Seri Kesepuluh Diskusi Panel Serial “Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia”

Diskusi Panel Serial 

“Mengungkap Budaya Luhur Nusantara 

Menuju Peradaban Maritim Indonesia”, 

Seri Kesepuluh dengan Tema 

“Kepemimpinan Dalam Masyarakat Maritim-Agraris” 

Waktu:
Sabtu, 09 Agustus 2014, 08.00 – 12.55 WIB
Lokasi:
Sultan Hotel, Asean Room, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, 10270
 
Pembicara : 

1. Prof. Dr. Sutejo K. Widodo
2. Prof. Dr. Mas’ud Said, PhD
3. Laksda Madya TNI Dr. D. A. Mamahit, M.Sc

Diskusi Panel Serial “Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia”, yang telah dan akan berlangsung sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 20 September 2014, pada Seri Kesepuluh diisi dengan Tema “Kepemimpinan Dalam Masyarakat Maritim-Agraris”

Kebijakan Pro Pasar, Ancam Kebudayan Bahari

RUU Kebudayaan Belum Pertimbangkan Maritim

Budayawan UI Prof.Dr. Bambang Wibawarta mengajak seluruh lapisan masyarakat aktif mengawal proses penyusunan RUU Kebudayaan sebelum disahkan September nanti.

"Pembahasan RUU Kebudayaan tengah berlangsung dan sesuai rencana akan diundangkan sebelum Kabinet Indonesia Bersatu  Jilid II berakhir. Sayangnya, RUU ini belum memasukkan kebudayaan bahari ke dalam substansinya," buka Bambang di sela-sela diskusi panel bertema Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia (9/8).

Pembina YSNB Pontjo Sutowo mengingatkan, "terdapat 1112 etnik di Indonesia yang mensaratkan pentingnya toleransi dalam kehidupan bangsa. Toleransi telah menjadi kebudayaan lokal masyarakat kepulauan Indonesia. Sayangnya, kebudayaan yang kaya nilai ini, terus terpinggirkan oleh kebijakan pro pasar."

Sejalan dengan Pontjo, Iman Sunario Ketua YSNB menegaskan, "tantangan pemerintah ke depan adalah nyata untuk menumbuhkan kembali jati diri bangsa. Modernisasi tidak boleh menghilangkan kebudayaan bahari kita."

Pembicara pertama, Prof. Dr. Sutejo K. Widodo menggolongkan desa-desa dalam beberapa jenis.
Desa Pertanian,Desa Periikanan dan Desa Pelayaran. Demikian pula ada Desa Pasar, Desa Tambangan, Desa Keramat, Desa Tambakan dan berbagaai bentuk desa lain yangmemiliki proses berdasar pada latar belakang jenis pekerjaan dari orang-orang yang mendiaminya.
Menurut Sutejo, dalam pelaksanaan otonomi, desa memiliki pengalaman panjang, sehingga dalam beberapa hal dengan formulasi tertentu desa dirasa lebih siap melangsungkan otonomi melalui rembug desa.
Sejarawan dari Universitas Diponegoro tersebut menambahkan, "Desa merupakan bentukan asli bangsa Indonesia. Untuk pelaksanaan otonomi, desa memiliki pengalaman panjang, sehingga dalam beberapa hal dengan formulasi tertentu desa dirasa lebih siap melangsungkan otonomi melalui rembug desa."

Prof. Dr. Mas’ud Said, PhD mengatakan bahwa kebijakan lokal (local wisdom) dan kepemiminan informal di kawasan desa nusantara menyimpan energi positif bagi bangsa.
Menurutnya ada 3 tipe kondisi desa dipandang dari segi kewilayahan:
1. Desa Tipe A (maju)
2. Desa Tipe B (kurang maju)
3. Desa Tipe C (terbelakang)

Staf Ahli Presiden Prof.Dr.Mas'ud Said menjelaskan, "Indonesia memiliki lebih dari 80 ribu desa dengan struktur dan status beragam. Di sinilah urgensi hadirnya UU Desa, yakni sebuah strategi revolusioner yang mendudukkan desa sebagai mata rantai paling awal dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional."

Pembicara terakhir, Laksda Madya TNI Dr. D. A. Mamahit, M.Sc menyatakan bahwa jika diolah secara maksimal, kekayaan laut indonesia mampu menyumbang pendapatam megara sebesar US $ 1,2 Trilyun.
Mamahit mengatakan Arti strategis sebagai masyarakat maritim adalah :
- Sumberdaya kelautan akan menjadi tumpuan pembangunan nasional di masa depan.
- Akibat kegiatan ekonomi global, tentu menjadikan sumberdaya laiut indonesia sebagai aset nasional.
- Dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan akan menjadi prioritas utama

Dalam hal kepemimpinan dan paradigma maritim, kata Mamahit pula, diperlukan pemimpim yang memahami permasalahan berkaitan dengan posisi indonesia sebagai negara maritim.
Dalam menghadapi keterbukaam global dan pasar bebas, strategi "ketahanan bangsa" harus mencakup pembangunan sosio-ekonomi,sosio-kultural,serta pertahanan dan keamanan.
"Kepemimpinan nasional ke depan harus memanfaatkan keunggulan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan merubah mind-set masyarakat Indonesia yang hingga kini masih berorientasi kontinental," tutup Laksdya TNI Dr.D.Mamahit, MSc.
Diakhir makalahnya, Mamahit menekankan bahwa sepatutnya kepemimpinan nasional ke depan memiliki 'political will' untuk melakukan reorientasi pembangunan yang yg bervisi maritim.

Slide foto-foto selama acara

VIDEO ACARA :

http://youtu.be/Mr891f4OP_A

www.NOMagz.com