalur informasi yang belum lancar menyebabkan masyarakat tidak mengetahuinya.Konvensi anti korupsi PBB.Pemahaman pemimpin bangsa dan masyarakat tentang HAM masih minim.Apa AICHR ? mandat AICHR.
Collie F Brown
"Promoting Anti-Corruption In The ASEAN Context"
UNODC is the custodian of the United Nation Commission Against Corruption.UNCAC Southeast Asian State Parties.ASEAN's Anti-Corruption Efforts.UNODC's Efforts to Address Corruption within ASEAN.UNODC's support of regional initiatives on Business Integrity.UNODC country support in implementing UNCAC.Status of Indonesia implementation.Recommendations adopted by Indonesia following UNCAC.The Way Forward.
Atnike N Sigiro (Forum-Asia)
Democracy Index of asean countries (2015) acordg to economist intelligence unit (EIU). Measuring pluralism, civil liberties, political culture.Human Development Index 2014, measuring life expectancy, education, income per capita.Corruption Perception Index 2014 score (Transparency International) corruption by public sector.Gambaran umum demokrasi dan ruang bagi CSO di negara-negara ASEAN.Dinamika Pemajuan HAM di ASEAN.Partisipasi masy Sipil dlm gerakan HAM dan Anti-korupsi.ACSC/APF 2015 di Malaysia.Beberapa Isu regional di kawasan ASEAN.Perkembangan HAM di ASEAN.Demokrasi di asean; Demokratisasi di negara-negara Asean; Gerakan Masyarakat Sipil.
Anis Hidayah
Perempuan adalah korban pertama korupsi dan pelanggaran HAM.Hanya isu formalitas/normatif tentang HAM.Retorika HAM dan Demokrasi di ASEAN dan nasib buruh migran.Malaysia setiap hari melakukan deportasi atas TKI/TKW.Perendahan martabat PRT migran Indonesia di Malayasia. Platform perlindungan HAM.Globallp slavery index 2014 in ASEAN countries.Indikator dan kategorisasi Global Slavery Index.Maju-Mundur Konvensi ASEAN untuk perlindungan HAM bagi buruh migran5.
Ilham B Saenong
Good GovernanceMandat UNCAC.Korupsi di negara-negara ASEAN.MEA dalam kerangka visi ASEAN 2020.Integrasi ekonomi ASEAN bukan hanya mendorong bisnis, namun juga kejahatan.Distorsi korupsi.Korupsi lintas batas.ASEAN Integrity Community.Visi ASEAN 2020 + integritas.
Plenary Session III
M. Busro Muqoddas
Perlu telaah akademis untuk menemukan permasalahan gurita korupsi.Tidak mungkin hanya KPK yang memberantas korupsi.Mari jadikan partai politik sebagai mitra untuk memberantas korupsi, bersama KPK dan masyarakat sipil memberantas korupsi.Demokrasi itu milik siapa? Di Indonesia justru demokrasi dikorup dengan money politic.Uang haram RP 227 M di sektor tambang di tahun2014.Kualitas DPR menurun sehingga terjadi deparlemenasi.
Amir Syamsudin
Semua produk hukum pasca reformasi mendekatkan kepada harapan yang lebih baik.Komisi Yudisial diamputasi kewenangannya, terutama kewenangan memberikan rekomendasi para hakim.KPK lahir karena lembaga penegak hukum yang lain belum berkinerja optimal.Idealnya KPK sebagai supervisi terhadap penegak hukum lain. Kita gagal meningkatkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan.Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol rendah.
Suyoto (Bupati Bojonegoro)
Tidak punya uang untuk pencalonan sebagai bupati Bojonegoro.Dia sebagai orang muhammadiyah agak sulit meyakinkan masyarakat yang mayoritas warga NU.Daerah paling miskin di Jatim adalah Bojonegoro. Tanahnya labil dan banjir.Kemiskinan; korupsi, infrastruktur rendah; hutang pemerintah daerah; tidak adanya ruang komunikasi publik.Siang malam keliling untuk berkampanye. Terutama kampanye di pasar. Kampanye di tempat hajatan.Personal ke institusional. Ada dialog publik rutin di pendopo.Transparansi; akuntabilitas; efektivitas; partisipasi publik.Bureucrazy Transformation.Membangun jalan, pertanian, kesehatan, infrastruktur, pendidikan.Karyawan pemda dilarang bilang bukan tanggung jawabnya; mengeluh; tidak punya uang.Belajar baik dan belajar benar.2015 ekonomi Bojonegoro tumbuh 13,7%.
Natalia Soebagjo
Terjadi erosi harapan setelah reformasi karena korupsi yang sistemik.Apabila masyarakat dilibatkan ikut serta dalam membangun akan baik hasilnya.Peran partisipasi masyarakat sangat penting.Pro aktif. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi; ekonomi; hukum/keadilan.
Moderator Plenary Session III :
Devie Rahmawati( selasar.com)
 |
| Slide foto - foto selama acara |
Beberapa Slide :
www.NOMagz.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar