Dialog Kemitraan “Best Practices Membangun Kemitraan Dengan Pemerintah”

Dialog Kemitraan

"Best Practices
Membangun Kemitraan
dengan Pemerintah"

Waktu :
Rabu, 4 Nopember 2015 

Tempat :
Multi Function Room, Paramadina Graduate School Universitas Paramadina,
Gedung Energy Lantai 22, Kawasan SCBD, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta

Narasumber :
Raden Siliwanti (Kementerian PPN/BAPPENAS)

Moderator :
Prabu Revolusi

ULASAN :

Dalam sambutannya, rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmansyah menyatakan bahwa negara modern Inggris dengan PM Margareth Thacher pemerintah campur tangan di segala bidang di tahun 1980-1990an. Hal ini diikuti Ronald Reagan di Amerika Serikat. Indonesia Pakto (Paket Oktober 1988), modal mendirikan bank cukup Rp 2 miliar. Kemudian internet muncul yang merubah secara radikal sistem yang ada. 
Pemerintah sebagai aktor utama mendapat tantangan kompleksitas masyarakat. Parlemen, yudikatif, eksekutif, merupakan komponen trias politica. Pemerintah hanya menjadi salah satu komponen, yang lain korporasi, akademi, serta civil society sehingga terjadi kemitraan dengan pemerintah. 

Sementara narasumber utama,  Raden Siliwanti memberikan beberapa poin sebagai berikut :
Dalam strategi Pembangunan Nasional, Nawacita dan visi & misi RPJMN 2015-2019, ada 228 program teknis di 85 kementerian/lembaga. Norma Pembangunan Kabinet Kerja. Dimensi pembangunan manusia, sektor unggulan, dimensi kemerataan dan kewilayahan.
Kondisi ini memerlukan kepastian penegakan hukum, keamanan & ketertiban Quick wins dan program lanjutan lainnya. Sistem perencanaan & penganggaran pembangunan nasional. RPJM nasional dan RPJM Daerah. 
UU SPPN (No 25/2004) dan UU Keuangan Negara (No 17/2003) Hubungan Bappenas dan Kementerian/Lembaga dalam mendukung Program Pembangunan Nasional. 
Hubungan pemerintah dan masyarakat Forum konsultasi publik dalam proses perencanaan pembangunan. Ini semua sudah tercantum di websitenya. Kebutuhan pendanaan infrastruktur pasca RPJMN 2015-2019. Keputusan berkerja sama dengan badan usaha. Perkembangan pengaturan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kondisi existing kelembagaan KPBU.
Kunci sukses pelaksanaan KPBU. Indonesia anggota Open Government Partnership yang anggotanya 60 negara. 

Slide foto-foto selama acara - 1

Slide foto-foto selama acara - 2

Press Release :

klik gambar untuk memperbesar

www.NOMagz.com