CORE Media Discussion (CMD) "Menakar Alternatif Kebijakan Fiskal Untuk Menahan Perlambatan Ekonomi"

CORE Media Discussion (CMD)

"Menakar Alternatif Kebijakan Fiskal
Untuk Menahan Perlambatan Ekonomi"

Waktu :
Selasa, 29 Maret 2016

Tempat  :
Warung BEJO,
Jl. Tebet barat dalam raya no.128, Jakarta Selatan

Pembicara :

• Akhmad Akbar Susamto, Ph.D  (Ekonom CORE Indonesia)
• Adhamaski Pangeran (Peneliti CORE Indonesia)

Moderator  :
Mohammad Faisal, Ph.D  (Direktur Riset CORE Indonesia)

Penyelenggara :
CORE Indonesia

ULASAN REDAKSI :

Akhmad Akbar Susamto, Ph.D
Pemerintah menjaga momentum fiskal. Realisasi penerimaan pajak rendah. Kumulatif Pebruari 2016 baru 9%. Target pajak 2016 Rp 1360 triliun. Situasi ekonomi masih sulit. Padahal kumulatif Maret 2015, 37,3%. Realisasi penerimaan pajak cenderung menurun 2011-2015. Pajak adalah sumber dana APBN untuk pembangunan. Kontroversi tax amnesty RP 60-80 T. Tax Amnesty sudah pernah diterapkan di Pakistan; Thailand; Argentina; Kolombia; Kostarika; USA; Australia; dan Spanyol. 1964 dan 1984 di Indonesia juga sudah pernah melakukannya.2008 ada Sunset Policy.
Tax Amnesty gagal karena lemahnya data. Dan lemahnya sanksi. Dan rendahnya kepatuhan bayar pajak. Pemerintah tidak perlu memaksakan Tax Amnesty. Akan ada pertukaran data orang yang menyimpan uangnya di luar negeri diikuti 47 negara di 2018 (Automatic Exchange Information). Yang dilakukan sekarang pemerintah segera berpikir untuk merevisi APBN. Karena banyak asumsi APBN yang tidak tepat. Prioritas; memotong anggaran yang tidak perlu;  tidak menambah hutang luar negeri.

Adhamaski Pangeran
Pendapatan pajak, Inflasi dan indeks ekspetasi konsumsi tidak memuaskan. Pertumbuhan ekonomi dan perolehan pajak cenderung berjalan seiring.Asumsi 2016 harga minyak bumi dunia 50 USD/barel tapi kini 38 USD/barel. Ada ketakutan berlebihan akan defisit anggaran di akhir tahun anggaran.  Juni-Nopember biasanya terjadi defisit anggaran yang memuncak.Memotong anggaran belanja. Negara maju di Eropa justru melakukan ekspansi anggaran untuk menumbuhkan ekonomi. Ketahanan fiskal Indonesia diukur dengan suku bunga nominal dan pembayaran cicilan hutang yang berkelanjutan.
Penerbitan Obligasi bisa menjadi sumber pembiayaan yang bagus. Contoh ratio penerbitan obligasi terhadap PDB di Indonesia baru 15%; Vietnam 20%; Filipina 35%; Tiongkok 59%; Hong Kong 68%; Thailand 73%; Singapura 77%; Myanmar 96%. Ada 1.000 program prioritas di 2016; dan 1.362 program prioritas di 2017. Pemerintah mendorong penurunan suku bunga. BI didorong membeli instrumen keuangan yang bersifat ekspansif.

Slide foto - foto selama acara

 

NOMagz.com