News and Opinion (NO) Magazine: Diskusi Perspektif Indonesia "PK diantara MA dan MK"

Sabtu, 10 Januari 2015

Diskusi Perspektif Indonesia "PK diantara MA dan MK"

Diskusi Perspektif Indonesia

"PK diantara MA dan MK"

Waktu :
Sabtu, 10 Januari 2015

Tempat :
Gado-Gado BOPLO, jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat

Pembicara:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Gurubesar Hukum Tata Negara, Ketua MK Pertama)
Umar Husin, SH, MH (Pengajar Hukum PTIK)
Muhammad Joni, SH, MH (Pengacara)
Dr. Nico Harjanto (Populi Center)

Host :
Ichan Loulembah

Penyelenggara :

Populi Center
SMART FM 95,9

Perspektif Indonesia : tajam - dalam - bermakna

Setelah Surat Edaran MA, dan sebelumnya putusan MK, PK atau Peninjauan Kembali sebagai instrumen menegakkan keadilan memiliki dua sandaran dan kendali.

Populi Center dan SMART FM 95,9 menyajikan Perspektif Indonesia dengan topik "PK diantara MA dan MK".

ULASAN :

PENINJAUAN KEMBALI

Mantan Ketua MK: MK Tidak Putuskan PK Boleh Berulang
Reporter: Abraham Utama, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 soal permohonan pengujian Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyatakan terpidana kasus tindak pidana dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) berkali-kali. Putusan tersebut hanya memberikan ruang kepada terpidana untuk mengajukan fakta baru yang belum pernah dikeluarkan pada persidangan sebelumnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tersebut menjelaskan, kebenaran materiil dalam hukum pidana memang tidak dapat dibatasi. "Bayangkan, saat akan diesksekusi ternyata ada fakta baru yang belum pernah dipertimbangkan hakim sebelumnya," ujar Jimly di Jakarta, Sabtu (10/1).

Putusan MK yang menanggapi permohonan judicial review dari bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar itu belakangan memicu perdebatan. Perdebatan makin hangat tatkala Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur PK perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali.

sumber CNNIndonesia