Kamis, 31 Desember 2015

Media Gathering CSE AVIATION "Kaleidoskop Penerbangan Indonesia Tahun 2015"

Media Gathering
CSE AVIATION
Kaleidoskop Penerbangan
Indonesia Tahun 2015


Waktu :

Rabu, 30 Desember 2015

Tempat :
Lantai 19. Wisma Antara. Jl. Merdeka Selatan No. 17. Jakarta.

Pembicara : 
  • Chappy Hakim (Purn. KSAU)
  • Samudra Sukardi, MMIS, MSIS
  • Ir. Edwin Soedarmo MM-MBA


ULASAN :

Chappy Hakim 
Tujuan gathering media adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan decision maker. Masalah penerbangan di negeri ini agar lebih baik. Commercial flight menghadapi tantangan besar. Berkategori 2 yang belum comply ICAO. Kemenhub yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran penerbangan sipil; khususnya Dirjen perhub Udara (Penerbangan sipil). 
Satu tahun terakhir ada penilaian cukup baik, ada kemajuan. Dirjen perhubungan Udara mulai menegakkan aturan yang berlaku. Misalnya kalau ada peswat tergelincir. Pelarangan membangun bandara oleh swasta yang tidak kompeten. Adanya ketegasan dalam penegakkan aturan. Harus ada disiplin; pengawasan ketat aturan: law enforcement. Digunakannya pangkalan militer untuk penerbangan komersial. Di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jogjakarta. 
Pertumbuhan jumlah penumpang 10-15% yang menyebabkan delay. Pemindahan penumpang dari bandara Soetta ke Halim untuk mengatasi jumlah penumpang yang membludak. Bandara Soekarno-Hatta yang yang berkapasitas 22 juta kini menanmpung 50 juta penumpang. Delay tidak terelakkan. Koordinasi dengan Bandara Halim belum baik. Terjadi juga di Bandung dan Jogjakarta. Belum ada upaya mengatasi masalah secaara tuntas. Pertumbuhan penumpang harusnya dianggap peluang; tapi pihak penerbangan swasta belum menyikapi dengan baik. 
Bagaimana negeri ini dinilai ICAO masuk kategori 2. Apabila otoritas penerbangan menerapkan aturan. ICAO finding menyatakan penerbangan sipil Indonesia belum memenuhi semua syarat keselamatan dan keamanan. Lebih 80% air space ASEAN ada di Indonesia. Kita kekurangan SDM dan infrastructure untuk menghadapi pertumbuhan penumpang. 

Ir. Edwin Soedarmo MM-MBA
Delay sepanjang 2015 menyebabkan penumpang merusak bandara. Kecelakaan pesawat, kebakaran terminal 2E bandara Soetta, ada pilot dan pramugari terkena kasus narkoba. Jumlah kecelakaan 14 kejadian di 2015. Paling banyak terjadi di Papua (36%) Pada saat landing kejadian kecelakaan paling banyak. Airport safety. Airport security. Airline service Rating. CSE Aviation Rating Conclusion Garuda Airways yang paling baik diikuti Express Air. Dan Bandara Sultan Syarif Kasim II adalah bandara terbaik. Ada 56 airline di Indonesia. 

Samudra Sukardi, MMIS, MSIS. 
Komponen penerbangan sipil yaitu regulator, industri penerbangan, airline practising, airline operator, infrastructure, maintenance repair and overhaul, Sekolah pilot. Regulator Dirjen Perhubungan Udara. Tahun 2015 belum banyak kemajuan, karena masih kategori 2. Jumlah inspektor yang masih kurang. Yang bagus mengenai Paket Ekonomi VIII yang membebaskan bea masuk untuk spare part pesawat. Industri pesawat PDTI menciptakan CN 235. Melaksanakan desain dan prototipe N 219. Aircraft leasing dan perbankan kecil supportnya, ongkos pembelian banyak ke luar negeri (asing). Karena dianggap risikonya tinggi. Airline operator. 
Jumlah kecelakaan meningkat di 2015. Masih sering terjadi delay. Airline harus punya corporate manual secara tertulis. Dan safety policy yang tertulis. Pilot yang nyabu tanggung jawab management airlinenya. Harus ada asosiasi pilot yang mengawasi. Infrastructure: airport authority dan airport facility. Pembangunan terminal 3 bandara Soetta belum selesai. Mengatur orang yang hilir mudik tanpa tujuan saja sulit. MRO (Maintenance Repair and Overhaul). 
Terjadi 2 Wing pesawat B777 bersenggolan. 70% pemeliharaan dikerjakan di luar negeri. Hanggar 4 GMF resmi dibuka. Flying School sudah menjamur di Indonesia. Kalau bisa menghasil Pilot bukan co-pilot. Sehingga banyak pilot asing digunakan oleh operator Indonesia. Susi Air 95% pilotnya adalah pilot asing. Di sekolah penerbangan Curug ada 1 angkatan yang tidak lulus-lulus karena jam terbangnya kurang (jumlahnya 40 orang). Di Indonesia ada 600 bandar udara.
.
Slide foto-foto selama acara



Slide Chappy Hakim :

klik gambar untuk memperbesar






www.NOMagz.com

Rabu, 30 Desember 2015

Sarasehan Refleksi Akhir Tahun 2015 "Komitmen dan Rencana Aksi Indonesia Menurunkan Gas Rumah Kaca Pada Sektor Prioritas Pasca Konferensi Para Pihak (COP 21) Paris 2015"

Sarasehan
Refleksi 
Akhir Tahun 2015
"Komitmen dan Rencana Aksi Indonesia
Menurunkan Gas Rumah Kaca
Pada Sektor Prioritas
Pasca Konferensi Para Pihak
(COP 21) Paris 2015"


Waktu :
Selasa, 29 Desember 2015

Tempat :
Hotel Best Western Premiere The Hive Cawang.

Opening speach :
  • Viva Yoga Mauladi (Presidium Majelis Nasional KAHMI/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) 
  • Dr. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) 

Pembicara :
  • Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin (Ketua Pengarah Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi - SiagaBumi)
  • Dr. Arif Satria (dekan FEMA IPB) 
  • Dr. Muhammad Syakir (Kepala Litbang Kementan) digantikan oleh Dedi Nursyamsi.

Moderator :
Lukman Malanua 

Acara ini diadakan dalam rangka menyambut HUT KAHMI ke-50. 
Penyelenggara :
Dept. Ristek ESDM dan Dept. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI: 
  • Prof. Moch. Mahfud MD (Koord. Presidium KAHMI), 
  • Ir. Subandryo (Sekjen KAHMI), 
  • Dr. Lukman Malanuang (Ketua Dept. Ristek ESDM KAHMI) 
  • Dr. Arif Satria (Ketua Dept. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim KAHMI)

ULASAN : 

Viva Yoga Mauladi 
Hadir di Paris bersama Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin. 
- Persoalan lingkungan hidup tidak bebas nilai.
- indonesia tidak usah diajari oleh negara maju. Karena kita sudah melakukan mitigasi perubahan iklim. Misal MOU dengan Swedia. 

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
Ecological Collap, environment crisis. Pemanasan global. Jatuh korban di India; Pakistan dan Mesir. Ada pemanasan global disertai musim dingin yang beku di beberapa negara. Di Moskwa Oktober sudah turun salju. Kita terlena dengan kesuburan dan iklim yang moderat. 
Sejak September lalu dengan para tokoh lintas agama bersepakat untuk "Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi" dan "Siaga Bumi". Sebagai Ketua Pengarah. Kalangan agama belum terlalu lama terlibat mengatasi global warming. 2013 di New York sebagai pembicara reliion for peace. LIP Vatikan deklarasi. Kalangan Islam September di Istambul "Islamic Declation on Climate Change" Brussel SDG. Kalangan agamawan dunia bangkit memperhatikan. Perlunya aspek moral dan etika dlm climate Change Solution. Solusi terhadap Environment Crisis = kiamat kecil. 
Pentingnya etika dan moral, sejatinya kerusakan lingkungan hidup sebagai manifestasi krisis moral. Khawatir hanya bersifat memadamkan kebakaran, sedang akar masalah tidak teratasi. Ada dimensi kemanusiaan, sikap merusak lingkungan hidup. Gempa bumi, erupsi gunung berapi. Akibat ulah manusia yang tidak memandang alam sebagai subyek. Alam punya jiwa. Teologi Islam menganggap alam itu tobiah/subjek yang sakral. Yang dihadapi kerusakan alam yang bersifat akumulatif. Bagaimana dimensi moral bisa kita tunjukkan secara edukasi dan gerakan. Merevisi paradigma pendekatan pemerintah dengan memasukkan dimensi moral. 
Kebakaran hutan menjadi agenda rutin di Indonesia. Sampai saat ini belum teratasi. Masyarakat harus bergerak. Eco masjid, Eco Wihara, Eco Pura, dll melakukan penghijauan. Eco rumah ibadat. Ingin kali bersih. Menganggap kali sebagai pembuangan akhir. Kita cenderung membangun rumah di mana sungai ada di bagian belakang. Harusnya sungai di depan rumah. 

Dr. Arif Satria 
Umat Muslim boros air menganjurkan pakai air recycle. Dlm tradisi ilmu terbaru ekologi politik mengarah moral. Perubahan life style. Sumber etik dan value. Eco Theologi, eco spituality. Antropo-Centrism ; Bio-Centrism; Eco- Centrism. Ada perimbangan etik, Ecological Ethic. Dalam agama Budha banyak mengenal isue alam dan lingkungan. Kita belajar dari alam yang diversity dan interdependence. 
Setiap negara dalam 5 tahun melaporkan mitigasi kerusakan lingkungan. 31 juta HA lahan indonesia harus dikonservasi sesuai kesepakatan 2002 di Brasil. Konservasi bersifat adil; bisa dibuktikan efektivitasnya. Ekonomi Biru sebgai antitesis Green Economic yang mahal. Ekonomi Biru di Maroko dipraktekkan dengan melaut tanpa energi fosil, tapi dengan angin. Perikanan budi daya tanpa pakan. Zero waste. How to learn from nature. Pohon tumbuh di hutan tanpa pupuk. Sustainability science yang trans-disiplin. Relasi manusia dengan alam. 

Dedi Nursyamsi 
"Peran Sektor Pert Setelah COP 21 Paris"
Sektor pertania penyedia makanan bagi 254 juta penduduk Indonesia. Sektor Pertanian sebagai bahan baku industri; sebagai sumber penghasilan 70% masyarakat. Beberapa citra pertanian yang negatif. Citra pertanian sebagai penyebab utama penggundulan hutan (HPH). Pangan berkaitan langsung dengan masalah perut. Penyebab penggundulan adalah ilegal logging. Dituduh penyebab kebakaran hutan. DItuding kotributor gas metan penyebab gas rumah kaca. 
Konsentrasi CO2 di atmosfir naik terus sebagai penyebab kenaikan suhu bumi. Di Jakarta dan Surabaya suhu naik terus. Pembakaran gambut, land using, forestry, adalah penyebab perubahan iklim. Pertanian hanya 4% penyebab GRK. Pertanian satu-satunya sektor yang bisa menyerap CO2 dari udara terutama tanaman berkhloropil yang menghasilkan karbohidrat. 
Di pertanian yang paling banyak menghasilkan GRK dari sawah dan sendawa hewan penghasil metan. Adaptasi lebih penting dari mitigasi. Harus berjamaah, terutama negara2 kontributor penghasil GRK. Kita ranking 12-15 penghasil GRK. Kita sepakat mengurangi emisi 29% dengan usaha sendiri. Dan 43% dengan bantuan negara-negara lain. Sektor pertanian paling rentan terhadap perubahan iklim. Meningkatnya permukaan air laut. Sawah (yang luas totalnya 8,2 juta HA) yang umumnya dekat pantai akan lansung terpengaruh. 
Perubahan iklim akibat ulah manusia. Suhu semakin tidak menentu, hujan turun tidak menentu. Bagaimana menghasilkan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan cuaca, dan hama biotik dan abiotik. Upaya-upaya mitigasi. Misal lahan sawah dan peternakan. Varietas padi Ciherang sedikit emisi gas rumah kaca. 

Haji Prabowo 
Akhlak menjadi sasaran utama dengan 4 fatma MUI yang jadi Buku Panduan. Vertical farming. Pohon kurma sangat tahan terhadap perubahan iklim. Eko Nikah adalah menyediakan mahar berupa tanaman untuk penghijauan.


Slide foto-foto selama acara


NOMagz.com

Selasa, 29 Desember 2015

Catatan Akhir Tahun DPP PKB "Refleksi Kebijakan Ekonomi 2015 dan Proyeksi Ekonomi 2016 Pemerintahan Jokowi - JK"

Catatan Akhir Tahun
DPP PKB
"Refleksi Kebijakan Ekonomi 2015
dan Proyeksi Ekonomi 2016
Pemerintahan Jokowi-JK"


Waktu :

Senin, 28 Desember 2015

Tempat :
DPP PKB. Jl. Raden Saleh nomor 9. Jakarta Pusat
 

ULASAN :

Muhaimin Iskandar 
Semoga 2016 semakin maju, adil makmur sejahtera. Tahun 2015 menghadapi tantangan. Pertumbuhan ekonomi, kondisi politik hiruk pikuk. Mainstraim kekuatan politik ada di pemerintahan. Apa saja didukung. Dukungan masyarakat dan politisi belum termanfaatkan dengan baik. Antar anggota kabinet gaduh. Faktor eksternal global. Penyerapan anggaran yang tidak optimal. 2015 periode tidak mudah bagi pemerintahan Jokowi-JK. PKB tetap berkontribusi dan mendukung Pemerintah. Ini adalah sumbangsih PKB. 

Beberapa catatan ekonomi :
  1. Pertumbuhan ekonomi kwartal III 2015 sebesar 4,71%. Kwartal 4 juga sekitar 4.5-4,7%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi 2015 berkisar 4.7%. 
  2. Inflasi kurang dari 4%. 
  3. Nilai tukar Rupiah. Terjadi 4x deflasi yang berarti daya beli turun. Nilai tukar rupiah turun terhadap USD; tapi tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor komoditas. Karena terjadi penurunan harga komoditas global. 
  4. Delapan Paket Ekonomi lebih untuk jangka menengah dan jangka panjang. Investasi untuk skala besar. Mencegah capital outflow. 
  5. Kebijakan fiskal tidak mencapai sasaran . Penerimaan negara tidak tercapai. Defisit hampir 3%. Hutang luar negeri tinggi. 
  6. Masalah krusial penerimaan pajak yang tidak tercapai. Hanya 80% dari target yaitu RP 1035 T. 
  7. Pos Penerimaan bukan pajak sektor kelautan yang targetnya RP w,e triliun hanya tercapai RP 40 miliar.
  8. BI menganut regim suku bunga tinggi. Alasan BI untuk menahan penurunan rupiah. Dan hanya kuras cadangan devisa. 
  9. Pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat. Harus menetapkan harga BBM dan PLN yang pro rakyat. 

Proyeksi 2016 dan saran :
  1. Tahun2016 pertumbuhan ekonomi terutama ditopang konsumsi masyarakat. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan meningkatkan persaingan sesama negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mengurangi kesenjangan. 
  2. Penerimaan pajak ba kebijakan yang diambil berefek multiplier. 
  3. Revisi target penerimaan pajak 2016; naik 7 % yaitu RP 1.107,8 Triliun. 
  4. Sektor moneter usul BI rate 5%. 
  5. Menentukan investasi mana yang bermanfaat bagi masyarakat, investasi yang berasal dari hot money tidak banyak manfaat. Penyerapan tenaga kerja. 
  6. Rencana menaikkan tarif listrik 450VA - 900VA dibatalkan. Perlu tetap ada subsidi. 
  7. Sektor pertanian adalah ruh bangsa. Pemerintah segera menjadikan Bulog sebagai lembaga yang lebih kuat. Sebagai stabilisator harga beras. Jadikan Badan Ketahanan Pangan Bulog membeli langsung ke petani. Sektor perikanan harus terus dijaga. 
  8. PKB akan terus berusaha pertanian dan perikanan menjadi sektor andalan. Dirikan Badan Karantina Nasional langsung dibawah Presiden.


Slide foto-foto selama acara

NOMagz.com

Sabtu, 26 Desember 2015

Diskusi Publik : Pasal 158 UU No.8/2015 "Membunuh Demokrasi, "Halalkan Kecurangan dan Korupai"

Diskusi Publik : 
Pasal 158 UU No.8/2015
Membunuh Demokrasi,
"Halalkan Kecurangan dan Korupsi"


Waktu :

Sabtu, 26 Desember 2015,

Tempat :
Rumah Makan Handayani Prima,
Jl. Matraman Raya nomor 45. Jakarta Timur.

Narasumber: 
  • Margarito Kamis
  • Marwah Daud Ibrahim
  • Adhie M. Massardi
  • Jerry Sumampouw
  • Ismail Hasani
  • Ratna Sarumpaet
  • Salamuddin Daeng 

Moderator :
Harris Rusly 

Penyelenggara : 
  • Ratna Sarumpaet Crisis Center
  • Masyarakat Rohil


Seratus (100) dari seratus sembilan belas (119) Sengketa Pikada 2015 yang diajukan ke MK akan tersandung dan GUGUR akibat Pasal 158, UU No 8/2015. Pasal yang mengatur pembatasan selisih maksimal sebagai syarat formil diterima tidaknya suatu sengketa Pilkada ini, memang sangat jauh dari rasa Keadilan dan apabila MK tidak menyikapinya dengan kebijaksanaan, maka pasal ini akan makin merusak citra Demokrasi kita, memakmurkan Korupsi dan Kecurangan & semakin melukai Rakyat.

Slide foto-foto selama acara


NOMagz.com

Jumat, 25 Desember 2015

Diskusi "Refleksi Kabinet Kerja Jokowi - Jk Tahun 20115"

Diskusi
"Refleksi Kabinet Kerja
Jokowi - Jk Tahun 2015"


Waktu :

Kamis, 24 Desember 2015

Tempat :
Rumah Makan Handayani Prima,
Jl. Matraman Raya nomor 45. Jakarta Timur.

Narasumber : 
  • Ferdinan Hutahayan (Direktur Energy Watch)
  • Ichsanuddin Noorsy ( Pengamat Kebijakan Publik )
  • Masinton Pasaribu ( Politisi Anggota DPR RI )

Moderator : 
Kusfiardi 

Penyelenggara : 
Centre for Local Government Reform (CELGOR) 


ULASAN :

Pemerintahan Presiden Jokowi - JK sudah berjalan satu tahun dan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai stakeholders utama, masyarakat-pun turut serta memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan saat ini.


Slide foto-foto selama acara


NOMagz.com

Kamis, 24 Desember 2015

Refleksi Akhir Tahun "Pesan Moral dan Muhasabah PBNU untuk Bangsa"

Refleksi Akhir Tahun
"Pesan Moral dan Muhasabah
PBNU untuk Bangsa"


Waktu :

Rabu, 23 Desember 2015.

Tempat :
Auditorium PBNU. Jl. Kramat Raya No. 164. Jakarta Pusat. 


Prof. Said Aqil Siroj membacakan Pesan Moral Kebangsaan dan Catatan Akhir Tahun.
'Anak Ayam Tidak Boleh Kehilangan Induknya' 
Terjadi krisis kepemimpinan dan instabilitas politik. Misalnya lemahnya nilai tukar rupiah; menurunnya ekspor; meningkatnya hutang luar negeri; menurunnya cadangan devisa; meningkatnya inflasi; menurunnya nilai tukar petani; meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya pengangguran. 
Kohesivitas sosial lemah, toleransi beragama rendah. Misalnya adanya larangan perayaan Asyura oleh walikota Bogor; kejadian di Aceh Singkil; insiden di Tolikara-Papua. Adanya ancaman WNI yang kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan ISIS.

Slide foto-foto selama acara


www.NOMagz.com

Catatan Hukum 2015 "Jalan Trisakti Penegakan Hukum Bersama JOKOWI"

Catatan Hukum 2015
"Jalan Trisakti Penegakan Hukum
Bersama JOKOWI"


Waktu :

Rabu, 23 Desember 2015.

Tempat :
Bumbu Desa, Jl. Cikini Raya No. 72, Jakarta Pusat.

Narasumber : 
  • Trimedya Panjaitan (Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM
  • Sira Prayuna
  • Masinton Pasaribu (Komisi III DPR RI)
  • Riska Mariza (Komisi III DPR RI)

Sebagaimana sudah menjadi tradisi dari Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia DPP PDI Perjuangan, di setiap penghujung tahun selalu meluncurkan catatan hukum selama setahun, yang tahun ini dengan tema "Jalan Trisakti Penegakan Hukum Bersama JOKOWI". 


ULASAN : 

Trimedya Panjaitan
Mempraktekkan Trisakti. Mendorong Kejaksaan fokus untuk menangani korupsi. Tindak pidana umum ditangani kepolisian. Bidang penegakan hukum di Desember 2015 terpilih 5 komisioner KPK. Pertama kali panitia seleksi KPK mengunjungi rumah calon komisioner. Pilkada Desember 2015 berjalan baik.
Masalah ada di Kaltara, Batam-Kepri, Proses penegakan hukum 2016 semoga akan lebih baik. Meski Jaksa Agung dari parpol mudah-mudahan proses penegakan hukum dapat berjalan baik. Ketua parpol mengingatkan para anggotanya untuk berperilaku baik dan tidak koruptif. Melapor DPP PDIP setiap kunjungan kerja. Misalnya kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan. Mengingatkan KPK untuk menangani kasus-kasus besar; kasus kecil ditangani Polri dan Kejaksaan. Dan berharap ketiga penegak hukum dapat bersinergi dengan baik. 


Sira Prayuna
Ada dua hal menjadi perhatian :
1. Catatan terhadap pemilu 2015 pelaksaannya baik. Tersisa keberatan berupa pengajuan gugatan ke MK. Data kependudukan belum sempurna. Daerah Cianjur dan Kepri, ada masalah; perlu perbaikan pelaksanaan Pemilu. Keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Esensi demokrasi adalah bagaimana menemukan pemimpin yang baik. 
2. Hukuman mati menjadi polemik. Merupakan pidana pokok. Agar hukuman mati menjadi masalah pokok. Dianggap bertentangan dengan agama. Karena nyawa adalah hak Tuhan.

Slide foto-foto selama acara


www.NOMagz.com

Diskusi Perludem "Sepak Terjang Petahana di Pilkada 2015"

Diskusi Perludem
“Sepak Terjang Petahana
di Pilkada 2015”


Waktu :

Rabu, 23 Desember 2015.

Tempat :
Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda No. 7 


ULASAN :

Pilkada serentak 9 Desember 2015 baru saja kita lalui. Dari 264 daerah yang menyelenggarakan pilkada terdapat 151 daerah yang diikuti calon kepala daerah yang kembali berusaha membuka ruang keterpilihan untuk kedua kalinya atau yang dikenal dengan istilah petahana. Keberadaan petahana dalam pilkada serentak memang menarik untuk dilihat lebih jauh keberadaanya karena, adanya paradoks dasar dari petahana yang dapat menciptakan arena persaiangan yang tidak setara. Jika dibandingkan dengan calon kepala daerah baru, seorang calon kepala daerah petahana tentunya sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Pada lain pihak, seorang calon petahana memiliki beberapa peluang terhadap sumber daya negara yang dapat dimanfaatkan lebih jauh keberadaanya. 

Dalam rangka mengelaborasi lebih jauh keberadaan petahana dalam pilkada serentak 9 Desember 2015, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan penelitian singkat untuk mengelaborasi lebih jauh keberadaan petahana yang tidak hanya ditinjau dari hasil keterpilihan dalam pilkada. Melainkan, ditinjau pula dari segi pemerintahan hasil pemilu yang dikorelasikan dengan koaliasi partai politik yang dibangun, berikut indeks efective number of parliamentary parties (ENPP). Dengan ini bisa diketahui seberapa jauh efektivitas pemerintahan yang dapat diselenggarakan kelak.

Slide foto-foto selama acara


www.NOMagz.com

Rabu, 23 Desember 2015

Catatan Akhir Tahun 2015 "Kondisi Kebebasan Pers di Indonesia"

Catatan Akhir Tahun 2015
"Kondisi kebebasan Pers di Indonesia"


Waktu :

Selasa, 22 Desember 2015.

Tempat :
Bakoel Koffie Jl. Cikini Raya No. 25. Jakarta Pusat.

Sepanjang Tahun 2015 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat, bahwa kondisi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia semakin memperihatinkan. Kasus-kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap jurnalis masih tetap terjadi dan menjadi ancaman yang serius terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya. Bukan hanya itu, kasus-kasus kriminalisasi terhadap narasumber yang memberikan kesaksianya di media dan juga beberapa korban yang terjerat UU ITE Pasal 27 a 3 karena menyampaikan pendapat dan ekspresinya di media sosial. Terkait dengan hal ini, kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sebagai lembaga yang menentang segala bentuk upaya kriminalisasi dan ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, 

Narasumber :
  • Nawawi Bahrudin (Direktur Eksekutif)
  • Asep Komaruddin (Kadiv Riset dan Jaringan)


ULASAN : 

Pembelaan hukum terhadap jurnalis. Melakukan pantauan kebebasan pers 2015, masih memprihatinkan. Ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis paling banyak di DKI, Papua; dan baru-baru ini terjadi kekerasan terhadap jurnalis di Pekanbaru Riau. Pelakunya antara lain polisi, petugas keamanan, pejabat eksekutif, pejabat legislatif, aparatur pemerintah. Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. 
Ada 134 orang menjadi korban UU ITE, misalnya laporan Prof Ramli yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh aktivis ICW Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo. Usul revisi UU ITE belum berhasil, hanya bisa mengurangi hukuman. Monopoli kepemilikan perusahaan media, ada satu orang yang memiliki banyak media. Kesejahteraan jurnalis. Banyak yang penghasilannya masih dibawah UMP. Ini bisa mempengaruhi independensi liputannya. Advokasi kebijakan yang berpotensi mengebiri kebebasan pers. RUU Contempt of Court usulan Ikatan Hakim Indonesia tiba-tiba masuk prolegnas di Desember ini. Berpotensi memudahkan kriminalisasi dalam proses persidangan. Ancaman 10 tahun dan denda RP 1Milyar. SE Kapolri tebtang hate speech Advokasi peraturan-peraturan Kemkominfo yakni Permen No. 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Kejaksaan masih memproses masalah Lembaga Pers Mahasiswa Fiskom Universitas Kristen Satyawacana. Masih terjadi masa suram di dunia pers kita, perlindungan atas jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. 

LBH Pers mendesak :
1. Presiden Jokowi memerintahkan kepada jajarannya terkait pentingnya kebebasan pers dan perlindungan jurnalis. 
2. Anggota DPR RI lebih berhati-hati dan teliti dalam membahas peraturan yang berkenaan dengan kebebasan pers dan berekspresi.
3. Hakim dan Organisasi Hakim Mengkaji kembali RUU Contempt of Court. 
4. Mendesak Polri untuk mematuhi Nota Kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers
5 Meminta masyarakat umum untuk menggunakan UU Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan di media. 
6. Meminta agar para jurnalis selalu memenuhi standar kode etik jurnalistik. 
7. Meminta kepada Perusahaan Media untuk memberikan hak-hak para jurnalis dan pekerjaannya sesuai UU Ketenagakerjaan.
 
Slide foto-foto selama acara

 


www.NOMagz.com

Selasa, 22 Desember 2015

Diskusi Publik "Kebijakan di Sekitar Sektor Transportasi Ibukota"

Diskusi Publik
" “Kebijakan di Sekitar
Sektor Transportasi Ibukota"

  
Waktu :
Senin, 21 Desember 2015.

Tempat :
Pisa Kafe Menteng

Pembicara :
  • Hermanto Dwiatmoko (Direktur Jendral Perkeretaapian)
  • Sutanto Suhodo (Deputi Gubernur DKI Jakarta, bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi) 
  • S. Ipoeng Purnomo. (Sekretaris Jendral Masyarakat Transportasi Indonesia). Moderatornya Bagas Hidayat. 

MC :
Upi

Slide foto-foto selama acara

www.NOMagz.com

Pertemuan Kemendagri "Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama"

Pertemuan 
Pemda, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan 
dan Dialog 
Kerukunan Generasi Muda Antar Agama
"Harmonisasi Kerukunan
Umat Beragama"


Waktu :

21 Desember 2015

Tempat :
Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Penyelenggara : 
Kementerian Dalam Negeri 

Sambutan para wakil pemuka agama.

Sambutan para wakil pemuka agama :
  • Dr. KH. Yusnar Yusuf, MS. (Ketua Bidang Kerukunan MUI)
  • Mgr. Ignatius Suharyo, Pr. (Ketua Umum Konfrensi Waligereja Indonesia)
  • Pdt. Gomar Gultom (Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia)
  • Mayjen. TNI purn S.N. Suwisma (Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia)
  • Mpu Suhadi Sendjaja (Ketua Widyasabha Perwalian Umat Budha Indonesia)
  • Uung Sendana (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)
  •  
Deklarasi

Laporan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan intensitas komunikasi antar umat beragama. 

Sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah demi terwujudnya kerukunan umat beragama. Masalah toleransi umat beragama di Indonesia pada dasarnya sudah selesai. Meski kemudian ada kejadian di Aceh Singkil, Tolikara-Papua, dan Ambon. Harmonisasi perlu kita bangun di seluruh wilayah Indonesia. 

Sambutan/Arahan Jaksa Agung HM Prasetyo. 
Berkumpulnya seluruh stake holders keagamaan untuk silahturahmi. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama. Radikalisme menimbulkan aksi teror. Kerukunan beragama merupakan suatu keniscayaan dalam bernegara. 
Sebagai bangsa besar yang multi etnis yang heterogen dan demokratis kita menerapkan toleransi beragama. Peran Kejaksaan dalam mewujudkan dan menjaga kerukunan beragama.

Slide foto-foto selama acara


www.NOMagz.com

Senin, 21 Desember 2015

Diskusi Media "Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Pro Perempuan"

Diskusi Media
"Jalan Terjal Perempuan
Kepala Daerah Terpilih:
Potret Keterpilihan Perempuan
dan Tantangan Lahirkan
Kebijakan Pro Perempuan”


Waktu :

Minggu, 20 Desember 2015

Tempat :
Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda No. 7, Menteng, Jakarta Pusat (Sebelah Sarinah Thamrin).

Penyelenggara : 
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)


Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 264 daerah usai. 45 daerah melahirkan perempuan pemimpin: 39 kabupaten dan 6 kota. Jika dibandingkan dengan jumlah kepala dan wakil kepala daerah yang memenangkan pilkada, ada 46 perempuan dari 528 orang (8,7 persen) yang memenangkan Pilkada di 264 daerah. 46 perempuan kepala daerah terpilih tak semuanya menyertakan visi, misi, dan program yang sensitif gender. 

Hanya 17 dari 46 orang perempuan (37 persen) yang memiliki visi, misi, dan program yang berpihak pada perempuan. Visi, misi, dan program yang berpihak pada perempuan ini akan menemui tantangan untuk diimplementasikan menjadi kebijakan dalam periode pemerintahan lima tahun ke depan.

Slide foto-foto selama acara


www.NOMagz.com