Diskusi Publik : "Penculikan : Fakta atau Fitnah ?"

* reported by Lie Hjun Jung

Diskusi Publik yang menarik diselenggarakan pada 8 Juni 2014,. 11:00 -15:00 WIB, bertema : "Penculikan : Fakta atau Fitnah".

Diskusi yang mengambil tempat di Whiz Hotel. Jl. Cikini No. 6. Jakarta tersebut, dihadiri para  narasumber: 

1. Mayjend TNI (Purn) Syamsul Jalal (Mantan Komandan Pusat Polisi Militer)
2. Mayjend TNI (Purn) Samsudin (Mantan Anggota Komnas HAM)
3. Mugiyanto (Aktivis, korban penculikan)
4. Taufik Basari (Aktivis HAM).

Moderator: Mohamad Husnil
Host: Erwin Saputra Muhamad (FORMACI)

Samsudin, Syamsul Djalal, Moderator, Mugiyanto, Taufik Basari

Mantan Anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin menganggap mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto mempunyai Penyakit Megalomania. Hal itu dikatakan Samsudin, karena sewaktu menjadi Danjen Kopassus, Prabowo membetuk tim mawar tanpa sepengetahuan atasannya.

Mayjen (Purn) Samsudin

“Operasi penculikan aktivis ’98 tidak pernah dilaporkan kepada Kasad (semasa itu) yaitu Wiranto, dan Pangab Faisal Tanjung. Hal itu diakui prabowo. Tanpa ada perintah dari atasan, Danjen Kopassus terpanggil untuk bertindak sendiri. Kawan kita ini ada penyakit megalomania,” ujar mantan Pangdam Lambung Mangkurat itu.
Samsudin juga menyatakan Prabowo juga bisa diadili di pengadilan Ad Hoc walaupun sudah diadili di Dewan Kehormatan Perwira. Ia beralasan, Pengadilan Dewan Kehormatan Jenderal bukan Lembaga Yudisial.

Sementara itu, Mantan aktivis sekaligus politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem), Taufik Basari mendesak pemerintah untuk mencari korban penculikan tragedi ’98. Menurut pria yang akrab dipanggil Tobas ini, hingga sekarang belum ada langkah kongkrit dari pemerintah untuk mencari korban tersebut.
“Satu-satunya yang punya kemampuan untuk mengungkap korban, atau mencari adalah pemerintah. Tapi langkah-langkahnya pun tidak ada. Tidak ada tim khusus atau tim lain yg dibentuk untuk mencari korban,” ungkap Tobas.
Tobas menambahkan, Presiden SBY mempunyai kewenangan dan bisa memerintahkan institusi yang ada di bawahnya untuk menelusuri kasus ini. Baik itu lewat dokumen dari institusi militer, intelejen, termasuk juga penyelidikan dari Komas HAM serta Polisi Militer.

Taufik Basari

Jika Fadli Zon selalu menyebut bahwa pemberitaan mengenai kasus hilangnya 13 aktivis adalah kampanye 5 tahunan yang ditujukan untuk menjegal Prabowo Subianto menjadi Capres, secara tegas, mantan aktivis sekaligus politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari membantahnya.
Menurutnya kasus penghilangan paksa Tim mawar merupakan kasus lama yang sudah 16 tahun berlalu. Begitu lamanya, karena pilpres ini seolah-olah dinaikkan kembali. Padahal, setidaknya 23 korban yang berhasil selamat, sisanya 13 orang belum kembali 1 orang meninggal.
"Jelas-jelas, sudah ada pengakuan dari tim mawar yang juga udah diperiksa, dibawa ke persidangan, namun sayangnya hukumannya sangat ringan," jelasnya.

Sedangkan Mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen TNI (Purn) Syamsul Djalal membenarkan bahwa Polisi Militer ketika itu menemukan bukti Prabowo bersalah. 
Dia ikut menegaskan bahwa kehadirannya sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah penyampaian fakta.
"Tolong jangan bilang kampanye hitam. Saya netral. Saya tidak membuka aib orang, menyampaikan fakta." ujarnya.
“Yang saya dengar, hasil sidang itu cukup bukti prabowo sudah melanggar. Dan harus dicopot dan diberhentikan. Kalau sudah bgitu sudah jelas,” ungkapnya.

Mayjen TNI (Purn) Syamsul Djalal

Syamsul Djalal juga sependapat dengan pernyataan mantan anggota Komnas HAM Mayjen (Purn) Samsudin, bahwa DKP bukan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, ia juga berpendapat kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum yang berwenang mengusut kasus tersebut. 
Dia membenarkan, bahwa kasus penculikan itu benar ada. Sebab, saat itu dia mendapatkan tugas polisi militer pada saat itu.
"Kasus penculikan itu betul. Hasil dari penyidikan militer saat itu, betul. Di sidang itu, tapi ya si pelakunya, otaknya, alasannya ya karena beliau mantu dari presiden," tandasnya.
"Ini fakta bukan fitnah. Kenapa tidak dihukum pengadilan militer. Wallauhu alam saya tidak tahu, kewajiban saya cuma melakukan penyidikan."
Dia pun menceritakan, bahwa dia sempat memanggil Sudi Silalahi saat itu menjadi kasad dan menanyakan, ke mana orang-orang yang diculik itu.
"Di, sini kau, kau jangan bohong, anak yang hilang ke mana dia?," cerita Syamsu Djalal.
"Sambil memainkan gantungan kunci, dia menyebutkan 'wah bang terbakar di ruko bang'," lanjutnya. 

Mugiyanto

Sementara itu, aktivis 1998, Mugiyanto dan mantan anggota komnas HAM Syamsu yang juga membenarkan keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penghilangan secara paksa beberapa aktivis pada 1998 lalu. Lebih jauh, dalam diskusi ini, para pembicara mendesak pemerintah untuk mengusut dan kasus ini harus ada pertanggungjawabannya.

Para peserta diskusi

 

Slide foto-foto selama acara

www.NOMagz.com