Habibie Center : Talkshow "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja"

Habibie Center :
Talkshow

"Mengukur Kinerja Kabinet Kerja"

Waktu : 
Selasa, 24 November 2015

Tempat : 
Hotel Le Meridien, Jakarta 

Narasumber :

1. Darmawan Prasodjo / Darmo (Staf Kepresidenan) 
2. M. Sohibul Iman (Ketua Partai Keadilan Sejahtera)
3. Maruarar Sirait (Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan)
4. Purbaya Yudi Sadewa (Pengamat Ekonomi)
5. Indria Samego (Profesor Riset Politik LIPI dan Dewan Pakar The Habibie Center)

Moderator : 
Marissa Anita (News Anchor NET TV)

ULASAN : 

Purbaya Yudi Sadewa
Ketika pemerintah menaikan harga BBM, beras miskin belum turun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 4,73% sudah lumayan. "Bank Indonesia yang menghambat," jelas Purbaya. Masih ada tim ekonomi yang belum kuat. Misalnya Kementerian Pariwisata. Tol laut konsepnya berbeda-bedda antara perhubungan vs PUPR. 
Sistem perencanaan juga lemah. Bappenas harusnya mendidik perencanaan di daerah. Impor beras jangan diharamkan sepanjang diperlukan. Jangan menimbulkan spekulasi.

M. Sohibul Iman T
Kritik konstruktif diperlukan. Jkw-JK butuh kritik sebagai alarm. Mengenai leadership, " konflik terbesar diantara anggota kabinet. Contoh kasus Sudirman Said vs Setya Novanto." Kekompakan belum terbentuk. Jkw-JK keduanya orang lapangan. Saat Jkw ke luar negeri pemerintahan diserahkan Luhut Panjaitan bukan ke JK. 
Nawa Cita terbentur masalah Budi Gunawan. UU Tax Amnesty + UU KPK diajukan bersamaan, sehingga terhambat. Nawa cita 2 dan 4. Nawa Cita 1 SBY selama 10 tahun tidak menghukum mati. Menurut Shohibul, "simbol kedaulatan diwakili bu Susi Pudjiastuti." Anggaran KPP meningkat dari 6T jadi 10T. Kedaulatan pangan kita hanya diatas Myanmar dan Kamboja saja. 

Indria Samego 
Presiden Jkw beyond elite, dan tidak ada darah biru. Berarti orang makin rasional memilih pemimpinnya. Jokowi berhadapan dengan akumulasi soal2. Misal waduk Jatigede di Sumedang. Bendungan di NTT. Pemerintahan yang dibentuk berbeda dengan kabinet2 sebelumnya. Selain perlu adanya perombakan anggaran namun ada kebijakan2 yang menimbulkan kritik. Misal pemilihan Kapolri. Panglima TNI berasal dari AD lagi. 
Yang diperlukan adalah konsolidasi.
Ad komitmen Jkw soal kehadiran negara di masyarakat. Dari master jadi manajer. Gaduh. Formulasi kebijakan, egoisme sektoral. Integrasi dan kesinambungan diperlukan. KISS ke istana sendiri-sendiri. Antrian panjang di bandara Ternate. 34 Kementerian telalu banyak. Koordinasi sulit. Instruksi harus tegas dan jelas. PAN akan diakomodasi dalam kabinet. 
 

Darmawan Prasojo (Darmo) 
Menurutnya, perlu untuk merubah APBN. Subsidi BBM 51% dinikmati orang kaya. Anggaran negara dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Menuut Darmo, perlu ada perubahan paradigma. Sebelum Jokowi, banyak proyek mangkrak, yang sekarang bisa dijalankan.   
Anggaran juga banyak dialihkan untuk rakyat, misal Kartu Indonesia Pintar. Kapasitas dan akses kapital UKM. Program Kredit Usaha Rakyat. Bottleneck perijinan, dwelling time. Apa sumbatannya. Cari jalan keluarnya, misalnya perubahan nomenklatur. Bukan sekedar how much we spent ? How good we spent ? Lelang pra-DIPA. Penerimaan pajak tidak tercapai, mengapa ? Masih perlu koordinasi yang lebih baik. Waduk Jatigede dibangun 1965. 

Maruarar Sirait
Banyak kisruh di Indonesia adalah masalah politik. Adanya 2 kubu, yakni KMP dan KIH. Terpecahnya Golkar dan PPP. Menurut Maruara, "ekonomi sedang turun tapi target penerimaan pajak naik 39%." 

Slide foto-foto selama acara

www.NOMagz.com