Dialog Pangan Kita
"Menata Kelembagaan Pangan"
Waktu :
Senin, 15 Juni 2015
Tempat :
Bumbu Desa. Jl Cikini Raya No. 16. Jakarta
Narasumber :
- Parlindungan Purba (Ketua Komisi II DPRD RI)
- Andi Sinulingga (Pengamat Politik Pangan)
- Arif Satria (Dekan FEMA IPB Bogor)
Moderator :
Agrani Sihombing
ULASAN :
Parlindungan Purba (Ketua Komisi II DPRD RI) menyampaikan bahwa masalah pangan merupakan masalah yang strategis, fundamental, agency dan lingkungan hidup.Dalam UU Perdagangan No 7 tahun 2014 ada topik tentang penyediaan kebutuhan pokok.Dari dialog yang beliau lakukan di pasar didapati bahwa pedagang tidak merasa senang dengan harga pangan yang mahal/tinggi, karena jumlah pembelinya sedikit.Belum lagi adanya larangan truk yang mengangkut pangan masuk kota untuk mensupply ke pasar.Ia menyebut masalah pangan terletak di hulu pertanian dan tergantung kemampuan, kesempatan dan kemauan pemerintah. Misalnya pemerintah dalam menetapkan harga pokok pembelian gabah seharusnya pada akhir tahun 2014 bukan April 2015.
Perlu penataan lahan pertanian yang dikoordinir orang setingkat Menko dan Bulog tinggal eksekusi. Disamping itu juga perlu penyediaan pupuk, benih, dan pengairan yang baik serta sosialisasi teknologi pangan.Pemerintah harus berani mengumumkan harga pangan yang terjangkau dan tersedia dengan memadai. Selama ini distributor panganlah penentu harga pangan.Perlu ada Peraturan Presiden tentang pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri sebagai backup terhadap UU yang sudah ada.
Andi Sinulingga (Pengamat Politik Pangan) menyebut UU No 18 Tentang Pangan khususnya pembentukan Lembaga Pangan yang bertugas mendorong peningkatan produksi pangan secara mandiri, jaminan mutu dan gizi, jaminan harga yang stabil dan terjangkau. Jadi perlu ada lembaga pangan dengan otoritas yang kuat. Dia mengusulkan lembaga pangan ini setingkat kementerian dan langsung dibawah presiden.Bulog terkesan kurang lincah karena ia dibawah Kementerian Perdagangan, Pertanian, Agraria dan Tata Ruang, serta Menko BUMN.Jadi lembaga pangan ini harus powerful dipimpin oleh seorang tokoh yang mumpuni.
Selama ini swasembada pangan sulit terwujud karena hitungan luas lahan saja simpang siur angkanya. Masing-masing kementerian punya angka yang berbeda-beda.Untuk perluasan lahan pertanian sulit tercapai; dipihak lain perluasan HPH lebih mudah. Jadi keberpihakan terhadap petani pangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.Lahan pertanian kita banyak yang rusak karena penuh zat kimia (pestisida) untuk itu ia mengusulkan pertanian organik. Persoalan lainnya adalah petani yang beralih profesi dan lahan pertanian yang beralih fungsi.
Arif Satria (Dekan FEMA IPB Bogor) berujar fungsi lembaga pangan tidak hanya tentang ketersediaan pangan juga keaneka ragaman pangan. Konsumsi keragaman pangan sudah ada dikalangan elite Indonesia. Yang sulit adalah kelas menengah yang punya daya beli dan selera pangannya belum beraneka ragam. Ada temuan 37% balita kita bertubuh pendek karena kurang gizi. Hanya 47% murid SD Indonesia yang menikmati sarapan pagi. Konsumsi ikan kita 35 kg per kapita sedang daging 3 kg per kapita.
 |
| Slide foto-foto selama acara |
www.NOMagz.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar