Seminar Nasional "Kapasitas Lembaga & Dinamika Pencegahan Konflik Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat"

Seminar Nasional
"Kapasitas Lembaga & 

Dinamika Pencegahan Konflik
Studi Kasus Kalimantan Barat 

dan Nusa Tenggara Barat"

Waktu :
Rabu, 13 Mei 2015, 09.00- 13.00.
Hotel JS Luwansa, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta
 
Sambutan: 
Hadi Kuncoro (The Habibie Center)

Keynote speech: 
Willem Rampangilei (Deputi I Kemenko PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

Narasumber:

1. Rudi Sukandar Ph.D. (SNPK-THC)
2. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. (Mantan Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dosen IPDN)
3. Fubertus Ipur (Direktur Eksekutif Elpagar Kalimantan Barat)
4. Dr. H.M. Natsir, S.H., M.Hum. (Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dosen Fakultas Hukum UNRAM);
5. Syamsul Tarigan (United Nation Development Program)

Moderator: 
Fathul Karim

ULASAN :

Dalam sambutannya Hadi Kuncoro (Deputi Direktur The Habibie Center) mengatakan:
1. Penyebab terjadinya konflik adalah lemahnya ikatan sosial dan lemahnya kapasitas lembaga dalam mencegah;
2. Setelah reformasi, sudah adakah pemahaman masyarakat bahwa kekerasan bukanlah alat penyelesaian konflik.
3. Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan bertujuan untuk memberikan informasi dan analisis bagi publik.

 
Willem Pangaileng selaku keynote speaker mengemukakan:
Intoleransi cenderung meningkat akibat adanya kepentingan pribadi/golongan yang mengabaikan kepentingan masyarakat;
Masyarakat indonesia adalah multi-kultur; keragaman suku, ras, agama dan keyakinan; disparitas pertumbuhan pembangunan antar daerah.
Pertumbuhan ekonomi banyak mengorbankan lingkungan hidup dan sosial.
Peningkatan penegakan hukum dan keamanan untuk mencegah main hakim sendiri.
Masih ada potensi disintegrasi bangsa.
Dinamika politik yang unpredictable/uncertain pada periode masa Orba dan pasca Orba. Reformasi demokrasi menimbulkan potensi kerawanan sosial, karena pemahaman atas demokrasi berbeda-beda.
Residu konflik apa sudah terselesaikan dan tidak menimbulkan konflik baru.
Penyelesaian konflik sosial bersifat komplek dan multi-dimensional sebaiknya menyeluruh tidak parsial.
Melibatkan pemerintah pusat; pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan jaringan/network.
Jadi intinya membangun ketahanan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
Adapun pendekatannya adalah prosperity bukan security.

Slide foto-foto selama acara

Slide Dr. H.M. Natsir, S.H., M.Hum. :

klik gambar untuk memperbesar

Slide Dr. H.M. Natsir, S.H., M.Hum.

Slide Dr. H.M. Natsir, S.H., M.Hum.

Slide Dr. H.M. Natsir, S.H., M.Hum.

Slide Dr. H.M. Natsir, S.H., M.Hum.

Slide Fubertus Ipur:

klik gambar untuk memperbesar

Slide Fubertus Ipur

Slide Fubertus Ipur

Slide Fubertus Ipur

Slide Fubertus Ipur

Slide Fubertus Ipur

Slide Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.:

klik gambar untuk memperbesar

Slide Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.

Slide Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.

Slide Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.

Slide Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A.

Slide Rudi Sukandar Ph.D.:

klik gambar untuk memperbesar

Slide Rudi Sukandar Ph.D.

Slide Rudi Sukandar Ph.D.

Slide Rudi Sukandar Ph.D.

Slide Rudi Sukandar Ph.D.

www.NOMagz.com