Diskusi Perspektif Indonesia "Akhirnya Jokowi Pakai APBN Sendiri.."

Diskusi 

Perspektif Indonesia 

"Akhirnya Jokowi 

Pakai APBN Sendiri.."

Waktu : 
Sabtu, 31 Oktober 2015 

Tempat : 
GADO-GADO BOPLO,
Jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat

Bersama :

• Dr. Suryani SF Motik (Wakil Ketua Umum KADIN)
• Dr. Arif Budimanta (Staf Khusus Menteri Keuangan)
• Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika (Dirjen Pemberdayaan Masarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
• Dr. Nico Harjanto (Ketua Populi Center)

Host :
Ichan Loulembah (Host)

Penyelenggara :

• Populi Center
• Smart FM Network 

ULASAN :

Disertai catatan beberapa fraksi dan penolakan? Gerindra, RAPBN akhirnya diputuskan DPR menjadi APBN 2016. Inilah pertama kali Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memakai anggaran rancangan sendiri. Apa saja yang penting disitu? Bagaimana prospeknya mendorong perekonomian?  

Dr. Nico Harjanto (Ketua Populi Center)
Mempertanyakan mengapa justru pada rapat paripurna DPR untuk APBN 2016 timbul perdebatan yang keras. Seolah-olah mucul Frankenstein Politik. Terutama dari Partai Gerindra.Jangan sampai persetujuan DPR atas APBN 2016 merupakan jebakan bagi pemerintah Jokowi dengan menyetujui target tinggi yang kurang realistis.Perlu menghindarkan adanya ego sektoral.
Teguran Fahri Hamzah kepada Rini Soemarno merupakan 'serangan politik' bagi menteri BUMN.Selama ini Rini Soemarno terkesan sebagai 'lone wolf'Negara tidak boleh berdagang kepada rakyatnya, jadi BUMN harus menjadi main driver pembangunan infrastruktur.Otonomi Daerah perlu dievaluasi.
Harus ada reward & punishment. Propinsi semakin kuat dan menimbulkan potensi pertentangan, yang berakibat pembangunan desa tidak berjalan.

Dr. Suryani SF Motik (Wakil Ketua Umum KADIN)
Beberapa keberatan atas APBN 2016
Penetapan nilai RP 13.900/USD; tingkat inflasi 4,7%; pertumbuhan ekonomi 5,3%.
Penyebab utama inflasi adalah makanan. Tapi justru anggaran Kementerian Pertanian rendah dibanding Kementerian PUPR.
Di US ada kebijakan bread basket saat inflasi tinggi.  Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan adanya korupsi dan ketidak siapan sumber daya manusia.
Belum baiknya keterkaitan usaha industri kecil dengan industri besar.Adanya ego sektoral. Menunggu arahan atasan atau arahan orang pusat.
Perlu ada prioritas penggunaan dana.
Penerimaan pajak terlalu optimis sehingga terkesan kurang realistis.
Tugas BUMN harusnya tidak semata-mata mengejar keuntungan. Tapi juga meningkatkan jiwa kewiraswstaan sehingga bisa memajukan BUMDES maupun koperasi.
Soal kepentingan perempuan belum begitu tercermin di APBN 2016. Misalnya belum ada kredit khusu untuk perempuan.

Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika (Dirjen Pemberdayaan Masarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
12,3% APBN 2016 akan ditransfer ke daerah.
Dari RP 20,7 triliun di 2015 menjadi RP 40,7 triliun.
Ada tiga tolok ukur keberhasilan pembangunan desa yaitu menurunnya angka penggangguran; angka kemiskinan; ketimpangan ekonomi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada 2015 fokus menyusun perangkat desa untuk memuluskan penyaluran dan pengelolaan dana desa di tahun 2016.
Dari 74.093 desa yang ada, sudah tersalur dana di 60.000 desa.Di Sumatra utara penyaluran dana baru 70%, karena pejabatnya PLT karena kepala daerah ikut Pilkada.
Dana desa meningkat secara gradual dari RP 260 juta di 2014, menjadi RP 500 juta di 2015, dan menjadi RP 1 miliar di 2016.
Khusus untuk desa Badung (Bali) dana desanya Rp 5 miliar - RP 10 Miliar.Perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antar Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kemendagri serta Kemenkeu.Ada pendamping desa berupa tenaga ahli di Kabupaten, Kecamatan dan desa.
Tujuan Kementerian Desa
1. Meletakkan manusia sebagai pondasi pembangunan.
2. Lumbung ekonomi desa untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah.
3. Partisipasi lingkungan, perempuan, tidak materialistik, menurunkan ratio Gini, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Dr. Arif Budimanta (Staf Khusus Menteri Keuangan)
Dari APBN 2015 yang dibuat pemerintahan SBY dana desa = RP 10 triliun menjadi RP 20 triliun pada APBN-Perubahan.
Dan dianggarkan RP 47 triliun di APBN 2016.
Suku bunga Kredit Usaha Rakyat ( UMKM dan PKL) diturunkan dari 12% menjadi 9%. Paket Ekonomi ditujukan untuk meningkatkan daya saing.
Jadi APBN 2016 ramah investor.BUMN berfungsi sebagai agen pembangunan yakni selain untuk mendapatkan keuntungan juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
BUMN harus sehat keuangan, sehat manajemen, dan memberi manfaat bagi masyarakat dan negara dalam wujud membayar pajak dan memberi deviden. Serta menjadi kebanggaan tanpa tereduksi oleh kepemilikannya oleh swasta dan asing.
Misal Pertamina mempunyai hak pengelolaan ladang minyak bumi di Asia Tengah,Anggaran Kementerian Kesehatan 5% dari total APBN 2016.
APBN 2015 adalah langkah berkelanjutan reformasi ekonomi dengan tujuan penguatan fundamental ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat vs Indonesia bagian timur; Jawa vs luar Jawa.
Mengangkat ekononomi masyarakat kelas bawah dengan memberikan insentif langsung yang diistilahkan conditional cash transfer kepada 6 juta rumah tangga.
Dana desa dilipat gandakan.
Program padat karya.

Slide foto-foto selama acara

...