Catatan Awal Tahun Koalisi Perempuan : Outlook 2016

Catatan Awal Tahun
Koalisi Perempuan

Outlook 2016

Waktu :
Kamis, 7 Januari 2015

Tempat :
Bakoel Koffie,
Jalan Cikini Raya No. 25 Menteng, Jakarta Pusat

Narasumber :

• Dian Kartika Sari (sekjen Koalisi Perempuan Indonesia)
• Sugeng Bahagijo (Direktur INFID
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "Peran KPPPA dalam Mempersiapkan Keterlibatan Perempuan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)"

Penyelenggara : 
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi 

Sepanjang tahun 2015 berbagai peristiwa terjadi, baik peristiwa hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Berbagai catatan demi catatan atas peristiwa , seperti kasus hukum dan berbagai skandal yang melingkupi, kemiskinan, ketidakmampuan menjangkau dan memenuhi kehidupan yang layak, kekerasan dan ancaman kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan di wilayah. Tahun ini juga merupakan tahun politik dengan adanya PILKADA Serentak . 
Diskusi ini merefleksikan apa yang terjadi di tahun 2015 dan menjawab tantangan di tahun 2016.

ULASAN : 

Dian Kartika Sari
"Situasi Perempuan Indonesia tahun 2015" 
Sebagai akuntabilitas publik. Acara ini rutin diselenggarakan. RPJMN 15-19 ada kemajuan substansi. Memasukkan Nawa Cita. Ada isu-isu ketimpangan dan perlindungan sosial untuk perempuan, janda, disabilitas, masyarakat adat, masyarakat terpinggirkan. Proses melibatkan perempuan. Arus utama kesetaraan jender. Isu kekerasan anak turun, meskipun ada ketidak jelasan indikator. Disharmoni RUU yang diusulkan. Ada 3 UU yang diajukan. 
Pada 2015 Dewan memprioritaskan hanya 2 dari 3 RUU yang disahkan. UU yang penting RUU Disabilitas, Petani dan Nelayan. RUU Tenaga Kerja di luar negeri. Lambatnya/rendahnya produktivitas akibatnya masa reses DPR bertambah dari 4x menjadi 5x reses.. Mengawal Pilkada langsung. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam Pilkada. Pilkada butuh biaya kampanye besar. Parpol hanya mencalonkan yang keterpilihannya besar. Parpol masih meragukan kemampuan perempuan, sehingga lebih mencalonkan sebagai wakil kepala daerah. Kecuali kalau calon perempuan sebagai kepala daerah keterpilihannya besar. Misal Rita Widyasari (Kutai Kartanegara), Risma (Surabaya), bupati Grobogan. 
Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Akibat 4x perubahan harga BBM yang menyebabkan harga bahan pokok naik. Kartu sejahtera, Indonesia Sehat. Paket-paket kebijakan Ekonomi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
Seleksi jabatan publik untuk komisioner KPK. Dan Komisi Ombusmen Indonesia. Menjadi fasilitator dan pendamping desa. Conflict of Interest antar Kemendagri dan Kementerian Desa Tertinggal menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah. Peristiwa mengemuka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelakunya orang yang dekat dengan korban. Pernikahan anak masih terjadi. Implementasi HAM terkait perdagangan manusia/orang kurang mendapat perhatian pemerintah. Peningkatan jumlah anggota Komisi Perempuan Indonesia. Tahun 2016 punya kegelisahan akibat arus global. Misal MEA ada 8 profesi dibuka. Arus barang masuk dari luar akan deras. Implementasi UU Desa? Pembangunan desa, dan desa membangun ? 

Sugeng Bahagijo 
"Peluang dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 
Kalau Jokowi ibarat matahari. Matahari belum berhasil mengusir awan gelap. Usulan revisi menaikkan batas usia menikah gagal di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menanda tangani Sustainable Development Growth. 
Ada 5 tujuan yang secara langsung memperbaiki kondisi perempuan :
1. Kesehatan untuk semua lapisan masyarakat termasuk perempuan. Menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan. Salah satunya akibat perkawinan anak. Akibat anggaran kesehatan yang kecil (baru 5%). Kalau kesehatan tidak dianggap penting yang kena akibat adalah kaum perempuan dan orang miskin. 
2. Kesetaraan gender. 
3. Penurunan ketimpangan. 
4. Menuju masyarakat non diskriminasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menghapus sunat perempuan. 
5. Cakupan 100% akses sanitasi dan air bersih. Rencana aksi disusun bersama perempuan. Kepanitiaannya, dasar hukumnya. Disusun secara partisipatif. 

Kesetaraan gender harus jadi prioritas pemerintah Jokowi. SDM kepada kesehatan dan jaminan sosial. Tanpa penguatan kelembagaan (Kementerian PPPA) sulit dicapai.

Slide foto-foto selama acara

www.NOMagz.com