Dialog Pangan 'Kenaikan Harga Sembako dan Stok Pangan'

Dialog Pangan

'Kenaikan Harga Sembako

dan Stok Pangan'

Waktu :
Senin, 1 Juni 2015

Tempat :
Bumbu Desa Cikini, Jl. Cikini Raya 72, Jakarta Pusat

Pembicara:

1. Leli (Bulog)
2. Dajuli (Anggota DPD RI)
3. Enny Sri Hartati (INDEF)

Moderator :
Manohara

ULASAN :

Lely Pelitasari Soebekty (Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog) menyatakan ada tiga tugas Bulog sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015, yakni: pengadaan beras dan gabah; mengelola beras untuk masyarakat berpendapatan rendah; mengelola cadangan beras pemerintah.Per 31 Mei 2015, sudah 1,2 juta ton beras yang dibeli Bulog. Dan telah disalurkan 1,04 ton raskin serta posisi stok beras aman untuk 5,8 bulan.
Beliau menyebut posisi Bulog saat ini berbeda dengan posisi 12 tahun yang lalu; Bulog kini statusnya adalah Perusahaan Umum. Untuk operasi pasar tidak bisa memutuskan sendiri tapi menunggu instruksi Menteri Perdagangan.Rata-rata stok beras Bulog 6,75 % selama 20 tahun ini. Bulog menyerap kelebihan stok beras di pasar. Stok beras tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebanyak 5,8 juta ton.Bulog memiliki 132 unit mesin penggilingan beras saat ini.

Narasumber berikutnya, Enny Sri Hartati dari INDEF mengatakan setiap menjelang Idul Fitri, pemerintah selalu bilang stok beras aman, namun kenyataannya memasuki bulan puasa harga beras cenderung bergejolak. Beras adalah makanan pokok, gejolak harganya berpengaruh signifikan pada tingkat inflasi.Harga beras menjadi acuan bagi masyarakat karena bersifat multiplier effect dan gejolak harganya sangat meresahkan masyarakat.Harus ada instrumen pemerintah bagaimana mengatur harga beras menjadi stabil. Negara harus hadir! Selama kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar pasti akan terjadi gejolak harga. Disparitas harga gabah menjadi beras siap konsumsi sangat tinggi. Keuntungan abnormal ini karena adanya mafia beras karena terjadi imperfect competition.Idealnya stok beras Bulog adalah 10 % dari kebutuhan beras nasional.Insentif ekonomi beras luar biasa besarnya meski perbedaan harga Rp 100,-/kilogram. Bicara keberadaan mafia beras tapi tidak kunjung selesai.Konsep ideal mengelola beras adalah tidak hanya menyerap kelebihan supply beras di pasar. Konsep HPP beras perlu dikoreksi. Perlu adanya perlindungan terhadap petani; karena sebagian besar petani padi kita adalah petani gurem.Persoalan fundamental adalah status Bulog yang tidak jelas. Sebagai Perum/BUMN mencari keuntungan dan Bulog tidak mempunyai kewenangan yang fleksibel. Sebaiknya Bulog menjadi Badan Layanan Umum yang melakukan public obligation.

Di sisi lain, Jajuli berujar pemerintah menjamin ketersediaan pangan sehingga masyarakat merasa aman. Banyak komentar pejabat yang menimbulkan kegaduhan. Selain itu pemerintah juga menjamin keamanan pangan.Pemerintah perlu mengantisipasi adanya gejolak harga pangan khususnya beras menjelang bulan Ramadhan. Anggota DPD RI ini menyatakan bahwa pemerintah/negara harus hadir dalam bentuk intervensi pasar yaitu operasi pasar.Selama ini ruang fiskal kurang berpihak pada sektor pertanian. Misalnya kurangnya insentif untuk penyediaan lahan pertanian baru. Yang menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah sektor pendidikan dan kesehatan.

Slide foto-foto selama acara

www.NOMagz.com