Diskusi Publik "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian"

Diskusi Publik

"Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Kementerian"

Waktu :
Rabu 13 Januari 2015

Tempat :
Hotel Aryaduta - Ruang Monas II, 
Jalan Prapatan 44 - 48. Menteng. Tugu Tani. Jakarta.

Narasumber: 

• Dr. Gun Gun Heryanto (Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute / Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta
• Herman Suryatman (Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
• Prof. Dr. Siti Zuhro (Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan LIPI)
• Dr.Lely Arrianie Napitupulu (Pakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu/ Ketua Prog. Magister Komunikasi Univ. Jaya Baya)

Moderator :
Adi Prayitno, M.Ip (Peneliti The Political Literacy Institute)

Penyelenggara : 
The Political Literacy Institute
Dr. Gun Gun Heryanto 

Sambutan :
Iding Rosyidi 
Lembaga ini berdiri 2008. Fokus membangun kesadaran politik warga. Supaya warga ikut berpolitik secara kritis. Sasarannya adalah generasi muda, perempuan, minoritas (yang termarginalkan). Program Youth Political Outlook u kaum muda. 

ULASAN : 

Herman Suryatman
Background & Substansi. Kita memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, jadi subjek atau Objek. Kita di posisi 134, karena korupsi dan birokrasi. Indeks Efektivitas Birokrasi juga rendah. Tahun 2019 diharapkan birokrasi kelas dunia. Berpikir kedepan, lintas sektor. 10,96% angka kemiskinan. Subastansi dari segi hukum Kemen melakukan tugas konstitusional. Akuntabilitas hasil. Sistem RPJM, Laporan Keuangan dan Kinerja. Sistem Akuntabilitas instansi Pemerintah. Mulai 2012 dipublikasikan. Apalagi ada Komisi Informasi Pusat. Bukan evaluasi menteri, tapi evaluasi birokrasi kementerian. Metodologi criteria Reference Survey. Entry meeting, diskusi, exit meeting. Secara holistic (overall). Ada Key Performance Indicator. Tugasnya memotret. 
Agar terjadi Result Oriented Government. Revolusi Mental. 
1. Perencanaan kinerja 
2. Ukuran kinerja 
3. Pelaporan kinerja 
4. Evaluasi kinerja 
5. Capaian kinerja. 
Ada dokumennya tidak? Kualitasnya ? Manfaat/impactnya ? 

Dr. Gun Gun Heryanto
Fenomena politik selalu ada konteksnya. Organisai birokrasi yang akuntabel adalah ada evaluasinya. Kalau tidak ada evaluasi akan terjadi kleptokrasi. Dibutuhkan mekanisme yang ajeg dan kuat, khususnya menyangkut anggaran. Result Oriented Gov menjadi trend di mana pun. Implementasi Nawa Cita Harus bisa diverifikasi dan divalidasi. UU 28 1999, 17 2003, anggran harus berorientasi pada hasil. 
Konteks komunikasi politik :
1. Pembacaan parsial sehingga terjadi distorsi. Evaluasi Kementerian menjadi evaluasi Menteri. Termasuk evaluasi Pemerintah propinsi dan Pemda. 
2. Terkait sense of Politic. Eskalasi reshuffle sangat kuat. Subatansi dan rekomendasi. Fragmentasi peta kekuatan politik Desember 2015-Januari 2016. Timing release harus diperhatikan. Rilis secara substansi tidak masalah. Kementerian harusnya melakukan self control (evaluasi diri).
Interaksi politik :
1. melengkapi, 
2. mengakomodasi, 
3. menyaingi, 
4. menggantikan. 
Harus ada legacy untuk membangun sistem pemerintahan yang bagus "Good and Clean Governance".

Dr. Lely Arrianie Napitupulu
Tidak ada yang salah rilis KemenpanRB. 
Bahasa politik :
1. Substansi 
2. Setting 
3. Fungsi yang dijalankan. 
Persoalan birokrasi yang sudah berkarat. Informasi yang dirilis MenpanRB dibutuhkan. Mempertukarkan pesan politik. Terjadi bising komunikasi politik kalau pesan tidak disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Tarian masih berlangsung saat gendang sudah berhenti. Menteri ibarat sedang dimabuk cinta. Yang salah setting dan fungsi. Kuncinya kalau Jokowi benar-benar bisa melaksanakan kabinet presidensial sepenuh hati. 

Prof. Dr. Siti Zuhro
Isu tentang evaluasi kinerja kementerian belakangan sudah mulai dingin. Ini isu serius. Kemenpan jadi buah bibir karena konteks meski ada payung hukumnya. Kompetisi dan kontestasi birokrasi. Ini saatnya kita semua bahwa di birokrasi ada sejarah yang pahit. Dulu jadu penyangga kolonial dan pemerintah kita yang belum terbentuk. Di jaman Orba birokrasi dijadikan parpol. 
Birokrasi tidak pernah diletakkan profesional dan proporsional. Sejak 1998 terjadi debirokratisasi. Kini ada lelang jabatan. Jadi ada kontestasi. Akuntabilitas harus mewujud karena terkait dengan anggaran. Rekonfirmasi dari masyarakat berupa pengakuan juga diperlukan. Birokrasi juga harus beretika. Birokrasi berupa rangkaian penilaian tidak tiba-tiba. Jaman SBY tidak diumumkan hasil evaluasi KemenPANRB. Wapres mengetuai grand design debirokratisasi. Tujuan akhirnya adalah Good Governance. Kita masih memerlukan seorang leader.

Sllide foto-foto selama acara

NOMagz.com