Lembaga-lembaga UNODC,Bappenas,KPK,Kemitraan,ICW serta TII menggelar acara "The 4th Indonesia Anti Corruption Forum".
Acara ini berlangsung pada Senin 9 Juni 2014, pukul 19:00 WIB, dengan mengambil tempat di Double Tree by Hilton. Jl. Pegangsaan Timur. Jakarta.
Secara umum, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun (2004-2011). Namun demikian, skor IPK Indonesia pada tahun 2012 dan 2013 tidak mengalami peningkatan, walaupun Transparansi International telah melakukan perubahan metode survey yaitu dari skala 0-10 menjadi 0-100, Indonesia berada pada skor 32 dari 100.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan dalam dua tahun terakhir. Terlebih jika melihat bahwa skor tersebut masih sangat jauh dari skor ideal yakni, 100 (negara terbersih). Sehingga, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang dengan langkah yang lebih terintegrasi dan sistematis.
Langkah dan upaya untuk mencoba memetakan penyebabnya terlihat dari beberapa inovasi yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Stranas PPK, namun belum memperoleh input, kritik konstruktif maupun rekomendasi dari kelompok masyarakat maupun individu. Antara lain: Pertama, pentingnya publik memahami substansi kebijakan Stranas PPK dan Reformasi Birokrasi, khususnya di kalangan pegiat anti korupsi dalam berbagai kelompok masyarakat sipil (LSM, OMS, Perguruan Tinggi, Komunitas Jurnalis, Asosiasi Profesi), kedua, perlunya partisipasi masyarakat di tingkat daerah dan ketiga, secara khusus berkenaan dengan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi ternyata belum adanya pertautan kepentingan (political engagement) yang konkrit antara agenda masyarakat sipil dan agenda pemerintah.
Meski di tingkat nasional terdapat beberapa organisasi yang terus terlibat namun di tingkat daerah menjadi lebih sedikit bahkan hampir tidak ada organisasi yang terlibat dalam berbagai implementasi Stranas PPK.Sebagai salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, UNODC, Kemitraan, Bappenas, KPK, ICW dan TI Indonesia merasa perlu untuk kembali melaksanakan pertemuan Forum Anti Korupsi ke empat, atau 4th Indonesia Anti Corruption Forum, yang akan diselenggarakan pada:
www.NOMagz.com
Acara ini berlangsung pada Senin 9 Juni 2014, pukul 19:00 WIB, dengan mengambil tempat di Double Tree by Hilton. Jl. Pegangsaan Timur. Jakarta.
Secara umum, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun (2004-2011). Namun demikian, skor IPK Indonesia pada tahun 2012 dan 2013 tidak mengalami peningkatan, walaupun Transparansi International telah melakukan perubahan metode survey yaitu dari skala 0-10 menjadi 0-100, Indonesia berada pada skor 32 dari 100.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan dalam dua tahun terakhir. Terlebih jika melihat bahwa skor tersebut masih sangat jauh dari skor ideal yakni, 100 (negara terbersih). Sehingga, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang dengan langkah yang lebih terintegrasi dan sistematis.
 |
| Narasumber : Amien Sunaryadi (mantan wakil ketua KPK) |
Langkah dan upaya untuk mencoba memetakan penyebabnya terlihat dari beberapa inovasi yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Stranas PPK, namun belum memperoleh input, kritik konstruktif maupun rekomendasi dari kelompok masyarakat maupun individu. Antara lain: Pertama, pentingnya publik memahami substansi kebijakan Stranas PPK dan Reformasi Birokrasi, khususnya di kalangan pegiat anti korupsi dalam berbagai kelompok masyarakat sipil (LSM, OMS, Perguruan Tinggi, Komunitas Jurnalis, Asosiasi Profesi), kedua, perlunya partisipasi masyarakat di tingkat daerah dan ketiga, secara khusus berkenaan dengan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi ternyata belum adanya pertautan kepentingan (political engagement) yang konkrit antara agenda masyarakat sipil dan agenda pemerintah.
Meski di tingkat nasional terdapat beberapa organisasi yang terus terlibat namun di tingkat daerah menjadi lebih sedikit bahkan hampir tidak ada organisasi yang terlibat dalam berbagai implementasi Stranas PPK.Sebagai salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, UNODC, Kemitraan, Bappenas, KPK, ICW dan TI Indonesia merasa perlu untuk kembali melaksanakan pertemuan Forum Anti Korupsi ke empat, atau 4th Indonesia Anti Corruption Forum, yang akan diselenggarakan pada:
 |
| Slide foto-foto selama acara |
VIDEO ACARA :
www.NOMagz.com
1 komentar:
how to get many visitors in ur blog http://blidee.com/jumlah-kata-kunci-yang-ideal-dalam-sebuah-artikel-postingan/
Posting Komentar