Diskusi "Menimbang Urgensi Antara Pansus Pelindo II dengan Pansus Asap Pembakaran Hutan dan Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, dll)

Diskusi

"Menimbang Urgensi Antara Pansus Pelindo II
dengan Pansus Asap Pembakaran Hutan
dan Pansus Perampokan Kekayaan Alam
oleh Asing (Freeport, dll)

Waktu :
Kamis, 22 Oktober 2015

Tempat :
Cafe Double Bay, Hotel Ibis Menteng (samping taman Menteng), 
Menteng Jakarta Pusat

Bersama :

1. Pius Ginting (Walhi)
2. Nova Hakim (SP JICT)
3. Salamudin Daeng (AEPI)
4. Moh. Hatta Taliwang (IEPSH)
5. Azam Azman (Komisi 6 DPR)

Pengundang :
Indonesian Club
Cp. Hartsa 081808390666

ULASAN :

Niat baik Parlemen menggunakan Hak Konstitusional untuk menggelar Pansus Pelindo II patut diapresiasi. Proses politik ini tentu berlangsung transparan dan diletakan secara proposional tanpa tendensi politik. Begitupun dengan kebakaran lahan berlangsung terus menerus dihampir semua wilayah yang melibatkan corporasi besar yang di amini oleh sejumlah elit pejabat telah memakan korban jiwa. Mengapa bencana asap ini seolah dipelihara terus menerus, bahkan pemerintah terkesan lamban.
Demikian pula dengan kejahatan perampokan kekayaan alam oleh asing yang sudah berlangsung puluhan tahun (Freeport dll) blm menjadi agenda mendesak parlemen hingga kini. Parlemen setidaknya harus menentukan skala prioritas untuk menjaga kepentingan nasional, tanpa itu proses hukum dan politik yang terjadi hanyalah tradisi biasa. Penyelamatan kepentingan nasional adalah hal muntlak yang harus dijalankan parlemen. 

Hatta Taliwang  mengharapkan tahun 2021 kontrak Freeport tidak diperpanjang, dan pengelolaan diserahkan pada putra 2 bangsa. Freeport kepentingannya begitu besar dengan korban begitu banyak. Hatta menyatakan secara realistis sulitnya menghadapi kekuatan imperialis. Dia mengharapkan agar Freeport kembali ke pangkuan RI.
Beberapa poin penting bila perpanjangan kontrak terjadi juga antara lain adalah :
Royalti yang normal adalah 7 persen. 
Pemilihan auditor juga harus diperhatikan.
Berapa jumlah orang indonesia yang duduk dalam manajemen.
Pengelolaan lingkungan dan
Hak2 adat masyarakat setempat. 

Pius Ginting dari Walhi mengatakan walau Indonesia adalah negara pengekspor sawit terbesar di dunia, tapi biaya yang dikeluarkan sangat beaar, yang tentunya tidak ditanggung oleh perusahaan sawit tersebut. 
Menurut Pius, 1 dari 3 penyebab kematian dunia diakibatkan pencemaran udara. Namun kebakaran hutan ini tidak dianggap serius oleh pemerintah. Menteri Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan tidak perlu bantuan dari luar. "Mestinya bantuan itu diterima saja," kata Pius. "Pemerintah Jokowi tidak mampu menyediakan hak konstitusi warga atas udara bersih," lanjut Pius Ginting.

Menurut Salamudin Daeng, satu tambang Freeport sudah habis yakni Iceberg. Sekarang Freeport sedang mengincar tambang2 yang lain. Diantaranya ada Gresberg yang akan menjadi tambang terbesar. Ada juga intermedia ourzone, ada Kucing Liar, dan tambang-tambang lain yang luasnya hampir sama. 
Intinya operasi Feeport saat ini sudah Ilegal, karena melanggar UU Minerba. Antara lain keharusan perusahaan membangun smelter. Kepatuhan pada UU Minerba adalah kewajiban yang mutlak. "Menurut sejarah Freeport, Papua secara ekonomi adalah milik Amerika, dan secara politik milik Indonesia," ucap Salamudin. Baginya, pansus yang paling penting saat ini adalah pansus Freeport, karena ini yang paling urgent. Dikuartirkan 11 tambang berikutnya menjadi eksploitasi asing. 

Azam Azman dari komisi 6 DPR menyatakan telah terjadi ketidakpatuhan pada UU. Terjadi kecacatan pada perpanjangan JICT. Ini mengandung konsekuensi. Banyak UU yang mengharuskan Pelindo 2 tunduk pada UU. Komisi 6 melalui panja sedang memanggil mantan 2 direksi pelindo 2 Pansus itu gabungan beberapa komisi. Semoga panja segera memberi rekomendasi pada pemerintah.  

Slide foto-foto selama acara

www.NOMagz.com