Hari kedua The 4th Indonesia Anti Corruption Forum, yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga yang berkompeten yakni NODC,Bappenas,KPK,Kemitraan,ICW serta TII, diisi dengan beberapa agenda.
Agenda pertama adalah Acara Pembukaan pada pagi hari, yang mengambil lokasi di Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Pembukaan ini dihadiri oleh para narasumber yakni:
Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana (Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kalau saya dikritik, SBY belum berhasil benar memberantas korupsi, saya terima. Tetapi kalau dianggap SBY tidak serius memberantas korupsi saya tidak bisa terima. Karena we have done a lot of thing sebetulnya untuk itu semua,” kata Presiden SBY saat membuka Forum Anti Korupsi keempat, atau 4th Indonesia Anti Corruption Forum (4th IACF) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2014) pagi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan pemberantasan korupsi di Indonesiabekum usai. Sebab sampai saat ini masih banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Pramono Anung, dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu, Presiden SBY mengemukakan, sejak lima tahun pertama pemerintahannya, ia didekati sejumlah pihak yang menginginkan adanya moratorium pemberantasan korupsi, termasuk mereka-mereka yang datang meminta bantuan saat menghadapi kasus korupsi. Bahkan, ada juga yang datang meminta untuk dilakukan pemutihan penanganan kasus korupsi, misalnya memberikan amnesti bagi pelaku korupsi.
Karena itu, kata SBY, siapa pun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat, yaitu mencegah dan memberantas korupsi.
Kepala Negara menegaskan, pemberantasan korupsi perlu leadership di semua level, di manapun– eksekutif, legislatif, yudikatif, pusat-daerah, dan juga perlu dukungan para pemimpin– dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati.
“Dan ini akan tercermin manakala sang pemimpin dihadapkan pada pilihan, mau membela teman-teman dekatnya, kelompok politiknya, atau siapapun; atau dia bisa adil dan harus menghormati proses penegakan hukum itu,” tegas SBY.
Dikatakan Presiden, Indeks Persepsi Korupsi meskipun belum seperti yang diharapkan, ada sebenarnya kenaikannya. Ia menyebutkan, Indonesia, termasuk sebelas negara yang sekarang dianggap kenaikan IPK-nya baik. Namun, bad news-nya, lanjut SBY, korupsi atau kasus-kasus korupsi tetap saja terjadi.
Menurut Presiden, dulu dalam sistem otoritarian yang terjerat atau terkena oleh korupsi itu biasanya eksekutif, itupun ada di pusat. Namun, sekarang di era reformasi, di era demokrasi, dimana kekuasaan berada di mana-mana, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota yang terkena kasus korupsi ini mewakili semua element of power holders di negara ini.
Presiden mengaku sudah menyampaikan semua, menyangkut bagaimana Indonesia ini, bangsa ini, pemerintah ini, masyarakat kita melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
SBY menjelaskan butuh keseriusan untuk memberantas korupsi. Ini juga yang harus dilakukan presiden penggantinya Oktober mendatang.
"Saya mohon maaf kalau ada pekerjaan rumah belum rampung. Kita sudah berusaha secara sungguh-sungguh. Kalau ada yang bicara pemerintah tidak serius, saya tidak terima, karena kita sudah melakukan banyak hal," kata SBY.
"Tapi harus kita akui the war corruption belum berhasil dilakukan. Inilah yang jadi tugas pengganti saya yang harus diemban tugas berantas korupsi. Saya akan serah terimakan, pekerjaan rumah ini tentu ada yang lain, saya sambut presiden baru nanti kita hormati, muliakan, dukung agar berhasil dalam tugasnya, sambil saya sampaikan apa yang sudah dicapai dan apa yang belum," papar SBY.
“Berulang kali, mungkin yang mendengarkannya pun sudah bosan– mengapa gerakan anti korupsi itu penting; bagaimana caranya mencegah dan memberantas korupsi; sasaran-sasaran besar apa yang harus kita capai dalam pemberantasan korupsi; mengapa diperlukan kesungguhan dan efektivitas dari para penegak hukum, bukan hanya KPK tetapi juga Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan,” paparnya.
Karena sudah melakukan semua kewajibannya dalam pemberantasan korupsi, Presiden mengatakan, just do it, let’s do it.
“Saya kira semuanya sudah ada, tinggal, kembali lagi, just do it, let’s do it together. Kalau itu yang kita lakukan insya Allah buahnya akan manis,” ujar Presiden SBY.
Presiden menjelaskan di berbagai negara, memberantas korupsi memang tidak mudah. Di Hong Kong misalnya, butuh waktu 15 tahun. Di Indonesia, SBY mentaksir bisa lebih dari 40 tahun untuk berantas korupsi.
“Kalau pemberantasan korupsi di Hong Kong 15 tahun, untuk Indonesia yang permasalahannya lebih kompleks bisa dua hingga tiga kali lebih lama. Tepat pemberantasan bisa lintas generasi dan pemerintahan,” kata SBY.
Mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Pramono Anung, dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu,pimpinan lembaga negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas Armida Alisyahbana, Menkumham Amir Syamsudin, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Perekonomian Chairul Tantung, Menkes, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Men PAN & RB Azwar Abubakar.
sumber 1
sumber 2
www.nomagz.com
Agenda pertama adalah Acara Pembukaan pada pagi hari, yang mengambil lokasi di Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Pembukaan ini dihadiri oleh para narasumber yakni:
Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana (Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, Indonesia selama lebih dari
sepuluh tahun ini melakukan pemberantasan korupsi secara agresif. Tidak
tebang pilih, tanpa pandang bulu. Karena itu, Presiden tidak terima bila
dikatakan SBY tidak serius memberantas korupsi.
“Kalau saya dikritik, SBY belum berhasil benar memberantas korupsi, saya terima. Tetapi kalau dianggap SBY tidak serius memberantas korupsi saya tidak bisa terima. Karena we have done a lot of thing sebetulnya untuk itu semua,” kata Presiden SBY saat membuka Forum Anti Korupsi keempat, atau 4th Indonesia Anti Corruption Forum (4th IACF) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2014) pagi.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Pramono Anung, dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu, Presiden SBY mengemukakan, sejak lima tahun pertama pemerintahannya, ia didekati sejumlah pihak yang menginginkan adanya moratorium pemberantasan korupsi, termasuk mereka-mereka yang datang meminta bantuan saat menghadapi kasus korupsi. Bahkan, ada juga yang datang meminta untuk dilakukan pemutihan penanganan kasus korupsi, misalnya memberikan amnesti bagi pelaku korupsi.
Karena itu, kata SBY, siapa pun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat, yaitu mencegah dan memberantas korupsi.
Kepala Negara menegaskan, pemberantasan korupsi perlu leadership di semua level, di manapun– eksekutif, legislatif, yudikatif, pusat-daerah, dan juga perlu dukungan para pemimpin– dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati.
“Dan ini akan tercermin manakala sang pemimpin dihadapkan pada pilihan, mau membela teman-teman dekatnya, kelompok politiknya, atau siapapun; atau dia bisa adil dan harus menghormati proses penegakan hukum itu,” tegas SBY.
Dikatakan Presiden, Indeks Persepsi Korupsi meskipun belum seperti yang diharapkan, ada sebenarnya kenaikannya. Ia menyebutkan, Indonesia, termasuk sebelas negara yang sekarang dianggap kenaikan IPK-nya baik. Namun, bad news-nya, lanjut SBY, korupsi atau kasus-kasus korupsi tetap saja terjadi.
Menurut Presiden, dulu dalam sistem otoritarian yang terjerat atau terkena oleh korupsi itu biasanya eksekutif, itupun ada di pusat. Namun, sekarang di era reformasi, di era demokrasi, dimana kekuasaan berada di mana-mana, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota yang terkena kasus korupsi ini mewakili semua element of power holders di negara ini.
Presiden mengaku sudah menyampaikan semua, menyangkut bagaimana Indonesia ini, bangsa ini, pemerintah ini, masyarakat kita melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Berulang kali, mungkin yang mendengarkannya pun sudah bosan– mengapa gerakan anti korupsi itu penting; bagaimana caranya mencegah dan memberantas korupsi; sasaran-sasaran besar apa yang harus kita capai dalam pemberantasan korupsi; mengapa diperlukan kesungguhan dan efektivitas dari para penegak hukum, bukan hanya KPK tetapi juga Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan,” paparnya.
Karena sudah melakukan semua kewajibannya dalam pemberantasan korupsi, Presiden mengatakan, just do it, let’s do it.
“Saya kira semuanya sudah ada, tinggal, kembali lagi, just do it, let’s do it together. Kalau itu yang kita lakukan insya Allah buahnya akan manis,” ujar Presiden SBY.
Mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR Sidarto Danusubroto, pimpinan lembaga negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas Armida Alisyahbana, Menkumham Amir Syamsudin, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Perekonomian Chairul Tantung, Menkes, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Men PAN & RB Azwar Abubakar.(*)
- See more at: http://m.siaga.co/news/2014/06/10/presiden-konsisten-berantas-korupsi/#sthash.5vaZ16jU.dpuf
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun ini melakukan pemberantasan korupsi secara agresif. Tidak tebang pilih, tanpa pandang bulu. Karena itu, Presiden tidak terima bila dikatakan SBY tidak serius memberantas korupsi.“Kalau saya dikritik, SBY belum berhasil benar memberantas korupsi, saya terima. Tetapi kalau dianggap SBY tidak serius memberantas korupsi saya tidak bisa terima. Karena we have done a lot of thing sebetulnya untuk itu semua,” kata Presiden SBY saat membuka Forum Anti Korupsi keempat, atau 4th Indonesia Anti Corruption Forum (4th IACF) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2014) pagi.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Pramono Anung, dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu, Presiden SBY mengemukakan, sejak lima tahun pertama pemerintahannya, ia didekati sejumlah pihak yang menginginkan adanya moratorium pemberantasan korupsi, termasuk mereka-mereka yang datang meminta bantuan saat menghadapi kasus korupsi. Bahkan, ada juga yang datang meminta untuk dilakukan pemutihan penanganan kasus korupsi, misalnya memberikan amnesti bagi pelaku korupsi.
Karena itu, kata SBY, siapa pun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat, yaitu mencegah dan memberantas korupsi.
Kepala Negara menegaskan, pemberantasan korupsi perlu leadership di semua level, di manapun– eksekutif, legislatif, yudikatif, pusat-daerah, dan juga perlu dukungan para pemimpin– dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati.
“Dan ini akan tercermin manakala sang pemimpin dihadapkan pada pilihan, mau membela teman-teman dekatnya, kelompok politiknya, atau siapapun; atau dia bisa adil dan harus menghormati proses penegakan hukum itu,” tegas SBY.
Dikatakan Presiden, Indeks Persepsi Korupsi meskipun belum seperti yang diharapkan, ada sebenarnya kenaikannya. Ia menyebutkan, Indonesia, termasuk sebelas negara yang sekarang dianggap kenaikan IPK-nya baik. Namun, bad news-nya, lanjut SBY, korupsi atau kasus-kasus korupsi tetap saja terjadi.
Menurut Presiden, dulu dalam sistem otoritarian yang terjerat atau terkena oleh korupsi itu biasanya eksekutif, itupun ada di pusat. Namun, sekarang di era reformasi, di era demokrasi, dimana kekuasaan berada di mana-mana, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota yang terkena kasus korupsi ini mewakili semua element of power holders di negara ini.
Presiden mengaku sudah menyampaikan semua, menyangkut bagaimana Indonesia ini, bangsa ini, pemerintah ini, masyarakat kita melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Berulang kali, mungkin yang mendengarkannya pun sudah bosan– mengapa gerakan anti korupsi itu penting; bagaimana caranya mencegah dan memberantas korupsi; sasaran-sasaran besar apa yang harus kita capai dalam pemberantasan korupsi; mengapa diperlukan kesungguhan dan efektivitas dari para penegak hukum, bukan hanya KPK tetapi juga Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan,” paparnya.
Karena sudah melakukan semua kewajibannya dalam pemberantasan korupsi, Presiden mengatakan, just do it, let’s do it.
“Saya kira semuanya sudah ada, tinggal, kembali lagi, just do it, let’s do it together. Kalau itu yang kita lakukan insya Allah buahnya akan manis,” ujar Presiden SBY.
Mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR Sidarto Danusubroto, pimpinan lembaga negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas Armida Alisyahbana, Menkumham Amir Syamsudin, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Perekonomian Chairul Tantung, Menkes, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Men PAN & RB Azwar Abubakar.(*)
- See more at: http://m.siaga.co/news/2014/06/10/presiden-konsisten-berantas-korupsi/#sthash.5vaZ16jU.dpuf
“Kalau saya dikritik, SBY belum berhasil benar memberantas korupsi, saya terima. Tetapi kalau dianggap SBY tidak serius memberantas korupsi saya tidak bisa terima. Karena we have done a lot of thing sebetulnya untuk itu semua,” kata Presiden SBY saat membuka Forum Anti Korupsi keempat, atau 4th Indonesia Anti Corruption Forum (4th IACF) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2014) pagi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan pemberantasan korupsi di Indonesiabekum usai. Sebab sampai saat ini masih banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Pramono Anung, dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu, Presiden SBY mengemukakan, sejak lima tahun pertama pemerintahannya, ia didekati sejumlah pihak yang menginginkan adanya moratorium pemberantasan korupsi, termasuk mereka-mereka yang datang meminta bantuan saat menghadapi kasus korupsi. Bahkan, ada juga yang datang meminta untuk dilakukan pemutihan penanganan kasus korupsi, misalnya memberikan amnesti bagi pelaku korupsi.
Karena itu, kata SBY, siapa pun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat, yaitu mencegah dan memberantas korupsi.
Kepala Negara menegaskan, pemberantasan korupsi perlu leadership di semua level, di manapun– eksekutif, legislatif, yudikatif, pusat-daerah, dan juga perlu dukungan para pemimpin– dukungan sepenuh hati, bukan setengah hati.
“Dan ini akan tercermin manakala sang pemimpin dihadapkan pada pilihan, mau membela teman-teman dekatnya, kelompok politiknya, atau siapapun; atau dia bisa adil dan harus menghormati proses penegakan hukum itu,” tegas SBY.
Dikatakan Presiden, Indeks Persepsi Korupsi meskipun belum seperti yang diharapkan, ada sebenarnya kenaikannya. Ia menyebutkan, Indonesia, termasuk sebelas negara yang sekarang dianggap kenaikan IPK-nya baik. Namun, bad news-nya, lanjut SBY, korupsi atau kasus-kasus korupsi tetap saja terjadi.
Menurut Presiden, dulu dalam sistem otoritarian yang terjerat atau terkena oleh korupsi itu biasanya eksekutif, itupun ada di pusat. Namun, sekarang di era reformasi, di era demokrasi, dimana kekuasaan berada di mana-mana, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota yang terkena kasus korupsi ini mewakili semua element of power holders di negara ini.
Presiden mengaku sudah menyampaikan semua, menyangkut bagaimana Indonesia ini, bangsa ini, pemerintah ini, masyarakat kita melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
SBY menjelaskan butuh keseriusan untuk memberantas korupsi. Ini juga yang harus dilakukan presiden penggantinya Oktober mendatang.
"Saya mohon maaf kalau ada pekerjaan rumah belum rampung. Kita sudah berusaha secara sungguh-sungguh. Kalau ada yang bicara pemerintah tidak serius, saya tidak terima, karena kita sudah melakukan banyak hal," kata SBY.
"Tapi harus kita akui the war corruption belum berhasil dilakukan. Inilah yang jadi tugas pengganti saya yang harus diemban tugas berantas korupsi. Saya akan serah terimakan, pekerjaan rumah ini tentu ada yang lain, saya sambut presiden baru nanti kita hormati, muliakan, dukung agar berhasil dalam tugasnya, sambil saya sampaikan apa yang sudah dicapai dan apa yang belum," papar SBY.
“Berulang kali, mungkin yang mendengarkannya pun sudah bosan– mengapa gerakan anti korupsi itu penting; bagaimana caranya mencegah dan memberantas korupsi; sasaran-sasaran besar apa yang harus kita capai dalam pemberantasan korupsi; mengapa diperlukan kesungguhan dan efektivitas dari para penegak hukum, bukan hanya KPK tetapi juga Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan,” paparnya.
Penyerahan kenang2an oleh Zomrotin kepada SBY |
“Saya kira semuanya sudah ada, tinggal, kembali lagi, just do it, let’s do it together. Kalau itu yang kita lakukan insya Allah buahnya akan manis,” ujar Presiden SBY.
Presiden menjelaskan di berbagai negara, memberantas korupsi memang tidak mudah. Di Hong Kong misalnya, butuh waktu 15 tahun. Di Indonesia, SBY mentaksir bisa lebih dari 40 tahun untuk berantas korupsi.
“Kalau pemberantasan korupsi di Hong Kong 15 tahun, untuk Indonesia yang permasalahannya lebih kompleks bisa dua hingga tiga kali lebih lama. Tepat pemberantasan bisa lintas generasi dan pemerintahan,” kata SBY.
Mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Pramono Anung, dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu,pimpinan lembaga negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas Armida Alisyahbana, Menkumham Amir Syamsudin, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Perekonomian Chairul Tantung, Menkes, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Men PAN & RB Azwar Abubakar.
sumber 1
sumber 2
Slide foto-foto selama acara |
Isi Lengkap Sambutan Presiden RI:
www.nomagz.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar