Diskusi "Blok Masela Sesuai Konstitusi"

Diskusi

"Blok Masela Sesuai Konstitusi"

Waktu :
Sabtu, 5 Maret 2015

Tempat :
Kafe Dua Nyonya Cikini

Polemik pengembangan gas blok Masela belum juga usai. Perdebatan mengemuka soal skema onshore atau offshore. Di lain pihak, kesejahteraan masyarakat sekitar blok Masela versus kongkalikong pejabat pro investor asing menyengat sangat kuat. Apa dan bagaimana sebenarnya yang dikehendaki konstitusi?

Pembicara :

• Dr. Dradjad Wibowo (ekonom dari Sustainable Development Indonesia/SDI) 
• Dipl - Oekonom Engelina Pattiasina (Direktur Archipelago Solidarity Foundation) 
• Dr. Nono Sampono (Anggota DPD RI asal Maluku) 

Penyelenggara :
Ikatan Wartawan Online (IWO) 

Ulasan redaksi :

Dr. Dradjad Wibowo. 
Durasi eksplorasi 30-70 tahun bukan sesuatu yang luar biasa. Yang penting memberi manfaat paling besar untuk negara dan rakyat Maluku. Jangan sampai Jakarta dan perusahaan asing yang berpesta; sedang rakyat Maluku sekedar sebagai penonton. Kontroversi kegaduhan 2 menteri soal Blok Migas Masela kurang produktif. Sisi positifnya menimbulkan diskursus publik dan jangan kegaduhan ini dibiarkan terlalu lama. Sisi teknis off-shore berbiaya pengembangan 14,8 miliar USD, sedang on-shore berbiaya 19 miliar US Dolar.
Kita punya pengalaman di Blok Cepu yang target produksi dan biaya operasionalnya meleset; tapi tidak ada sangsi, dan cost of recovery nya ditanggung negara. Biaya pengembangan di darat 19 miliar USD terlalu mahal. Perlu diuji kemampuan Indonesia untuk membangun di dua tempat yang berbeda. Membangun di daratan sudah sering. Sedang di laut hal baru yang akan menjadi Floating LNG terbesar di dunia. Kalau terjadi masalah, siapa yang menanggung risikonya? Sejauh ini tidak ada perusahaan asuransi yang berani menanggungnya. Membangun dari laut lebih riskan. Kedalaman laut di Maluku 1.500 meter. Di aljazair diatas 2.000 meter, sedang di Inggris diatas 3.000 meter. Jarak Blok Masela ke Pulau Tanimbar 90 kilometer. Di aljazair panjang pipanya 200-300 lilometer. Pembangunan di darat sudah biasa, sedang membangun di lautt belum terbukti kita mampu.
Sebagai pembanding biaya pengembangan di Australia sebesar 13.5 miliar USD dengan kapasitas setengah kapasitas Blok Masela. Kalau dibangun di laut manfaatnya tidak sebesar kalau dibangun di daratan (kost-kostan, kafe, petrokimia). Jadi efek multipliernya di daratan lebih besar (pariwisata). Contohnya Dubai. Potensi masalah membangun di daratan adalah pembebasan tanah dan perijinan yang lebih lama. Kesimpulannya dari segi ekonomi, lingkungan hidup, keamanan dan politik, lebih untung pengembangan Blok Migas Masela di daratan.

Dipl - Oekonom Engelina Pattiasina 
Orang Maluku sudah sejak 1935 tahu keberadaan Blok Migas Masela. 1998 Inpex (perusahaan Jepang) menanda tangani kontrak investasi. Blok Migas Masela disebut Lapangan Abadi karena besar kandungan kondensatnya. Blok Migas Masela hanya satu entry untuk eksplorasi, masih banyak blok migas lain di Maluku. Perwakilan masyarakat Maluku menghadap Rizal Ramli supaya pengembangan Blok Migas dilakukan di daratan.
Kembalikan pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, 3, 4. Gas is engine of growth, bisa dibangun Kawasan Ekonomi Khusus, dan ada 200 produk ikutan, wisata alam, ekspor listrik. Kalau dikembangkan di laut bisa dicuri, kalau di darat pasti lebih murah. Banyak pulau kosong di Maluku, jadi lahan tidak masalah. Pulau Aru tidak setuju karena ada spesies endemik kanguru, kakatua dan anggrek. Harus diwaspadai adanya calo-calo. Masyarakat Maluku termasuk etnis Melanesia yang berkulit hitam dan berambut keriting/ikal.

Dr. Nono Sampono
Kalau sesuai konstitusi, seharusnya Pertamina lah yang mewakili negara. Tapi di UU No. 22 tahun 2001 SKK Migas yang diberi wewenang mewakili negara. Kita sudah berpengalaman mengembangkan 11 blok migas di daratan. Jadi blok migas lautan Australia baru akan teruji di 2017. Rakyat Maluku memilih opsi pengembangan di darat.
Pada Senin 07 Maret 2016 DPD akan mengundang Menteri ESDM, SKK Migas, akademisi, tokoh masyarakat dan bupati Maluku untuk membahas Blok Migas Masela di Gedung DPD. Adalah ironi Maluku yang kaya sumber daya alam, tetapi kini termasuk propinsi
 termiskin keempat di Indonesia. APBD Maluku sama dengan APBD kota Malang.

Slide foto-foto selama acara

NOMagz.com